Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Danau Toba sebagai salah satu danau terbesar di dunia yang diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata favorit ternyata masih belum mampu untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara.
Tahun 2011, Danau Toba yang merupakan Danau Kaldera, diusulkan untuk menjadi anggota Global Geopark Networking (GGN) UNESCO dengan sebutan Geopark Toba. Dengan perjuangan yang cukup panjang akhirnya pada tahun 2019 ini Geopark Toba menjadi anggota GGN. Inaugurasinya akan dilakukan oleh UNESCO nanti pada sidang bulan Mei 2020.
Sejalan dan mendukung telah ditetapkannya Geopark Toba sebagai GNN, pemerintah telah menetapkan Danau Toba menjadi destinasi super prioritas pemerintah karena masuk dalam 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Danau Toba yang dikembangkan sebagai ‘Bali Baru’ merupakan destinasi pariwisata berkelas dunia dan perlu dipromosikan ke seluruh dunia. Bahkan sampai ada keinginan dari pemerintah pada beberapa waktu yang lalu akan menjadikan Danau Toba sebagai The Monaco of Asia.
Limbah Domestik
Mimpi untuk menyulap Danau Toba menjadi The Monaco of Asia akan sangat sulit menjadi kenyataan jika tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat tertutama oleh daerah yang berada di sekitar Kawasan Danau Toba. Sebagaimana diketahui, terdapat 7 Kabupaten yang termasuk didalam Kawasan Danau Toba, yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, dan Simalungun.
Toba Samosir dan Tapanuli Utara. Secara administratif, seluruh wilayah Kabupaten Samosir masuk kedalam Kawasan Danau Toba. Sedangkan kabupaten lain hanya sebagian. Dari ke 7 kabupaten tersebut, terdapat 43 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 624.265 jiwa (sumber : BPS Kabupaten) yang masuk ke dalam Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba.
Dengan jumlah kecamatan dan penduduk yang cukup banyak yang berada di DTA Danau Toba berdasarkan data di atas, bisa dikatakan bahwa salah satu sumber pencemar utama Danau Toba berasal dari limbah rumah tangga (limbah domestik).
Kontributor utama bahan pencemar limbah domestik terhadap Danau Toba adalah Kabupaten Toba Samosir, diikuti Kabupaten Samosir dan Humbang Hasundutan, sedangkan kontributor terkecil adalah Kabupaten Dairi, sesuai dengan besarnya jumlah penduduk di DTA Danau Toba pada masing-masing kabupaten.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melalui pemantauan status mutu air Danau Toba yang dilakukan pada 22 titik sampling dalam kurun waktu 2005-2010, diketahui bahwa kualitas air Danau Toba terus mengalami peningkatan pencemaran yang berasal dari limbah domestik sehingga status mutu air Danau Toba pada titik-titik pemantauan didominasi oleh status Cemar Sedang.
Sebagaimana kita ketahui, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menetapkan kategori Indeks Kualitas Air (IKA) terdiri dari kategori Baik, Cemar Ringan, Cemar Sedang, dan Cemar Berat.
Pengolahan Limbah Dimestik
Sebenarnya upaya penanganan pencemaran Danau Toba dari limbah domestik sudah mulai dilakukan sejak tahun 1996 dengan dibangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang berlokasi di Desa Sijambur, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir dan mulai beroperasi sejak tahun 2000.
IPAL ini dibangun dengan dana pinjaman dari Jepang (OECF) sebesar 7,3 miliar rupiah.
Pelayanan yang direncanakan adalah untuk mengelola air limbah domestik yang berasal dari masyarakat di Kota Parapat ibukota Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, dan Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir melalui sistem perpipaan yang telah terpasang sepanjang ±15.000 m yang dilengkapi dengan 128 buah manhole dan 3 unit stasiun pompa untuk diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi.
IPAL yang dibangun menggunakan proses mikrobiologi diatas lahan seluas 2 Ha. Kapasitas pengelolaan air limbah didesain sebesar 2.000 m3/hari atau setara dengan 3.000 sambungan rumah tangga.
Terdapat beberapa unit pengelolaan yang terdiri dari Kolam Aerasi, Kolam Fakultatif dan Kolam Maturasi. Masing-masing Kolam Aerasi dan Fakultatif dilengkapi dengan Aerator, sedangkan Kolam Maturasi tidak dilengkapi dengan Aerator. Hasil akhir proses pengolahan dialirkan ke Sungai Sera-Sera.
Permasalahannya adalah, dari kapasitas 3.000 sambungan yang dapat dilayani oleh sistem ini, baru hanya 300 sambungan (10%) yang memanfaatkannya.
Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terutama hotel-hotel dan restaurant untuk menyalurkan air limbahnya ke dalam sistem pengelolaan air limbah yang sudah disediakan dan lebih cenderung membuangnya secara langsung ke Danau Toba.
Sebagai contoh, Kelurahan Parapat, Tigaraja dan Nagori Sibaganding di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon mempunyai pantai Danau Toba yang memiliki fasilitas berupa hotel/bungalow dan restaurant serta fasilitas perkantoran yang berpotensi menghasilkan limbah yang cukup besar.
Hanya 3 hotel yang sudah memanfaatkan pelayanan air limbah saat ini yaitu : Aek Sere, Hotel Darma Agung Beach, dan Hotel Inna Parapat.
Memang tidak semua hotel dan restaurant maupun bangunan-bangunan besar yang enggan untuk memanfaatkan sistem ini, beberapa diantaranya sangat peduli namun hanya saja jusru sarananya yang belum atau tidak mendukung.
Hal ini disebabkan dibeberapa lokasi, pipa saluran penghantar mengalami kerusakan dan kebocoran yang disebabkan antara lain karena terjadinya banjir beberapa waktu lalu yang menyebabkan terputusnya jaringan pipa disepanjang jalur Sungai Sikara-Kara dan sebagian mengalami kerusakan akibat benturan kapal-kapal yang bersandar di tepi Danau Toba.
Upaya Berkelanjutan
Upaya menyeluruh untuk menangani pencemaran limbah domestik ke perairan Danau Toba mutlak harus dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 7 kabupaten yang daerahnya berada dikawasan DTA Danau Toba sebab masalah sanitasi adalah menjadi urusan wajib pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Saat ini baru Master Plan Air Limbah Kota Parapat (2011-2031) saja yang sudah tersedia dan bisa dijadikan acuan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang melayani penduduk Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dan Kec.Ajibata, Kabupaten Tobasa.
Sedangkan ada 43 kecamatan di 7 kabupaten yang masuk dikawasan DTA Danau Toba.
Untuk diusulkan agar segera dibuat Master Plan Air Limbah Kawasan Danau Toba yang meliputi 7 kabupaten, dan tahapan pelaksanaan pembangunannya dapat dilakukan melalui sharing APBN (Loan maupun APBN murni) dan APBD.
Upaya berkelanjutan maksudnya adalah pengelolaan penanggulangan pencemaran perairan Danau Toba dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, sebab biaya yang dibutuhkan untuk membangun SPAL yang baik tidaklah murah dan mustahil dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun. Sebagai contoh, IPAL Parapat yang sudah beroperasi sejak tahun 2000 hingga kini tahun 2016 belum ada dilakukan pengembangnnya.
Bahkan sarana yang ada juga belum berfungsi secara optimal.
Selain itu, kampanye publik untuk membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah secara langsung ke Danau Toba juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Perubahan prilaku tidak dapat terjadi secara cepat karena sudah menjadi kebiasaan.
Aksi nyata seperti melakukan pembersihan sampah-sampah dan melakukan penghijauan, kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), tidak membuang sampah sembarangan, dapat dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan dapat ditanamkan sejak dini kepada anak-anak di sekolah.
Pemerintah dapat menggandeng NGo’s dan Lembaga-Lembaga atau Aktivis Peduli Lingkungan untuk hal ini. Singapura saja butuh waktu 50 tahun untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan hingga saat ini terus melakukan kampanye publik kepada masyarakatnya sehingga hidup bersih sudah menjadi budaya bagi warganya.
Mudah-mudahan kita juga dapat melestarikan Danau toba sebagai warisan dan anugerah alam yang terindah untuk menjadi Monaco-nya Asia sebagai destinasi wisata andalan sebagaimana istilah “Jangan mati sebelum ke Danau Toba walau sekalipun”.
(Ir. Heri Batangari Nst, M.Psi, Penulis adalah Wakil Ketua Umum Bid. pemberdayaan BUMD/BUMN KADINSU, Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Periode 2015 -2019)
