Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan bahwa keterlibatan swasta dalam berbagai proyek nasional yang sedang digenjot pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai belum terlalu besar.
Misalnya untuk proyek pada sektor pelabuhan, masih didominasi perusahaan BUMN. Porsi swasta dalam proyek di sektor kepelabuhan belum begitu signifikan. Karena itu, Pemerintah diminta untuk memperhitungkan kembali peran swasta.
“Selama ini memang dimaklumi bahwa pemerintah menugaskan BUMN dalam pengembangan pelabuhan, karena percepatan pembangunan nasional. Namun, ke depan diharapkan pemerintah memberikan peluang yang sama pada swasta untuk mengembangkan dan me-manage pelabuhan,” ungkap Carmelita Rabu pagi ini.
Meme (panggilannya) berharap bahwa proyek tersebut tentunya yang mempunyai nilai komersial, yang mempunyai return of investment yang cukup.
Jika perusahaan BUMN mendapat penugasan, itu karena pemerintah menghendaki percepatan pembangunan. Hal ini menyebabkan keterlibatan swasta saat itu hanya sebagai subkontraktor.
Carmelita berpendapat, sebaiknya fungsi BUMN dikembalikan sebagai agent of development. (***)
