Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol. Risyapudin Nursin resmi membuka Rakernas III Gapasdap, pada Rabu (10/9/2024), bertempat di Marriot Hotel Yogjakarta.
Rakernas selama dua hari (10-11/9/2024) dengan tema “Tantangan dan Peluang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Sebagai Pilar Utama Sistem Logistik Nasional”, dihadiri oleh antara lain Dirjen Darat Risyapudin Nursin, Dirjen Hubla Antoni Arif Priadi (daring), anggota DPR RI terpilih Bambang Haryo, direktur Lala Ditjen Hubla Kemenhub Hartanto, direktur Kapel Hendri Ginting, Sekum DPP INSA Darmansyah Tanamas, Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto, Ketua ABUPI Jateng Mindo Sitorus, para pejabat Perhubungan Darat, dan para pengusaha angkutan penyeberangan dari seluruh Indonesia.
Risyapudin Nursin hadir mewakili Menhub Budi Karya Sumadi.
Dalam sambutannya, Risyapudin menyampaikan bahwa Gapasdap diminta untuk menyiapkan sarana prasarana (kapal) dalam rangka angkutan natal, tahun baru 2025, serta Idul Fitri tahun depan.
Risyapudin juga mengungkapkan bagaimana perlunya sinergi membangun layanan yang terintegrasi, baik layanan tiket maupun lainnya. “Ini perlu antisipasi sedini mungkin, untuk mengantisipasi jika terjadi kepadatan. Ini kita perlu duduk bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang terjadi,” ujarnya.
Dia juga menyinggung masalah kendaraan ODOL (over dimensi over load). “Kami sudah mendapat keluhan-keluhan dari berbagai asosiasi mengenai ini,” jelasnya.
Risyapudin minta supaya teknologi untuk mendeteksi kendaraan-kendaraan angkutan disupport. “Supaya semua ketahuan, mana yang melanggar akan ketahuan, dan kami berharap Gapasdap bisa bersinergi dengan pemerintah, dan Stakeholders lainnya demi keselamatan,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan bahwa angkutan penyeberangan sebagai satu bagian pilar transportasi sistem logistik nasional masih banyak permasalahan, baik terkait dengan kepengusahaan, keselamatan, serta munculnya kebijakan-kebijakan yang kontra produktif terhadap terciptanya iklim usaha yang kondusif, yang semuanya itu dapat meningkatkan inefisiensi pada sebuah moda transportasi yang pada akhirnya akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
“Kami selalu menyampaikan bahwa industri angkutan penyeberangan memiliki peran penting dan sangat besar serta strategis. Hal itu dikarenakan oleh karakteristik moda angkutan penyeberangan yang mampu melayani masyarakat dalam bentuk, Mass Transport Capacity yakni kapasitas super massal, high safety standard yakni mengikuti standard keselamatan internasional, Reliable Schedule yaitu selalu dapat diandalkan kehadirannya dalam 24 jam per hari dan 7 hari seminggu, Irreplaceable yakni tak dapat digantikan oleh moda angkutan lainnya jika terjadi kegagalan,” kata Khoiri.
Khoiri juga mengungkapkan, pada tahun 2023, industri jasa angkutan penyeberangan telah melayani sedikitnya 30 juta penumpang, lalu 3,5 juta sepeda motor, dan 11,2 juta kendaraan roda 4, serta 80 juta ton barang di seluruh Indonesia melalui sekitar 254 pelabuhan penyeberangan, dengan menggunakan 435 kapal penyeberangan (331 unit komersial dan 104 perintis).
Dengan peran yang besar, ucap Khoiri, maka sudah selayaknya sektor jasa angkutan penyeberangan mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah, agar penurunan biaya logistik di Indonesia lebih signifikan.
Dalam kesempatan ini, Khoiri kembali menagih janji kepada pemerintah (Kemenhub) mengenai kekurangan pemenuhan tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang hingga saat ini masih kurang 31,8% dari perhitungan HPP, karena semakin tingginya kenaikan biaya operasional, baik karena pengaruh kurs dolar, inflasi dan bertambahnya aturan pada angkutan penyeberangan.
“Semua itu bertujuan agar kami dapat melayani masyarakat sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan pelayanan angkutan penyeberangan tidak menjadi diskontinyu akibat kami tidak mampu mengoperasikan kapal,* ungkapnya lagi.
Khoiri juga menyampaikan bahwa belum lama ini pihaknya sudah bertemu dengan Menhub Budi Karya Sumadi membicarakan mengenai penyesuaian tarif yang masih kurang kurang lebih 31% dari total tarif yang diajukan oleh Gapasdap. “Pak Menhub sudah mengerti dan akan mengakomodir itu. Kami harapkan dalam waktu dekat segera terwujud untuk permohonan kami itu,” jelasnya.
Kegiatan Rakernas III Gapasdap tersebut juga diisi dengan diskusi, menampilkan Nara sumber direktur kepelautan Hendri Ginting, Rachmat (Gapasdap), Darmaningtyas (pengamat transportasi) dan perwakilan Hubdat. (***)
