Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan seluruh pelabuhan tetap beroperasi normal, meski ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub Capt. Wisnu Handoko menegaskan hal itu.
“Tidak ada penutupan pelabuhan, adanya pembatasan penumpang. Misalnya, Pelabuhan Muara Angke, hanya orang ber-KTP Kepulauan Seribu saja yang bisa naik kapal, karena penduduk setempat diutamakan untuk naik kapal. Intinya pembatasan penumpang,” kata Wisnu kepada Ocean Week, Kamis pagi (9/4).
Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Priok Jece Julita Piris juga memastikan kalau pelabuhan internasional di ibukota Jakarta ini tetap beroperasi 24/7.
Bahkan Jece sudah mengeluarkan surat kepada GM Pelindo II Cabang Tanjung Priok maupun para operator terminal untuk tetap beroperasi melayani panggung jasa seperti biasa.
“OP sudah memberikan rekomendasi kepada pekerja/karyawan sebanyak 903 karyawan serta kendaraan operasional PT. Pelindo II (Persero) cabang Tanjung Priok untuk memasuki wilayah Pelabuhan Tanjung Priok selama masa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan,” kata Jece.

Sementara itu Gunta Prabawa, Dirut PT JICT kepada Ocean Week, Kamis pagi menyatakan jika terminalnya tetap beroperasi melayani kapal dan bongkar muat petikemas ekspor impor.
“Saya kira kegiatan pelabuhan tetap beroperasi. Karena termasuk dari 8 kegiatan yang dikecualikan yaitu kegiatan logistik pengiriman barang dan juga kegiatan ekspor impor,” kata Gunta.
Menjawab mengenai sistem kerja, Gunta mengungkapkan bahwa untuk sistem kerja ada pengetatan SOP soal disiplin penggunaan APD dalam masa covid19, antara lain penggunaan masker.
“Dilapangan juga kita lakukan pengecekan suhu serta disiapkan movable handwasher. Untuk TKBM meskipun dalam 1 gang ada sekitar 8 orang, namun kita terapkan physical distancing saat brifing dan kerja di Kapal. Sehingga tidak terjadi kerumunan,” ungkapnya.
Gunta pun mengajak semua pihak untuk sama-sama bersatu melawan covid19, agar pandemi ini segera reda dan bisa dibasmi dari bumi Indonesia.
Hal yang sama pun dikemukakan Suparjo, GM Pelindo II Cabang Tanjung Priok.

“Untuk pelabuhan seperti Priok, ini ada kebijakan tersendiri, dan untuk kegiatan layanan logistic, pelabuhan masuk 9 kriteria yang antara lain tetap melayani supaya distribusi barang tak terganggu.
“Menurut hasil diskuai dengan regulator (OP) minggu lalu ini di kecualikan karena untuk menjaga keberadaan distribusi barang kebutuhan masyarakat dari dan antar wilayah,” ujar mantan direktur operasi PT MTI itu.
Sebagaimana ditegaskan Wisnu Handoko, bahwa pemerintah memastikan tidak ada pembatasan untuk angkutan logistik. Sektor-sektor pelayanan publik seperti Syahbandar, Bea Cukai, Karantina, hingga KPLP juga tetap beroperasi normal. “Logistik harus tetap jalan, meski pemberlakuan PSBB,” katanya.
Untuk diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkup pelabuhan sudah dijalankan sejak Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2020 terbit. Namun, mulai 10 April 2020 atau saat PSBB dijalankan, maka pemberian sanksi akan diberlakukan. Dan di Jakarta PSBB pada Jumat (10/4) mulai diterapkan dalam rangka menekan penularan virus Corona.
Di tempat lain, Adil Karim, Ketua ALFI DKI Jakarta berharap seluruh terminal operator yang ada di Tanjung Priok dalam melayani pengguna jasa dapat mentaati dan menjaga jarak sesuai aturan PSBB terutama saat antrian untuk membuat kartu ekspor ataupun impor (SP2).

“Sebenarnya sudah ada konsep yang ALFI dorong sejak lama yakni DO Online yang sekarang di kembangkan dengan namanya Nasional logistik Ekosistem (NLE) oleh pemerintah dimana proses pelabuhan untuk impor dimulai dari DO Online sampai dengan pembuatan SP2 dan selanjutnya dikembangkan sampai dengan barang sampai di gudang importir, artinya trucking juga masuk dalam satu Platform logistik,” kata Adil Kamis pagi.
Artinya, ujar Adil, kalau platform tersebut di jalankan dan dikembangkan dengan baik, pengguna jasa sudah dapat mengurangi tatap muka ataupun manual sistem.
“Alfi berharap adanya pembelajaran saat ini dengan work from home ( WFH) merupakan cikal bakal untuk menggunakan platform logistik yang sekarang ini sudah ada untuk segera di integrasikan. ALFI juga berharap kepada pemerintah melalui INSW ataupun Bea Cukai untuk dapat segera merealisasikan pelaksanaan DO Online sampai SP2 ataupun melaunching NLE yang di rencanakan di bulan April 2020 ini,” kata Adil Karim. (***)