Proyek Pembanugnan pelabuhan kembali ‘makan korban’, akibat korupsi dalam proyek pembangunan pelabuhan Segintung. Kali ini menimpa eks Bupati Seruyan Darwin Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto. Bahkan keduanya sudah dicegah ke luar negeri untuk 6 bulan kedepan terhitung dari 15 Agustus 2019 hingga 15 Februari 2020.
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, pencegahan itu dilakukan terkait proses penyidikan dugaan suap perihal Proyek Pembangunan Pelabuhan Laut Segintung, Kabupaten Seruyan Tahun 2007-2012. “KPK telah mengirimkan surat ke Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap 2 orang selama 6 bulan,” ujarnya, Senin (14/10).
Kata Febri, untuk proses penyidikan, tim KPK juga telah melakukan penggeledahan rumah Darwin di Tebet, Jakarta Selatan dan menyita beberapa dokumen terkait perkara.
Sebelumnya, Darwin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan sejak Januari 2017.
Febri mengatakan, pihaknya mengidentifikasi praktik politik transaksional lantaran diduga pihak swasta yang dimenangkan dalam pengadaan proyek Pembangunan Pelabuhan Laut Segintung merupakan pihak yang mendukung Bupati saat pemilihan kepala daerah.
Perkara ini bermula sekitar tahun 2004, di mana Pemerintah Kabupaten Seruyan merencanakan pembangunan Pelabuhan Laut. Rencana ini mulai direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan pada 2006 dengan melakukan pembangunan tiang pancang.
Satu tahun berikutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan mulai melakukan alokasi anggaran untuk rencana pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung.
Febri mengatakan Darwan memerintahkan Kadis Pekerjaan Umum dan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum agar pengadaan pembangunan Pelabuhan Laut Segintung dikerjakan oleh PT Swa Karya Jaya (PT SKJ).
Febri mengungkapkan bahwa Direktur PT SKJ Tju Miming Aprilyanto merupakan teman dekat Darwan yang mendukungnya saat Pilkada Kabupaten Seruyan tahun 2003.
Menindaklanjuti perintah Darwan, kata Febri, dibentuk Panitia Lelang Pengadaan Barang atas pekerjaan pembangunan pelabuhan Laut Teluh Segintung.
“Para panitia lelang langsung diberi arahan yang membahas teknis dan langkah-langkah untuk menjadikan PT SKJ sebagai pemenang dalam lelang terbuka, dengan HPS Final Rp112.750.000.000,” ujarnya.
KPK menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang ini. Pertama perihal pembatasan informasi dan waktu pengambilan dokumen lelang yang hanya satu hari.
Kemudian dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang diduga dipalsukan dan peserta lelang lain diduga direkayasa. Dokumen penawaran memiliki kemiripan dengan membedakan nilai penawaran hanya Rp2 juta – Rp4 juta.
Pihak PT SKJ pun, tutur Febri, diduga turut serta mempersiapkan beberapa dokumen palsu yang dibutuhkan.
Selain itu, PT SKJ memiliki kekurangan atau ketidaklengkapan persyaratan dokumen prakualifikasi. Namun, panitia lelang mengabaikannya.
“Dalam dokumennya, Sertifikat Badan Usaha PT SKJ sudah tidak berlaku,” ucap Febri.
Pada 14 April 2007, Darwan menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang menetapkan PT SKJ sebagai pelaksana proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung. Penetapan ini dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung senilai Rp112.736.000.000.
Empat bulan berikutnya, tepatnya 10 Agustus 2007 terdapat addendum pertama dengan mengubah nilai kontrak menjadi Rp127.411.481.000 atau bertambah 13,02 persen.
“Addendum ini melebihi ketentuan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan maksimal menambah pekerjaan adalah sebanyak 10 persen,” kata dia.
Pada tahun 2009, KPK menduga Darwan melalui anaknya menerima uang dengan cara beberapa kali transfer dari PT SKJ sejumlah Rp687.500.000.
“Dalam perkara ini, diduga keuangan negara dirugikan sekitar Rp20,84 miliar,” ujarnya lagi.
Darwan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. (CNN/**)
