Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan musibah kecelakaan pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membentuk Quick Response Team (QRT) Terpadu serta inventarisasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan musibah pelayaran.
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Junaidi mengatakan bahwa pembentukan QRT merupakan tindaklanjut hasil Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut pada tanggal 24-26 April 2018 lalu.
Adapun instruksi pembentukan QRT dimaksud dituangkan dalam Surat Edaran nomor UM.003/44/10/DJPL-18 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo.
“Surat edaran ditujukan kepada para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menginventarisasi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana penanggulangan musibah pelayaran fungsi SAR, pemadam kebakaran, dan penanggulangan tumpahan minyak dan dimasukkan pada data base aset penanggulangan musibah pelayaran,” jelas Junaidi dalam keterangan tertulis yang dikirim Humas Hubla ke Ocean Week, Kamis pagi.
Junaidi meminta masing-masing kepala UPT mengoptimalkan peran QRT dengan melibatkan seluruh potensi penanggulangan musibah di wilayah kerja masing-masing UPT termasuk SDM, sarana dan prasarana pada Terminal Khusus, Terminal Untul Kepentingan Sendiri, Badan Usaha Pelabuhan serta instansi pemerintah di pelabuhan.
Lebih lanjut, Junaidi menyatakan agar para pimpinan UPT berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan anggota dan aset penanggulangan musibah, pembentukan QRT pelabuhan serta SOP yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya pada kesempatan pertama kepada Dirjen Perhubungan Laut cq. Direktur KPLP,” tutup Junaidi. (hub/***)
