Alur pelayaran Teluk Kumai di Muara Kumai menuju pelabuhan perlu segera dilakukan pengerukan, agar kapal besar 3000 GT bisa dilayani tanpa ada hambatan.
Komisi V DPR RI Rahmad Nasution dan Wakil Ketua DPC INSA Kumai Majekur A berharap, pemerintah (Kemenhub) dapat mengeruk secepatnya alur pelayaran Teluk Kumai tersebut.
Selain itu, keduanya juga minta supaya Pelindo III memperbaiki fasilitas dermaga, karena 90 persen pengapalan barang domestik untuk Kota Waringin Barat dilakukan lewat pelabuhan Kumai.
“10 persen merupakan ekspor yang didominasi kelapa sawit, ada ke India, Eropa, dan Singapura. Tapi, pengapalan ekspor tak bisa sandar di dermaga, namun dari muara,” kata Majekur kepada Ocean Week, hari ini.
Dirjen Hubla Agus Purnomo, saat ditanya mengenai adanya permintaan pengerukan alur pelayaran tersebut, menyatakan akan ditampungnya. “Kita akan tampung itu, dan akan kita lihat dulu anggarannya, karena pasti tidak kecil itu anggaran pengerukan,” kata Agus Purnomo.
Saat ini, ungkapnya, fokus pemerintah (Kemenhub) adalah keselamatan pelayaran. Dan tahun 2018 ini, kampanye keselamatan pelayaran bertempat di Kumai.
Sementara itu, KSOP kelas IV pelabuhan Kumai, Capt. Wahyu Prihanto mengungkapkan bahwa pengerukan memang perlu, tapi mesti pusat (Kemenhub) yang memutuskan. “Alur yang di muara memang sudah agak dangkal, makanya kapal kontainer dan kapal dengan GT 3000 biasanya kegiatannya di luar (Muara),” ujarnya.
Capt. Wahyu juga menyatakan, kapal kontainer yang rutin berkegiatan di pelabuhan Kumai antara lain pelayaran Tempuran Emas, Meratus, dan SPIL.
Mantan KSOP Muara Angke ini membenarkan jika 90 persen pengapalan barang domestik seperti Sembako, dan bahan bangunan untuk Kota Waringin Barat dari pelabuhan Kumai, sedangkan 10 persen lagi ekspor. (“**)
