Indonesia National Shipowners Association (INSA) Pontianak Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan tak ada masalah kapal disandarkan di dermaga pelabuhan manapun (Dwikora atau Kijing), yang penting safety, lancar, serta menguntungkan.
Hal itu diungkapkan Tju Fo Phin, Ketua DPC INSA Pontianak, kepada Ocean Week melalui WhatsApp nya, Kamis (27/11) siang.
“Kami dari pengurus DPC INSA Pontianak sudah beberapa kali melakukan pengkajian untuk kapal secara umum tidak ada masalah mau sandar di dermaga manapun, yang penting safety dan lancar serta profit. Kami sebagai insan maritim Kalimantan Barat mengusulkan untuk segera diselenggarakan FGD Masa Depan Pelabuhan Kijing bersama Pemprov, Pelindo, INSA, ALFI dan perusahaan-perusahaan yang berkegiatan di Kijing, Pemkab, serta instansi terkait, sehingga permasalahan menjadi jelas dan segera ada solusi untuk pengoperasian TPK Kijing sesuai harapan masyarakat Kalimantan Barat, Pemprov dan Insan Maritim,” ujarnya.
Seperti dilansir Ocean Week bahwa Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Barat mempertanyakan kenapa sampai saat ini pelayaran/operator Container yang berkegiatan di pelabuhan Dwikora Pontianak belum ada yang berani mencoba untuk melakukan atau memindahkan kegiatannya di pelabuhan Kijing.
“Kami juga belum tau, faktor nya apa mereka (pelayaran kontainer) belum bersedia pindah dari Dwikora, masih belum jelas, apa karena biaya/cost yang pastinya lebih tinggi atau apa belum tau,” ungkap Darmayadi, Ketua ALFI Kalbar saat dimintai komentar nya melalui WhatsApp nya, Kamis pagi.
Sebelumnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendatangi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di Jakarta untuk mendesak perusahaan tersebut segera memaksimalkan operasional Pelabuhan Kijing yang berada di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).
“Saya ke Kantor Pusat PT Pelindo Indonesia untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kalbar agar Pelabuhan Kijing segera beroperasi secara maksimal,” kata Krisantus Kurniawan, dikutip dari Antara.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam, menurut Krisantus, dirinya menyampaikan seluruh kegelisahan masyarakat Kalbar terhadap belum optimalnya Pelabuhan Kijing, meski pembangunan fasilitas tersebut telah menelan anggaran besar dari pemerintah pusat.
Dia mengatakan lambannya pemanfaatan Pelabuhan Kijing berdampak luas bagi masyarakat, salah satunya meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas akibat arus kendaraan besar yang membawa peti kemas dari Pelabuhan Dwikora Pontianak. Aktivitas bongkar muat yang terpusat di Dwikora membuat jalur perkotaan semakin padat dan membahayakan pengguna jalan.
Dia mempertanyakan alasan Pelindo belum memfungsikan Pelabuhan Kijing. “Kalau Pelindo lama-lama tidak memfungsikan Pelabuhan Kijing, ada apa? Itu tinggal pindahkan crane dari Dwikora, pindahkan ke sana,” ujarnya.
Menurut Krisantus, Kalbar selama bertahun-tahun kehilangan potensi pendapatan daerah karena ekspor komoditas seperti sawit dan tambang tidak dilakukan melalui pelabuhan di wilayah sendiri. Akibatnya, Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor justru tercatat sebagai milik provinsi lain.
“Kita sudah puluhan tahun rugi. DBH ekspor sawit dan tambang itu lepas. Tercatat sebagai hasil bumi dari Riau dan DKI Jakarta. Potensinya triliunan rupiah per tahun hilang begitu saja,” ujarnya.
Untuk memberikan kepastian tata kelola pelabuhan, Pemprov Kalbar berencana menyiapkan regulasi baru terkait operasional Pelabuhan Domestik Dwikora dan Pelabuhan Internasional Kijing. Regulasi tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.
“Biar ada kejelasan regulasi operasional antara Pelabuhan Dwikora dan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai pelabuhan ekspor impor,” katanya.
Krisantus menambahkan jika Pelabuhan Kijing mulai difungsikan secara penuh, kebutuhan untuk pembangunan jalan tol di Kalbar akan meningkat.
Menurut dia, jalan tol sangat diperlukan untuk menunjang mobilitas logistik dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya akan mendorong DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk segera membangun jalan tol, agar akses ke Pelabuhan Kijing dapat dilalui kendaraan kontainer dan meningkatkan ekonomi masyarakat Kalbar,” katanya.
Dia berharap kunjungan tersebut membuka ruang solusi bagi percepatan operasional pelabuhan terbesar di Kalimantan Barat itu.
“Dengan kedatangan saya ke kantor pusat Pelindo, saya berharap ada solusi terbaik untuk Provinsi Kalbar ke depannya,” kata Krisantus. (***)
