Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan rencana pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas industri ke Indonesia Timur akan tetap berjalan.
Meski sampai saat ini, rencana tersebut belum dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyatakan menolak dengan rencana pemerintah (Kemenperin).
“Ini pada cari muka sama presiden (Presiden Prabowo Subianto-red) seolah-olah peduli dengan Indonesia Timur,” ujar Ketua Umum GINSI Capt. Subandi kepada Ocean Week, di Jakarta, Rabu.
Capt. Subandi mempertanyakan apakah dengan memindahkan sebagian impor sejumlah komoditi tersebut akan menyelesaikan masalah. “Industri ada di pulau Jawa, pasar terbesar di pulau Jawa, terus barang impor dibongkar di Bitung, Sorong, lalu dibawa dan dikapalkan lagi ke Jawa, apakah itu efisien, efektif, dan murah. Pasti cost logistiknya jadi mahal,” katanya.
Capt Subandi menegaskan, pemerintah (Kemenperin) tak perlu melanjutkan gagasan yang dinilainya sangat tidak populer ini. “Mesti berpikir realistis, jangan aneh-aneh, karena hal itu akan menimbulkan masalah baru. GINSI pasti akan menolak rencana tersebut,” ungkapnya.
Menurut capt Subandi meski pelabuhannya siap untuk menerima limpahan barang impor itu, namun industrinya diyakininya belum siap.
“Jadi perlulah dikaji lagi, dan kalau perlu dibatalkan saja,” katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, rencana pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk sejumlah komoditas industri ke Indonesia Timur akan tetap berjalan.
Meski belum dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto, tapi, Febri optimis rencana tersebut bakal terealisasi.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan ada tiga titik yang sudah ditetapkan untuk pelabuhan impor, yakni Sorong di Papua, Bitung di Sulawesi Utara, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Ini sesuai dengan usulan memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia,” ujar Agus, sebagaimana dalam siaran pers Kemenperin, beberapa waktu lalu.
Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. (***)
