Barangkali gemas dan prihatin akibat tidak kapoknya aparat di Ditjen Hubla yang terjaring OTT, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo kemudian membuat pernyataan resmi terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pegawai di kantor kesyahbandaran dan otoritas (KSOP) kelas 1 Bitung oleh Tim Saber Pungli Polres Bitung, Sulawesi Utara pada Selasa (8/5), dan di KSOP Tanjung Balai Asahan oleh Tim Polda Sumut pada Rabu (9/5) lalu.
Pernyataan yang disampaikan oleh Dirjenla Agus Purnomo itu, yakni dirinya sangat prihatin dengan kejadian OTT yang menimpa oknum pegawai yang bertugas di KSOP Bitung dan KSOP Tanjung Balai Asahan. Padahal selama ini, Dirjen menyatakan, pihaknya telah terus menerus melakukan pembinaan terhadap pegawai dilingkungan Ditjen Hubla agar bekerja dengan dedikasi dan integritas tinggi.
“Peristiwa tersebut menjadi cambuk bagi Ditjen Hubla, dan selanjutnya kami berkoordinasi secara intensif dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi peristiwa serupa di lingkungan Hubla,” kata Dirjenla Agu.s dalam pernyataan resminya yang diterima Ocean Week, Jumat (11/5) pagi ini.
Agus Purnomo juga minta kepada seluruh pegawai Ditjen Hubla untuk menjaga suasana kerja yang kondusif, tetap bekerja dengan baik, memberikan layanan dengan dedikasi penuh dan dengan menjunjung tinggi integritas.
“Kepada para pengguna jasa dan stakeholder terkait dengan Ditjen Hubla diminta untuk turut serta mendukung gerakan anti korupsi dengan tidak memberikan imbalan/hadiah dan atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai di lingkungan Hubla,” tegasnya.
Dirjenla Agus juga mengungkapkan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak terkait untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya, serta mendukung sepenuhnya kegiatan penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum untuk memberantas praktik-praktik korupsi dan pungutan liar (Pungli).
Terhadap pegawai yang sedang tersangkut kasus itu, dan demi kepentingan penyidikan, pihaknya akan menonaktifkan dari penugasan dan jabatannya sementara hingga kasusnya mempunyai keputusan hukum yang tetap.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada saat acara Forum Ekspor 500 Persen yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Tanjung Priok juga mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap OTT yang dialami oknum pagawai di jajarannya. “Kemenhub akhirnya selalu jadi sasaran tembak,” ungkapnya dihadapan para eksportir dan pelaku bisnis kepelabuhanan, baru-baru ini. (***)
