Kalimantan Barat (Kalbar) harus kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar RP 2 triliun dari jasa perdagangan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO), karena pengapalan komoditi ekspor ini dilakukan lewat pelabuhan Belawan dan Dumai.
“Gara-gara tidak ada pelabuhan internasional disini, Kalbar kehilangan Rp1,8 hingga Rp2 Triliun per tahun. Nanti kalau sudah punya pelabuhan sendiri, potensi itu akan masuk ke daerah kita,” kata Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan, kepada wartawan, di Kalbar.
Karena itu, mantan Bupati Mempawah, Kalbar ini ingin supaya pelabuhan internasional Kijing dapat segera diwujudkan. “Selama ini, ekspor CPO Kalbar melewati Pelabuhan Belawan dan Dumai. Sehingga kontribusinya seperti pajak dan lainnya, masuk pelabuhan itu, bukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar,” ungkapnya.
Dia berharap, Pelabuhan Samudera Internasional Kijing dapat diresmikan pada 2019. “Kalau sudah diresmikan, ekspor CPO tidak lagi melalui Belawan dan Dumai, tetapi Pelabuhan Samudera Internasional Kijing, dan Kalbar akan memperoleh tambahan PAD yang besar dari jasa perdagangan ekspor CPO itu,” kata Norsan.
Saat ini, Pemkab Mempawah sedang menggarap pembangunan Kawasan Khusus (KEK) guna menopang operasional Pelabuhan Kijing. Menurut Bupati Mempawah Gusti Ramlana, Pelabuhan Kijing akan dibagi menjadi tiga kawasan. Pengembangan pelabuhan seluas 200 hektare, Smelter Antam 1350 hektare dan KEK 5.000 hektare. “Investasi awal pembangunan pelabuhan tersebut di tahun 2018-2019 sebesar Rp 4,7 triliun,” ujarnya.(jp/nm/***)
