Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, mengatakan akan menggandeng pengusaha lokal untuk membeli kapal keruk guna mengatasi pendangkalan alur Sungai Kapuas.
Krisantus lebih memilih bekerja sama dengan pengusaha lokal dibandingkan bergantung pada Pelindo.
Menurut wakil gubernur, kolaborasi ini akan memberikan manfaat ganda. Selain mampu mengatasi pendangkalan alur sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalbar punya banyak pengusaha hebat. Mereka bisa terlibat langsung dengan menyediakan kapal untuk mengangkut hasil alam dan tambang. Ini investasi jangka panjang untuk Kalbar,” ujarnya kepada wartawan, di Pontianak.
Krisantus mengambil langkah tersebut karena melihat kondisi muara sungai Kapuas yang semakin dangkal, kapal besar sudah terbatas untuk bisa leluasa berkegiatan, dan hal itu sudah mengganggu aktivitas pelayaran.
Sementara itu, Krisantus menilai Pelindo kurang fokus menangani masalah ini, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar harus mengambil alih.
“Saya ingin beli kapal keruk agar kita bisa kelola sendiri. Tidak perlu pakai APBD. Saya sudah kenal pengusaha lokal yang siap menalangi pembelian kapal ini,” ungkapnya.
Wagub menyatakan bahwa kapal keruk tersebut nantinya akan dimiliki bersama oleh pemerintah dan para pengusaha lokal melalui sistem saham.
Krisantus mengatakan bahwa kapal keruk, tak hanya berfungsi membersihkan alur sungai, tetapi juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Nantinya setiap kapal yang masuk ke Pelabuhan Dwikora Pontianak akan dikenakan retribusi (biaya),” ungkapnya lagi.
Model serupa telah berhasil diterapkan di perairan Sulawesi dan Palembang, yang memiliki potensi ekonomi besar dari hasil tambang seperti bauksit dan sawit.
“Di Palembang saja, mereka punya Sungai Musi yang panjangnya hampir sama dengan Sungai Kapuas. Mereka bisa memperoleh PAD dari kapal keruk. Mengapa Kalbar tidak bisa?,” katanya.
Saat ini, tegasnya, pendangkalan Sungai Kapuas telah mencapai titik kritis. Kapal-kapal besar sudah sulit memasuki jalur itu.
Krisantus menilai situasi ini sangat menghambat distribusi barang dan logistik di wilayah Kalbar. Oleh karena itu, keberadaan kapal keruk dinilai sebagai solusi strategis untuk memperdalam alur sungai dan meningkatkan efisiensi transportasi air.
Wagub berkomitmen segera merealisasikan pembelian kapal keruk dengan dukungan penuh dari pengusaha lokal.
Dia optimis langkah ini akan membawa Kalbar menuju kemajuan ekonomi yang lebih baik, sekaligus menjadikan Sungai Kapuas sebagai aset strategis daerah.
“Kalbar harus mandiri. Kita punya potensi besar, tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik. Kapal keruk adalah langkah awal untuk mewujudkan itu,” ujar Krisantus.
Sebelumnya, INSA Kalimantan Barat dan ALFI Pontianak mengeluhkan pendangkalan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan Dwikora Pontianak.
Tjuk Fo Phin (Ketua DPC INSA Kalbar) dan Dharmayadi (Ketua ALFI Pontianak) membenarkan jika alur pelayaran di sungai Kapuas tersebut sudah mulai dangkal, sehingga perlu segera dilakukan pengerukan.
“Apalagi untuk kapal-kapal petikemas, harus menunggu pasang, termasuk juga kapal penumpang (Pelni dan DLU), mesti menunggu air sungai pasang,” ungkap Fo Phin dibenarkan Dharmayadi.
Seperti diketahui bahwa sepanjang sungai Kapuas, ada banyak dermaga TUKS, kemudian ada pelabuhan Dwi Kora yang dioperasikan PT Pelindo, lalu ada terminal Temas, terminal Samudera Indonesia, dan terminal lainnya. (***)
