Belum berfungsinya sebagai Pelabuhan Eksport import, Pelabuhan Kijing Kalimantan Barat, mendapat sorotan “keras” dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan.
“Sebagai Putra Daerah Kalimantan Barat, saya memandang kritik keras Wakil Gubernur Kalbar terhadap belum optimalnya operasional Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah merupakan peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) kepada Ocean Week, di Jakarta, Selasa (24/2).
Seperti diketahui bahwa Pelabuhan Kijing yang merupakan Proyek Strategis Nasional mulai dibangun pada tahun 2018 dan diresmikan pada 9 Agustus 2022, diproyeksikan menjadi pintu gerbang utama logistik dan ekspor-impor Kalimantan Barat.
Namun hingga saat ini operasionalnya belum berjalan optimal akibat lemahnya dukungan infrastruktur konektivitas darat dari dan menuju kawasan pelabuhan serta keterhubungan dengan wilayah hinterland.
“Keberadaan Pelabuhan Kijing sejatinya sangat strategis untuk menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing komoditas ekspor Kalbar seperti CPO, alumina dan produk pertanian, membuka lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya kawasan industri baru di sekitar pelabuhan,” ungkapnya.
Menurut Sofyano, Multiplayer effect dari operasional pelabuhan ini diyakininya mampu meningkatkan investasi, memperkuat rantai pasok dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir Kalbar.
“Untuk itu PT Pelindo Persero diharapkan tidak hanya fokus pada operasional terminal, tetapi juga aktif mendorong pengembangan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan investor kawasan industri, penyedia jasa logistik serta mempercepat integrasi sistem transportasi multimoda,” katanya.
Sofyano menambahkan bahwa Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara diharapkan dapat berperan besar dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tol/logistik corridor menuju kawasan pelabuhan melalui skema investasi strategis nasional.
Sementara itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata Sofyano, perlu pula memastikan kesiapan tata ruang, pembangunan jalan penghubung, fasilitas umum serta kawasan industri penyangga di sekitar pelabuhan agar tercipta demand logistik yang berkelanjutan.
“Saya berharap Direktur Utama PT Pelindo, Bapak Achmad Muchtasyar beserta jajaran direksi dapat mengupayakan perhatian serius dari Pemerintah Pusat guna percepatan pembangunan jalan tol serta fasilitas umum pendukung lainnya agar konektivitas angkutan barang dari dan menuju Pelabuhan Kijing dapat berjalan lancar,” ucap Sofyano.
Sofyano menegaskan bahwa optimalisasi Pelabuhan Kijing bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang masa depan daya saing ekonomi Kalimantan Barat di tingkat nasional maupun global.
Untuk diketahui bahwa pelabuhan Kijing sudah beberapa tahun beroperasi, namun hanya terminal umum yang sudah beroperasi dan melayani kapal-kapal CPO, sedangkan dermaga petikemas yang memiliki panjang cukup bagus hingga saat ini belum pernah digunakan melayani kapal-kapal kontainer. (***)
