Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, telah menyerukan peningkatan kewaspadaan dan kerja sama internasional untuk mengatasi pembajakan, ancaman siber, dan risiko perdagangan manusia dalam pelayaran.
Hal itu ditegaskan Dominguez dalam pidatonya di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 11 Agustus lalu. Dominguez memperingatkan tentang meningkatnya bahaya bagi kapal dan pelaut yang mengangkut miliaran ton kargo secara global.
Dia mendesak negara-negara anggota untuk berfokus pada pencegahan, inovasi, dan kolaborasi regional, menekankan bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama yang diatur oleh standar internasional.
IMO mencatat hampir 150 insiden pembajakan dan perampokan bersenjata pada tahun 2024, dengan titik-titik rawan di Selat Malaka dan Singapura, Samudra Hindia, dan Afrika Barat.
Serangan di Laut Merah tahun lalu melanggar hukum internasional dan membahayakan kebebasan navigasi, dengan beberapa insiden mengakibatkan hilangnya nyawa.
Dominguez juga menyoroti serangan siber, perdagangan narkoba, dan penipuan sebagai ancaman yang terus berkembang, seraya mencatat bahwa teknologi yang sedang berkembang membutuhkan tata kelola keamanan siber yang kuat.
Dominguez menyambut baik resolusi Dewan Keamanan yang menuntut diakhirinya serangan terhadap pelayaran dan pemantauan berkelanjutan terhadap ancaman maritim.
IMO telah menerapkan langkah-langkah yang mengikat, termasuk Kode Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Internasional tahun 2004 dan protokol revisi tahun 2005 untuk tindakan melawan hukum di laut, beserta aturan keamanan siber dalam Sistem Manajemen Keselamatan.
Kerangka kerja regional seperti Kode Etik Djibouti, Kode Etik Yaoundé, dan ReCAAP mendukung pengembangan kapasitas dan pertukaran informasi.
Kemitraan dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, INTERPOL, dan Negara Anggota donor mendukung inisiatif seperti Program Laut Merah yang didanai Uni Eropa dan Proyek Keamanan Pelabuhan.
Debat yang dipimpin oleh Presiden Panama Jose Raul Mulino ini mendorong pendekatan multilateral dan kepatuhan terhadap hukum internasional untuk memperkuat keamanan maritim.
IMO adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk mengatur pelayaran internasional, menetapkan standar global untuk keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan.
Dewan Keamanan PBB bertugas menjaga perdamaian dan keamanan global, mengesahkan misi penjaga perdamaian, dan mengadopsi resolusi yang mengikat berdasarkan Piagam PBB. (**/scn)
