Kemacetan di seputar pelabuhan Tanjung Priok hingga saat ini belum dapat diatasi. Hampir setiap hari, sejumlah titik di wilayah ini disuguhi oleh mengularnya truk-truk petikemas yang dari dan ke pelabuhan untuk melakukan kegiatannya.
Pada umumnya wilayah yang macet antara lain, mulai dari Plumpang mengarah ke pelabuhan Priok, atau di seputar Yos Sudarso mengarah ke Kelapa Gading. Yang sekarang sangat parah, dan menjadi gunjingan adalah di depan JICT hingga ke akses parkir NPCT1, termasuk yang ke arah Cilincing dan sebaliknya.
Menurut Saut Gurning, pengamat maritim dari ITS Surabaya, kemacetan tersebut secara faktual berdampak terhadap menurunnya kehandalan sistem jasa barang (Baroud et al. 2014), karenanya dalam jangka pendek aksi intervensi pemulihan perlu dilakukan secara kolektif oleh berbagai entitas terdampak dalam layanan sekitar Cilincing.
Sementara dalam jangka panjang kemampuan level kehandalan, penanganan gangguan serta waktu pemulihan yang cepat perlu menjadi perhatian semua entitas baik dalam aspek manajemen, infrastruktur, koordinasi bisnis dan regulasi otoritas pelabuhan/lalu lintas perdagangan.
Saut Gurning juga menyatakan, dalam berbagai kasus kemacetan, entitas terdampak langsung, menurutnya adalah sopir dan pemilik truk khususnya adanya penambahan biaya BBM, kemudian logistik sopir dan berkurangnya ritasi (potensi angkutan barang).
“Selain itu berdampak pula pada pemilik barang utamanya untuk orientasi perdagangan luar negeri (ekspor-impor) dan dalam negeri khususnya terkait kepastian kedatangan dan pengiriman barang serta potensi denda/penalti, dan terganggunya proses lanjut atas terganggunya kegiatan distribusi barang yang dikontraktualkan di jalur Cilincing dari dan ke terminal terkait sekitarnya,” kata Saut Gurning kepada Ocean Week, Selasa (29/5) siang.
Dampak lainnya pun juga dirasakan perusahaan pelayaran, yang mengakibatkan proses waktu tunggu yang meningkat karena ketidaksiapan barang dan ketidaksiapan angkutan darat mengakibatkan potensi meningkatnya surcharge dan chartering costs kapal.
“Operator pelabuhan stagnasi Cilincing mengakibatkan waktu tunggu pelabuhan menaik, utilitas menurun, hingga potensi pendapatan menurun,” kata Saut.
Kemacetan juga dinilai Saut Gurning menimbulkan biaya tinggi, dan merugikan masyarakat. “Kemacetan itu akan mengganggu kelancaran barang & functionality berkurangya transaksi dan stok barang. Lalu berkurangnya pergerakan barang dan volume perdagangan,” ungkapnya lagi.
Bukan itu saja, kemacetan pun akan berdampak tidak hanya Jakarta namun wilayah lain. Operasional Pelabuhan menjadi melambat. Dan berpotensi menaikkan dwelling time dari standar. “Biaya pelayaran juga dapat meningkat, dan berpotensi surcharge. Beban angkut barang menaik, permintan naik namun terganggu Waktu tunggu,” ucap Saut Gurning.
Langkah solusi yang mestinya dilakukan, kata Saut Gurning, baik untuk jangka pendek maupun menengah adalah percepat penunjukkan OP (Otoritas Pelabuhan) guna membantu memecahkan persoalan secara legal.
“OP Priok perlu segera melakukan pengendalian dan koordinasi bersama dengan
sejumlah operator terminal terkait NPTC1, JICT, Koja, Bogasari, Airin, MAL
(Mustika Alam Lestari), Terminal 3 Priok, dan Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), khususnya, koordinasi pengaturan arus masuk keluarnya truk dari dan ke JICT, Koja, NPTC1, Bogasari, MAL (Mustika Alam Lestari), Terminal 3 Priok, Car
Terminal (IKT), dan Depo Overbrengen Airin, serta operator fly over Tanjung Priok,” katanya.
Bisa juga dilakukan pengalihan trafik NPTC1 ke terminal lain (pola koordinasi antara manajemen NPCT1 dengan operator sekitar yang memungkinkan atau BOR nya masih rendah). Selain itu juga Aplikasi manajemen kedatangan truk dengan sistem terjadwal sesuai rencana receiving dan delivery yang diinfokan lewat system online.
“Jika macet terjadi maka untuk tidak mengarahkan truk ke npct1 dan jika agak
longgar baru di gerakan ke sana sehingga tidak tertumpuk atau menambah
antrian,” ujar dosen ITS Surabaya ini.
Saut Gurning juga menawarkan solusi jangka panjang mengatasi kemacetan, misalnya di NPTC 1 dan seluruh operator terkait akses Cilincing, perlu melakukan penataan kembali akses gate keluar dan masuk. Standar best practices, Gate in Terminal minimal berjarak 200 m dari jalan utama (mainroad).
“Diusahakan biaya tol diturunkan lebih rasional (akibat fungsi musiman atau fungsi melancarkan arus barang hingga setengahnya atau setara tarif tol golongan II atau bahkan gratis) melalui koordinasi operator yang mendapat manfaat langsung pemanfaatan Fly over Priok,” ujarnya.
Kata Saut, inisiasi dukungan fly over khusus dari dan ke pelabuhan perlu didukung oleh kebijakan yang mendorong orientasi kelancaran arus barang di darat ketimbang komersialisasi. Contoh Empirik rencana Fly-over Teluk Lamong menarik untuk dijadikan bencmarking dimana rencana fly over Teluk Lamong sekitar Rp 1 Triliun akan dioperasikan gratis bagi pengguna jasa dan tidak “di-tol” kan atau di-charge.
“Namun didedikasikan untuk para pengguna jasa pelabuhan sebagai bagian usaha pengembangan dan layanan kepada masyarakat (development agent),” kata Saut Gurning.
Dia berharap, kemacetan di sekitar pelabuhan Tanjung Priok segera dapat teratasi, sehingga roda perekonomian menjadi tidak terganggu. (***)
