Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan minta kepada semua pihak untuk tidak mengganggu kelancaran proyek pembangunan pelabuhan laut dalam (deep sea port) Patimban di Subang, Jawa Barat.
“Jangan coba-coba ganggu Subang (pembangunan pelabuhan Patimban-red). Proses pembangunan yang terus berlangsung harus dijaga oleh semua pihak,” katanya kepada pers di Jakarta, Sabtu (9/12).
Sebab, ungkap Luhut mengingatkan, pelabuhan Patimban di Subang telah menjadi proyek strategis nasional. Bahkan pihak Jepang telah memberikan jaminan investasi sebesar Rp14,17 triliun.
“Pelabuhan Patimban adalah proyek nasional, dan Ibu Imas (Bupati Subang) sudah memaparkan kepada saya tahap-tahap pembangunannya,” ungkap Luhut.
Sementara itu, Bupati Imas Aryumningsih memaparkan pelabuhan Subang akan mulai beroperasi pada 2019. Pada saat itulah, Bupati Imas yakin Kabupaten Subang akan sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Imas Aryumningsih juga meyakini keberadaan pelabuhan Patimban di wilayahnya, akan memberi efek ekonomi masif terhadap kabupaten yang ada di Jawa Barat ini.
“Kami harapkan keberadaan Pelabuhan Patimban merupakan momentum untuk menjadikan Kabupaten Subang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tentu saja efek ekonominya akan dirasakan oleh masyarakat Subang,” ungkapnya.
Imas berjanji, pihaknya bersama Muspida, ditambah masyarakat, akan mengamankan proyek tersebut karena proyeknya besar. “Mudah-mudahan secepatnya, seperti yang dinyatakan Presiden, pada 2019 nanti pelabuhan akan mulai operasional,” ujar Imas.
RI-Jepang Sepakat
Sebelumnya, pemerintah Jepang dan Indonesia menyepakati besaran dana pinjaman yang akan digunakan Indonesia dalam pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii dan Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Desra Percaya, bulan lalu.
Keduanya menandatangani nota kesepahaman untuk pendanaan atau bantuan pinjaman 2 proyek senilai ¥127,21 miliar (maksimum) atau sekitar Rp 15,16 triliun (kurs Rp 2.041). Kedua proyek itu adalah Pelabuhan Patimban dan pengembangan Universitas Gajah Mada menjadi skala internasional.
Adapun pinjaman untuk pembangunan Pelabuhan Patimban yang terletak di kawasan timur Jakarta, senilai ¥118,9 juta atau sekitar Rp 14,17 triliun sedangkan untuk pengembangan Kampus UGM senilai ¥8,31 juta atau Rp 990 miliar.
“Pemerintah Jepang meminjamkan dana kepada pemerintah Indonesia dalam proyek pembangunan pelabuhan baru yang dilengkapi dengan terminal peti kemas dan terminal kendaraan di Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat yang terletak di kawasan timur ibukota Jakarta senilai ¥118,9 miliar,” kata Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei dalam jumpa pers di Kedubes Jepang, Jakarta.
Perwakilan JICA untuk Indonesia, Kawabata Tomoyiki mengatakan, pinjaman sebesar Rp 14,17 triliun itu merupakan 83% dari total biaya konstruksi Pelabuhan Patimban tahap I senilai ¥144 miliar atau Rp 17,16 triliun. Sisa biaya investasi itu akan dibiayai oleh pemerintah Indonesia dalam pembebasan tanah dan urusan pajak.
Suku bunga pinjaman untuk proyek Pelabuhan Patimban yang diberikan oleh JICA sebesar 0,1% (flat) dengan masa pengembalian 40 tahun, termasuk masa tenggang 12 tahun. (***)
