Para pengusaha di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), khususnya pulau Moa dan pulau Kisar ingin agar kapal tol laut tetap masuk pelabuhan Moa maupun pelabuhan Wonreli.
Begitu pula dengan pemerintah daerah setempat berharap kapal tol laut masih menyinggahi di kedua daerah tersebut. Hanya saja mereka minta kepada Kemenhub (Menteri Perhubungan) supaya rute pelayarannya dikembalikan seperti awal, yakni Surabaya-Kalabahi-Kisar-Moa-Tepa-Larat, jadi tak lagi memasuki Saumlaki.
Selama tiga hari Ocean Week mengikuti perjalanan tim Perhubungan Laut ke kedua pelabuhan tol laut tersebut (tgl 16-18/2019), dan kemudian mendengarkan rapat evaluasi secara marathon antara tim Hubla bersama para pengusaha di Moa maupun Kisar, akibat adanya keterlambatan pengiriman barang (kontainer) ke kedua wilayah itu, diperoleh kesimpulan kalau sebenarnya program tol laut tetap dibutuhkan, hanya saja yang mereka minta agar tidak ada keterlambatan kapal lagi.
Problem yang berhasil Ocean Week catat, bukan hanya menyangkut kerusakan kapal, namun juga adanya keterbatasan berbagai sarana pendukung, seperti kurangnya tronton di Moa untuk angkut kontainer dari kapal ke lapangan penumpukan, kemudian belum adanya lapangan penumpukan kontainer di pelabuhan Moa, serta minimnya muatan balik dai wilayah ini.
Masalah informasi tarif tol laut juga menjadi salah satu yang sangat penting untuk disampaikan kepada para consignee di Moa maupun Kisar. Sebab, akibat minimnya akses informasi tersebut, mereka terkesan dipermainkan oleh para JPT (jasa kepengurusan transportasi).
Sebagai misal, tarif tol laut (subsidi) dari Tanjung Perak ke Moa itu Rp 6.001.500, sedangkan Tanjung Perak ke Kisar Rp 6.059.000. Tetapi dalam kenyataannya, para consignee harus membayar ongkos lebih dari tarif yang ditentukan pemerintah.
Misalnya dari Surabaya ke Moa mencapai Rp 11,7 juta. “Itu katanya ada paket depo yang tak termasuk dalam subsidi,” ujar Fajar dan Tomi, pengusaha di Moa.
Bahkan, menurut mereka, beberapa penyedia jasa transportasi menawarkan hingga Rp 15 sampai Rp 20 juta per kontainer.
Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi di Kisar. Keterlambatan menjadi faktor utama keresahan para pangusaha di Kisar. Akibat dari hal itu, mereka pun mengalami kerugian, karena barang-barang terlambat sampai di Kisar.
Pelabuhan Kisar sebenarnya sudah lebih memadai dibandingkan Moa. Hanya saja, dermaga yang ada di Kisar patah, sehingga sangat menganggu aktivitas bongkar muat. Begitu pula, fender dermaga serta tempat tali pengikat kapal (tambat) pun sudah rusak, karea itu, dermaga, maupun fasilitas yang lain perlu segera dilakukan perbaikan.
“Dengan keterlambatan kapal kami jadi merugi, banyak barang kami yang rusak. Stok barang untuk masyarakat pun jadi berkurang,” kata Fajar, salah seorang pengusha di Moa saat rapat dengan tim Hubla, dan Kadis Perdagangan MBD Body Davitz, dan Kadis Perhubungan MBD Edi Ubro.
Harapan serupa pun dinyatakan Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach saat bertemu dengan para pengusaha di Moa dan pihak Ditjen Hubla, pada Selasa (16/7), bertempat di Aula Kantor Kabupaten MBD. Bahkan Bupati mengatakan keinginannya supaya Tol Laut dikembalikan ke Maluku Barat Daya.
Dia berpesan agar tol laut dimanfaatkan benar-benar oleh para pengusaha, karena program ini dinilainya benar-benar sangat membantu kepentingan masyarakat. “Dengan kapal tol laut, harga-harga barang disini dapat dikendalikan, disparitas harga pun antara disini dengan di pulau lain tak jauh berbeda,” ungkap Benyamin.
Cuma, dalam tiga bulan terakhir ini, Bupati mendengar terjadi masalah dalam pelaksanaan tol laut T12 ini, khususnya kapal dari Saumlaki ke Moa dan Kisar. Namun, Benyamin berharap hal itu dapat dicari solusinya. “Saya dengar ada keterlambatan kapal masuk kesini (Moa-Kisar, red), tolong agar kapal nggak telat-telat lagi. Sebab, dengan keterlambatan dapat berpengaruh pada harga barang,” katanya.
Benyamin juga mengingatkan supaya harga kebutuhan pokok di wilayah Tiakur bisa terjangkau oleh masyarakat. “Saya ingin harga murah, tapi pengusaha juga tetap hidup, pelabuhan pun juga hidup. Yang pasti saya ingin kembalikan tol laut ke Maluku Barat Daya,” ungkapnya bersemangat.
Sementara itu, Thomas (akrab dipanggil Tomi), salah satu pengusaha di Moa mengatakan, agar kapal angkutan subsidi (tol laut) ini tidak mengalami masalah lagi.
Permintaan serupa agar kapal tol laut tak terlambat lagi masuk ke Kisar.
Sementara itu, Kepala Seksi Tramper dan pelayaran Rakyat Ditjen Hubla Kemenhub, Hasan S mengungkapkan bahwa pemerintah tetap akan melanjutkan program tol laut untuk T12.
“Kami akan mengevaluasi adanya permintaan perubahan trayek T12, dikembalikan lagi seperti pada awal mula yakni Surabaya, Kalabahi, Kisar, Moa, Tepa, Larat,” katanya kepada Ocean Week, menjawab keinginan para pengusaha terhadap perubahan rute tersebut.
Hasan juga menyatakan, jika para pengusah sudah memperoleh tarif murah, supaya harga barang di masyarakat juga bisa menurun.
Hasan menambahkan, klaim para pengusaha yang barangnya rusak akibat terjadinya keterlambatan kapal tol laut, akan dijembatani untuk memperoleh penggantian kerugian.
Hasan pun sudah menegur pihak operator untuk memperbaiki kinerjanya, supaya problem keterlambatan tak terjadi lagi. (***)
