Surat Edaran (SE) Kepala Kantor Otoritas (OP) Tanjung Priok Arif Toha mengenai ketentuan jam operasional di pelabuhan Priok 24 jam tujuh hari (24/7) untuk menekan biaya logistik nasional mendapat ragam tanggapan dari kalangan usaha kepelabuhanan.
Ketua APBMI Jakarta Juswandi Kristanto menyatakan meski tidak ada kebijakan itu, PBM sudah bekerja 24/7. “Selama ini PBM sudah bekerja di pelabuhan 24/7, dan itu sudah lama berlangsung,” katanya.
Seperti diketahui bahwa kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Tanjug Priok sudah berjalan 24/7. Hal itu bisa terlihat di terminal JICT, TPK Koja, MAL, Pelabuhan III Priok, dan terminal lainnya.
Begitu pula dengan keluar masuk kapal, selama ini terlayani 24 jam dan full 7 hari. Para buruh (TKBM) pun ikut pula menyesuaikan pola kerja tersebut, dan itu sudah berlangsung lama sebelum ada ketentuan/kebijakan pemerintah tersebut.
“Secara operasional, pelabuhan sudah menerapkan kerja 24/7,” kata Prasetyadi, Direktur Operasi PT Pelindo II.
Sekretaris DPW ALFI Jakarta Adil Karim juga mengatakan hal yang sama. “Kami (PPJK) juga sudah kerja 24/7, tanpa ada SE itu, PPJK sudah melaksanakan kinerja 24/7,” ujarnya di Tanjung Priok.
Namun, katanya, masih ada sejumlah institusi yang belum melaksanakan kerja 24/7 dengan alasan masing-masing.
Sementara itu, Ketua Umum Asdeki H. Muslan mengungkapkan jika usaha depo petikemas anggotanya sudah buka 24/7, tapi meski sudah melaksanakan ketentuan itu, tidak banyak kegiatan pengembalian dan pengambilan kontainer, kecuali repo kontainer.
“Waktu itu depo sudah buka 24/7, rata-rata pengambilan dan pengembalian kontainer jam 10.00 sampai jam 18.00. Ini yang menyebabkan akirnya tidak efisien. Kalau mau 24/7 semua harus grak sama termasuk gudang ekspor-impor dan pabrik-pabrik. Kalau ini bisa dilakukan sangat bagus,” ucap Muslan.
Menurut dia, kegiatan di pelabuhan itu saling terkait, mulai dari pemilik barang, operator pelabuhan, institusi pemerintah, depo, trucking, bank, PBM, PPJK, pergudangan, dan lain-lain. “Ada satu institusi saja yang tidak seirama, pasti 24/7 tak jalan,” ungkapnya.
Ketua Umum ALFI Yuki Nugrahawan Hanafi pun menanggapi dingin kinerja 24/7 tersebut. “Semua mesti terintegrasi dalam satu sistem, kalau tidak lupakan saja 24/7,” katanya.
Bank Negara Indonesia (BNI), kata Corporate Secretary BNI Ryan Kiryanto, tidak sulit melakukan adaptasi dengan perubahan sistem kerja tersebut. Perseroan akan segera berkoordinasi dengan pihak pelabuhan dan kepabeanan.
“BNI siap meningkatkan pelayanan perbankan di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 24 jam sehari dan 7 hari,” ujarnya.
Bentuk dukungan BNI untuk aktivitas di pelabuhan, antara lain dengan menempatkan mini ATM (EDC) di loket pembayaran JICT dan TPK Koja. Lalu menempatkan 9 Mini ATM di counter JICT. “Di TPK Koja, Bank BNI memiliki 3 Mini ATM dan rencananya akan mengajukan tambahan 2 Mini ATM lagi,” ungkap Ryan.
Sekretaris DPC INSA Jakarta Capt. Supriyanto juga mengemukakan, bahwa pelayaran siap melakukan kerja 24/7. “Apalagi jika sudah menggunakan sistem online, pelayaran sangat mendukung kinerja 24/7, karena sudah tidak ada lagi alasan, mengingat semua kegiatan yang berurusan dengan dokumen bisa lewat online sistem yang terintegrasi,” tutur Manager PT Samudera Indonesia itu.
Sedangkan Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok Dwi Teguh menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sekitar 60 pemeriksa dalam rangka melancarkan arus kontainer di pelabuhan Priok.
“Kami juga siap dengan kinerja 24/7. Namun untuk hari Sabtu dan Minggu biasanya pemeriksa bea cukai bisa dilakukan melalui on call kalau ada permintaan,” katanya dihadapan wartawan, di Tanjung Priok.
Perbaikan kinerja Bea Cukai juga diakui Adil Karim. “Bea Cukai dari 144 layanan, 49 layanan sudah 24/7. Kalau ada bahandle kontainer bisa mengajukan permohonan tapi sebelum jam 16.00 Wib hari kerja,” kata Adil.
Kepala OP Tanjung Priok Arif Toha berharap, kinerja 24/7 yang menjadi keinginan para stakeholder kepelabuhanan ini dapat terwujud, sehingga dapat tercipta efisiensi dan biaya logistik murah. (***)
