Pelabuhan Tanjung Priok masih menjadi primadona bagi kalangan dunia usaha domestik maupun internasional.
Terbukti lalu lintas perdagangan (barang) dari dan ke republik ini sekitar 70% masih melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia ini.
Meski begitu, problematika nya juga tak sedikit. Faktor kemacetan di luar pelabuhan merupakan salah satu yang menyebabkan pelabuhan Tanjung Priok selalu menjadi buah bibir bagi masyarakat. Itu barangkali dikarenakan saat ini volume barang yang lewat Tanjung Priok tak lagi seimbang dengan fasilitas yang tersedia.
Akses jalan dari dan ke pelabuhan kemudian menjadi banyak dikritik, karena seringnya menyebabkan terhambatnya pengiriman barang.
Pada Selasa (29/7), ketika IPEC (Indonesia Port Editors Club) menggelar diskusi dengan Tajuk ‘Prospek Bisnis di Pelabuhan Tanjung Priok’ bertempat di Sunlake hotel Sunter Jakarta Utara, masalah yang masih ada di Tanjung Priok banyak hal yang disampaikan oleh kalangan usaha.
Salah satu fokus yang menarik para pebisnis dan dikemukakannya adalah ‘mewabahnya’ depo petikemas yang tersebar di seputaran Tanjung Priok dan sekitarnya yang total jumlahnya ada 102 depo.
Dari sekian banyak tersebut, sekitar 63 depo berada di seputaran Cilincing, Jakarta Utara.
Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Utara Hendrico menyampaikan jika pihaknya sudah memetakan hal itu, dan akan mencarikan solusi mengatasi kepadatan di jalanan. Salah satunya dengan rencana pembatasan jam operasional bagi truk-truk petikemas.
Namun rencana pemerintah tersebut langsung tak disetujui oleh kalangan usaha. Misalnya Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta Adil Karim yang mengaku bisa berhenti roda perekonomian di Jakarta atau bahkan nasional, jika pemerintah Jakarta Utara sampai menutup akses jalan yang umum dilewati truk-truk pengangkut barang logistik.
“Pemerintah (Sudin Perhubungan Jakarta Utara) mestinya melakukan kajian lebih dulu, dan kemudian mengusulkan kepada Pemprov Jakarta mengenai hal-hal yang terjadi, terutama yang menyangkut kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Adil Karim.
Keluhan yang mengemuka dalam diskusi tersebut juga disampaikan Yacob (Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia/ Asdeki Jakarta). “Kami menyadari bahwa depo menjadi salah satu yang tertuduh penyumbang kemacetan di sekitar pelabuhan Tanjung Priok,” ungkapnya.
Menurut Yacob, ada banyak depo di Jakarta yang terdaftar sebagai anggotanya. “Ada 63 depo di seputaran Cilincing, namun separoh nya bukan anggotanya,” jelas Yacob.
Makanya Asdeki minta supaya pemerintah (Sudin Perhubungan) dapat menertibkan keberadaan usaha depo yang terus menjamur itu.
Dia pun mengakui jika persaingan diantara pelaku depo sudah tak lagi ‘sehat’. “Kami pun sering dituding menyumbang high cost logistik, karena mengenakan tarif mahal. Padahal tarif itu yang diuntungkan bukan kami. Misalnya tarif kontainer yang masuk ke depo dikenai biaya Rp 1.500.000, kami hanya terima Rp 400 ribuan, sisanya diterima pelayaran,” keluh Yacob tanpa merinci kenapa bisa demikian.
Oleh sebab itu, Yacob berharap pemerintah bisa membantu dalam hal ini dengan membuat kebijakan tarif batas atas batas bawah, sehingga tidak terkesan semaunya depo seperti saat ini.
Keprihatinan Yacob terhadap tudingan banyak pihak yang menjadikan keberadaan depo petikemas sebagai ‘Tersangka’ penyumbang kemacetan, tak dapat ditampiknya. Karena itu, Yacob sekali lagi minta supaya pemerintah tak sembarang mengeluarkan ijin terhadap usaha depo petikemas di Jakarta ini.
Program Strategis
Seperti diketahui bahwa diskusi ‘prospek bisnis di pelabuhan Tanjung Priok’ dibuka resmi oleh Kepala KSOP Utama Tanjung Priok Heru Susanto yang diwakili Kepala Bidang Lalu Lintas Laut Dan Kepelabuhanan, Wim Hutajulu.
Dalam sambutanya yang mewakili Kepala KSOP Utama Tanjung Priok mengatakan, bahwa Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu gerbang ekonomi nasional yang melayani arus barang 60% -70 % di Indonesia, merupakan prospek bisnis yang terus tumbuh dan dapat dioptimalkan bukan hanya oleh regulator pelabuhan tapi kolaborasi nyata seluruh pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.
Sementara itu EGM Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra dalam sesi pemaparan nya menyampaikan sejarah Pelabuhan Tanjung Priok mulai tahun 1960 sebagai Perusahaan Negara (PN) hingga tahun 2021 menjadi satu Pelindo se Indonesia, dimana sudah banyak perubahan atau transformasi yang dilakukan Pelindo baik dari sisi sarana dan prasarana fasilitas pelabuhan maupun sisi teknologi yang terus diperbarui sesuai kebutuhan saat ini.
Sebagai gambaran Pelindo saat ini telah melakukan beberapa program strategis di antaranya adalah pembangunan Pengembangan Terminal Kalibaru (New Port Priok) untuk menjawab peluang dan tantangan dengan memperhatikan integrasi ke dalam ekosistem sebagai simpul logistik dan juga infrastruktur ke kawasan industry (hinterland) yakni Jalan Tol Cibitung Cilincing serta New Priok Eastern Akses (NPEA) yang menghubungkan dengan wilayah industri sisi timur pelabuhan, dan yang terkini juga terkait Revitalisai Infrastruktur dermaga Ex-JICT 2 untuk menjawab peluang dan tantangan Pelabuhan Tanjung Priok ke depan. Pelindo membuka diri atas kritik yang membangun, saran dan masukan dari seluruh stakeholder pelabuhan dan siap berkolaborasi untuk menata Pelabuhan Tanjung Priok yang lebih baik lagi agar tetap dapat bersaing dengan pelabuhan lain di dunia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, pungkas Yandri disesi akhir pemaparannya.
Acara yang di selingi diskusi dan tanya jawab interaktif dari peserta/pembahas yang hadir menjadi menarik karena banyak hal dan informasi yang bisa di sampaikan dan menghasilkan berbagai solusi langkah ke depan nya untuk prospek bisnis pelabuhan yang terukur.
Pelaku usaha Kepelabuhanan, operator pelabuhan maupun pemerintah menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Tanjung Priok sebagai pelabuhan yang prospektif untuk bisnis, dan harus ditata kembali sehingga dapat mengatasi semua masalah yang muncul. (***)
