Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) pada hari Sabtu ini (10/11) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-3, bertempat di Kuta Bali. Rencananya kegiatan ini dibuka oleh DR. Cris Kuntadi, Staf Ahli Menteri Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan, mewakili Menhub Budi Karya Sumadi.
Sebanyak 50-an pengusaha depo petikemas di seluruh Indonesia akan meramaikan kegiatan lima tahunan ini, sekaligus memilih Ketua Umum baru.
Sebelumnya, Asdeki telah menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD), di tempat sama, membahas berbagai persoalan yang dihadapi usaha ini, bagaimana tantangannya, peluangnya, hingga membicarakan bagaimana kedepannya dalam mengantisipasi berbagai perubahan.
Apalagi, sebentar lagi, tepatnya Januari 2019, pemerintah (Kemenhub) akan melaksanakan kebijakan PM 53/2018 tentang kelayakan petikamas dan VGM. “Itu bakal menjadi tantangan bagi usaha depo petikemas, makanya mesti kita sikapi dan antisipasi,” kata H. Muslan, Ketua Umum DPP Asdeki.
Muslan meminta, supaya usaha depo bersatu dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan tersebut. Direktur Utama PT GNS ini juga berharap, para usaha depo tidak melakukan ‘Perang Tarif’, karena justru bisa merugikan usaha depo sendiri.
Satu hal yang juga menjadi keinginan Asdeki, bagaimana sistem teknologi yang sudah ada di depo petikemas bisa terintegrasi dengan sistem di pelabuhan. “Jika pelabuhan sudah membuat sistem terintegrasi (inaportnet, DO Online), kedepan diharapkan bisa terintegrasi dengan Asdeki,” ujar Muslan.
Sementara itu, Sekjen Asdeki Khairul Mahalli membenarkan bahwa perang tarif yang dilakukan usaha depo, dipastikan merugikan usaha depo itu sendiri. “Kita ini mestinya bagaimana mengantisipasi PM 53/2018, dan tetap memagang PM 83/2016 tentang usaha depo,” ungkapnya.
Menurut Khairul, jika usaha depo tidak kompak, dan PM 53/2018 betul-betul dilaksanakan mulai Januari 2019 mendatang, Khairul yakin usaha depo akan menghadapi problem. “Selama ini kita sudah melakukan repair, sertifikasi, dan sebagainya, dan bahkan sertifikasi kita juga sudah IICL. Tapi kalau PM 53 kemudian pemerintah menunjuk lembaga lain, itu yang bisa jadi masalah bagi usaha depo,” jelasnya.
Karena itu, baik Muslan maupun Khairul sekali lagi berharap, usaha depo yang bernaung di Asdeki agar selalu kompak. (***)
