Pengembangan dan Inovasi Pelindo III

PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo) terus melakukan pengembangan berbagai fasilitas maupun sistem layanan, agar pengguna jasa dibuat nyaman, aman, efisien dan transparan.

Di beberapa pelabuhan dibawah pengelolaannya, penerapan sistem layanan secara elektronik online pun sudah dilakukannya. Misalnya, di Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lainnya.

Namun, apa yang sudah dicapai oleh Pelindo III, tak menjadikan BUMN ini puas dan berhenti sampai disitu. Mereka terus melakukan berbagai inovasi baru, semata untuk menjadikan pelabuhan-pelabuhannya sesuai dengan yang diharapkan para pengguna jasanya, sehingga jika dibandingkan dengan pelabuhan internasional di negara lain, bisa sejajar.

Tetapi, untuk mengetahui bagaimana strategi, dan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan plat Merah ini, Ocean Week mencoba menginterview Dirut PT Pelindo III, Doso Agung, baru-baru ini. Berikut petikannya.

Selama pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014-2019, apa yang jadi fokus pengembangan Pelindo III ?

Pada pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama 2014-2019 harus kita akui sudah banyak pencapaian pembangunan dibidang infrastruktur, baik pelabuhan, jalan tol, bandara, dan lainnya. Capaian lain adalah program elektrifikasi, kalau pada 2014 baru mencapai sekitar 85 persen, dan pada 2019 sudah menyentuh angka 98,85 persen.

Konon Pelindo III juga memanfaatkan program elektrifikasi ya ?

Salah satu sektor yang dapat didorong untuk memanfaatkan suplai listrik yang tersedia secara signifikan adalah di sektor logistik, terutama logistik berbasis kapal laut. Apalagi, Indonesia memiliki kondisi geografis dengan pulau-pulau yang bertebaran di sekujur republik, dan di setiap pulau itu terdapat aktivitas ekonomi yang berbasis transportasi laut.

Maksudnya ?

Komoditas barang dan lalu lintas orang, terutama di Indonesia Timur, sangat bertumpu pada kekuatan moda laut. Mencari terobosan efisiensi dan meningkatkan produktivitas di sektor ini akan membuat aktivitas ekonomi bergerak lebih laju.  Di bidang logistik laut, keberadaan pelabuhan sebagai simpul utama aktivitas manusia dan barang menjadi kunci.

Selama ini, dalam urusan logistik dan aktivitas bongkar-muat di pelabuhan, kebanyakan mengandalkan suplai listrik yang digerakkan dari pembangkit di kapal-kapal barang itu sendiri. Sebagai contoh, di Pelindo III, sampai 2019 ini telah terpasang 10 terminal suplai listrik dari darat (shore connection), yang tersebar di 10 pelabuhan dengan kapasitas daya total 20,1 MW dan secara simultan akan terus ditambahkan di semua pelabuhan yang dikelola.

Apa target perseroan dalam hal ini ?

Targetnya, pada 2021 dapat terpasang di 34 pelabuhan dengan daya listrik total 70 MW.

Di banyak negara maju yang memiliki pelabuhan-pelabuhan modern, penggunaan suplai listrik dari darat untuk aktivitas bongkar-muat barang sudah jamak dilakukan. Suplai listrik dari darat atas aktivitas bongkar-muat barang tersebut setidak-tidaknya mendatangkan empat manfaat.

Tetapi setelah penerapan shore connection di beberapa pelabuhan, aktivitas bongkar-muat berbasis suplai listrik dari darat dapat memangkas waktu, dari sekitar 5-6 hari menjadi 3-4 hari, dan semula kapal dengan kapasitas 7.500 GT (gross tonnage) hanya dapat menggunakan 1 ship crane karena harga solar industri cukup tinggi. Namun dengan suplai listrik dari darat, kapal dapat menggunakan dua  derek dengan biaya lebih efisien.

Sampai disini Doso Agung yang juga mantan Dirut Pelindo IV ini berhenti sejenak menjawab Ocean Week, dan kemudian memintanya untuk mencicipi panganan dan meminum teh panas yang disajikannya yang sudah semakin dingin tersebut. Kemudian Doso pun melanjutkan jawabannya.

Jadi, artinya ?

Dari sisi ini, efisiensi bongkar muat yang dihasilkan dapat mencapai minimal berkisar 25-35 persen tergantung dari jenis kapal, teknologi terminal, dan jenis barang yang dibongkar atau dimuat dalam kapal.

Lalu ?

Biayanya lebih rendah. Apabila bongkar muat dilakukan menggunakan suplai listrik dari kapal, sepanjang waktu bongkar-muat, mesin kapal harus dalam keadaan menyala untuk menggerakkan derek-derek kapal memindahkan kontainer dari satu titik ke titik lain. Dengan demikian, konsumsi BBM kapal pun juga menjadi lebih besar karena selama berjam-jam, mesin kapal harus tetap menyala. Apalagi, jika pelabuhan itu tak memiliki derek sendiri, dan terpaksa mengandalkan derek dari kapal. Situasi semacam itu mudah kita jumpai di pelabuhan menengah dan kecil di Indonesia tengah dan timur.

Dengan konsumsi BBM yang lebih besar, ongkos bongkar-muat pun menjadi lebih besar. Rentetan berikutnya, harga-harga barang di wilayah tersebut menjadi semakin mahal karena semua biaya yang keluar atas aktivitas bongkar muat barang dibebankan terhadap barang-barang itu. Dengan demikian, biaya logistik pun menjadi semakin tinggi. Belum lagi konsumsi BBM yang semakin besar akan menekan neraca perdagangan dan kemampuan ekonomi nasional, karena BBM kita sebagian besar masih diimpor.

Terus apa lagi nilai tambah dari shore connection itu ?

Pastinya lebih ramah lingkungan. Penggunaan BBM di kapal selama aktivitas bongkar-muat di pelabuhan, menimbulkan dampak lingkungan yang tak dapat dikesampingkan. Mesin kapal yang terus menderu selama aktivitas bongkar, menyebabkan polusi di kawasan pelabuhan menjadi semakin tinggi, dan secara lebih luas menimbulkan penurunan kualitas udara di kawasan itu. Dengan menggunakan listrik saat beroperasi bongkar-muat di pelabuhan, mesin generator kapal dapat dilakukan perawatan sehingga usia pemakaian dapat lebih panjang dan ekonomis.

Terus ?

Ini yang paling penting, bahwa penerapan suplai listrik dari darat, jika dilakukan secara serentak di semua pelabuhan yang ada di republik ini, akan dapat menyerap kelebihan produksi listrik yang dihasilkan lewat program 35.000 MW. Dengan jumlah pelabuhan laut di Indonesia sekitar 2.400 buah, baik yang berskala besar, menengah, kecil, maupun pelabuhan atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), apabila seperempat atau sepertiganya saja menerapkan penggunaan  listrik dari darat, konsumsi listrik akan meningkat signifikan.

Bisa Bapak contohkan untuk itu ?

Salah satu contohnya saat ini fasilitas listrik dari darat dengan daya 1 MW telah tersedia di Terminal Dwimatama, wilayah Pelabuhan Tanjung Emas yang dioperasikan khusus untuk melayani Kapal-kapal PT Pupuk Indonesia Logistic (Pilog). Satu unit kapal membutuhkan daya rata-rata 4.000 KWh/hari dengan asumsi per tahun butuh daya listrik sebesar 1.900 MW/kapal. Sementara penggunaan BBM rata-rata per hari 1,45 ton/hari atau 362,8 ton/tahun.

Dari data rekapitulasi layanan suplai listrik dari darat yang dilakukan PT LEGI, anak usaha Pelindo III, dalam tiga bulan pelayanan pada Juli-September 2019, kapal-kapal yang terlayani sebanyak 16 unit, dengan rata-rata penghematan mencapai 47 persen. Pemakaian BBM sebelumnya Rp 806,4 juta dapat dipangkas menjadi hanya Rp 427,6 juta atau 181.960 KWh (1 liter BBM setara 0,63 KWh). Produktivitas bongkar meningkat rata-rata 40-50 persen, karena kegiatan bongkar mampu dilakukan oleh dua derek kapal, sementara dengan cara lama hanya satu derek kapal.

Jadi dengan begitu, kesimpulannya ?

Ada empat keuntungan yang diperoleh dari penerapan koneksi darat itu memiliki dampak lanjutan yang tak kalah penting. Apabila penurunan biaya dan perbaikan kualitas lingkungan langsung dapat dirasakan, daya saing nasional juga terkerek.

Sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikan shore connection seluas dan sebanyak mungkin di setiap pelabuhan dan terminal, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara signifikan di seluruh Indonesia. Ini salah satu tantangan di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.  Untuk itu, perlu sinergi dan kolaborasi antarpihak yang lebih luas, baik dari sisi PLN sebagai penyedia daya listrik, pengelola pelabuhan, maupun perusahaan kargo dan pelayaran. Mengingat dengan sinergi ini akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi nasional, dan mampu berdaya saing. (***)