Kemelut hukum antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) sampai sekarang belum berakhir. Banyak kalangan menyayangkan perseteruan keduanya, mengingat antara KBN dan KCN merupakan bapak dan anak.
Keduanya diharapkan bisa berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun tak bisa, karena problem mereka terlanjur masuk ke ranah hukum.
Meski begitu, KCN tetap konsisten mengembangkan dan membangun dermaga atau pier I pelabuhan Marunda di tempat yang dioperasikannya sejak 2012.
Menurut Dirut KCN Widodo Setiadi, selain itu KCN juga sudah menyelesaikan 70 persen pembangunan pier II, dengan menelan biaya konstruksi sekitar Rp3 triliun tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD.
‘’Kami tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan pier II dan pier III, meski memang aktivitas bongkar muat di pier I sudah turun 60 persen,’’ katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.
Kata Widodo, PT KCN sebagai salah satu perusahaan swasta lokal, yang dimiliki oleh PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara, telah mendapat persetujuan untuk membangun pelabuhan Marunda mulai dari pier I, II dan III pada 2005.
Tetapi, akibat keterlambatan proses perijinan, pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan Marunda yang sejatinya ditargetkan selesai pada 2012, akhirnya molor dan diperkirakan akan selesai pada 2023.
“PT KCN telah memulai pembangunan Pelabuhan Marunda tersebut pada tahun 2011,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad memaparkan, Indonesia masih membutuhkan kehadiran pelabuhan khusus untuk bongkar muat barang yang mampu melayani kapal diatas 3.500 TEUs, karena kapasitas pelabuhan yang ada saat ini masih terbatas.
Selama 2015 – 2018, sudah dibangun 120 fasilitas pelabuhan dan 18 rute konektivitas laut.
Sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama Januari – Juni 2019, tumbuh sebesar 16,4 persen secara tahunan, lebih besar dibanding realisasi penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh sebesar 4 persen.
Sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar diantaranya transportasi, gudang dan telekomunikasi mencapai Rp71,8 triliun; Listrik, gas dan air mencapai Rp56,8 triliun, konstruksi sebesar Rp32 triliun , industri makanan sebesar Rp 31,9 triliun, serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp31 triliun. (wr/**)
