Beberapa kapal tol laut dikabarkan terlambat berangkat dari pelabuhan gara-gara BBM subsidi tidak ada akibat kebijakan BPH Migas.
“Keterlambatan itu karena kapal ga ada BBM subsidi, tak ada kaitannya dengan wabah Corona,” kata Hasan Sadili, Kepala Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat Dirlala Perhubungan Laut, kepada Ocean Week, Selasa pagi (24/3).
Menurut Hasan, sampai saat ini kapal-kapal tol laut masih melayani ke semua rute yang ditetapkan. “Kalau program tol laut masih berjalan normal, belum terpengaruh dengan Corona. “Cuma yang menghambat hanya kuota BBM habis gara gara kebijakan BPH Migas yang tidak memberikan kuota perkapal, tapi kuotanya gelondongan, sehingga tidak tepat sasaran,” jelas Hasan.
Kasubdit Angkutan Dalam Negeri Lala Hubla, Capt Budi Mantoro membenarkan jika ada kapal tol laut yang mengalami keterlambatan karena kuota BBM subsidi Tri wulan I habis di TBBM karena Badan Pengatur merubah sistem pembagian kuota BBM Subsidi yang tahun sebelumnya setiap kapal, sekarang kuota BBM Subsidi setiap tri wulan dibuat per TBBM.
“Kapal- kapal yang menyelanggarakan kewajiban pelayanan publik tidak mendapatkan kuota yang telah diusulkan,” katanya.
Direktur Pelayaran Temas Line, Teddy sebagai salah satu operator tol laut menyatakan kalau kapal tol laut masih berjalan normal. “Tak ada keluhan sehubungan dengan masalah Corona,” ujarnya.
Seperti diketahui bahwa penyelenggaraan Tol laut (pelayan publik barang) yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 sudah masuk tahun ke-6 atau Jilid II Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Melalui program tol laut ini, pemerintah memastikan hadir untuk melayani kelancaran arus barang di daerah terpencil, terluar dan perbatasan di seluruh penjuru tanah air Indonesia.
“Tahun 2020 ini pelaksaaan program Tol laut logistik sudah masuk jilid kedua. Tol Laut Logistik ini lebih dari sekedar program penyediaan kapal saja tetapi bisa dijadikan pedoman atau laboratorium tata cara logistik yg baik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Diharapkan Tol Laut Logistik ini dapat menjadi solusi dari program angkutan barang di Indonesia sebelumnya,” kata Wisnu Handoko, Direktur Lala Hubla Kemenhub.
Menurut Capt Wisnu, pada tahun 2020 Kementerian Perhubunagn melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengalokasikan anggaran subsidi tol laut sebesar Rp 439,8 miliar, meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yang senilai Rp. 264,2 miliar. Begitu pula dengan trayek kapal pada tahun 2020 meningkat menjadi 26 trayek jika dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 20 trayek.
Sementaraterkait masih adanya keluhan di lapangan terutama para supplier/ pemilik barang, Capt WIsnu menegaskan agar pemilik barang harus mengacu pada daftar atau tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah.
“Semua biaya atau tarif angkut kapal tol laut sudah tercantum semua pada operator baik pada operator BUMN seperti PT. Pelni maupun operator swasta lainnya. Kalau ada biaya yang lebih mahal silahkan dilaporkan ke kami,” ujar Capt. Wisnu Handoko. (***)
