Indonesia National Shipowners Association (INSA) Cabang Medan menggelar rapat anggota cabang (RAC), pada hari Sabtu (2/12/2023), bertempat di kota Medan, Sumatera Utara.
Salah satu agenda dalam RAC tersebut adalah memilih ketua DPC INSA baru. Acara RUA secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Prof. Sumut Dr. Agustinus, S.SiT, MT.
Sebanyak 27 suara dari pelayaran peserta RAC, kemudian secara aklamasi kembali mempercayakan kepada Hendra Wijaya Kusuma (Pelayaran Bintika Bangun Nusa) untuk memimpin DPC INSA Medan masa bhakti 2023-2028. Hendra adalah ketua DPC INSA Medan periode sebelumnya.
Hadir pada kesempatan ini, antara lain Capt. Zaenal A. Hasibuan, ketua bidang organisasi DPP INSA, lalu capt. Korompis fungsionaris INSA, dari Pelindo Belawan, Kepolisian, KSOP, serta para asosiasi terkait.
Pada kesempatan tersebut Capt. Zaenal A. Hasibuan mengungkapkan sebagai negara yang disatukan oleh laut-lautnya, Indonesia secara historis tumbuh menjadi negara dimulai dari kegiatan kapal yang berniaga antar pulau, dan sampai pada akhirnya kita memiliki kesamaan bahasa, dan rasa kesamaan sebangsa.
“Sebagai jembatan pemersatu NKRI, kapal niaga akan terus ada sampai akhir zaman. Dan INSA juga akan tetap ada bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan pelayaran. Kami berharap keberadaan INSA sebagai pelaku utama industri maritim akan semakin baik bersama dengan pelaku usaha jasa terkait lainnya. INSA harus tumbuh bersama usaha lainnya dalam memajukan ekonomi di setiap daerah dimana berada,” ujarnya kepada Ocean Week, di Medan, Jumat.
Sementara itu Kepala Dishub Sumut Agustinus dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan Pelayaran Nasional bisa dikatakan mulai lagi pada tahun 2005 dengan munculnya Asas Cabotage (dimana kebutuhan angkutan laut nasional untuk mendorong pertumbuhan pengangkutan laut nasional). “Asas Cabotage ini meniupkan angin segar terhadap tumbuh kembangnya industri pelayaran Nasional dan menjaga iklim usaha sektor pelayaran kembali kondusif. Kini, Industri pelayaran nasional telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seluruh muatan angkutan di dalam negeri yang mencapai 1,7 milliar ton telah mampu dilayani kapal Merah Putih,” katanya.
Agustinus juga mengungkapkan, Industri pelayaran nasional akan semakin tumbuh di masa depan, hal ini sejalan dengan proyeksi Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), dimana sektor maritim nasional mampu berkontribusi 12,5 persen terhadap PDB nasional pada 2045 di Era Indonesia Emas.
“Saat ini, kita menyadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan untuk mewujudkan hal tersebut, sektor pelayaran nasional perlu berbenah, antara lain dengan meng-Upgrade armada baik kuantitas dan kualitas, kemudian meng-Upgrade manajemen pelayaran dengan teknologi terkini, serta meningkatkan mutu pelayaran nasional.
Selain perubahan paradigma peningkatan daya saing pelayaran nasional juga dibutuhkan dukungan semua pihak, Sinergi dan Kolaborasi adalah kunci pembuka seluruh persoalan. agar pelayaran nasional bisa melewati dengan baik ketidak pastian ekonomi global, dan pelayaran nasional dapat berdaya saing di pelayaran global.
“Saya menghimbau kepada Stakeholder pelayaran nasional dan kita semua, agar
Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antar Stakeholder Transportasi maupun Pemerintah Daerah, termasuk memberi ruang terhadap keterlibatan akademisi, komunitas, asosiasi, media dan masyarakat. Lalu meningkatkan pelayaran nasional berkeadilan berkelanjutan, aman dan dapat diakses oleh semua orang serta tidak meninggalkan siapapun (leave no one behind).
Agustinus pun tak lupa menyampaikan apresiasinya kepada jajaran INSA Belawan atas dedikasi dan kerja keras dalam bekerja mewujudkan pelayaran nasional yang kita banggakan sampai dengan saat ini.
“Mari kita tetap semangat untuk terus bekerja keras, memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Pelayaran Nasional, secara khusus
untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara,” ungkap Agustinus.
Perlu Pembangunan Maritim
Sebelumnya Hendra Wijaya Kesuma dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pembangunan Poros Maritim Indonesia sedang berlangsung dan akan terus ditingkatkan sehingga memberikan konektivitas jaringan dalam negeri yang efisien, sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Kata Hendra, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memproyeksikan
sektor maritim nasional mampu berkontribusi 12,5 persen terhadap PDB nasional pada 2045 atau di Era Indonesia Emas.
“Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia dibutuhkan pembangunan maritim dari aspek infrastruktur, politik, social budaya, hukum, keamanan dan ekonomi.
Terdapat empat kontributor ekonomi maritim masa depan, yakni perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut dan lepas pantai. Tiga dari empat kontributor tersebut berkaitan erat dengan sektor pelayaran nasional. Sehingga, tidak berlebihan jika sektor ini akan mengalami peluang pertumbuhan yang cemerlang di era Indonesia Emas untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” ungkapnya panjang lebar.
Sebagai urat nadi, kata Hendra, peluang sektor pelayaran nasional juga cukup terbuka. Misalnya, dengan adanya potensi Hub and Spoke dapat memberikan konektivitas traffic import dan export dari Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung dengan Pelabuhan
di Pulau Sumatera seperti Aceh, Pekan Baru, Dumai, Sibolga, Nias dan sebagainya.
“Kita telah memiliki Pelabuhan
Internasional kelas dunia di Belawan dan Kuala Tanjung,” terangnya.
Menurut Hendra, peluang pelayaran nasional juga terdapat pada muatan ekspor dan impor. “Sebagai informasi, kapal merah putih baru melayani
sekitar lima persen saja dari total angkutan ekspor impor, sedangkan sisanya masih didominasi kapal asing,” jelasnya.
Agar mampu menangkap peluang dan menghadapi tantangan tersebut, pelayaran nasional perlu berbenah dengan mengupgrade armadanya baik dari sisi kuantitas dan kualitas angkutannya. Selain itu, meng-upgrade kualitas manajemen pelayaran dengan teknologi terkini. Peningkatan mutu pelayaran nasional dibutuhkan guna bisa lebih bersaing di kancah pelayaran internasional.
“Peningkatan daya saing pelayaran nasional membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Keterlibatan seluruh pihak, baik dari pemerintah, perbankan, lembaga pendidikan sangat dibutuhkan karena tantangan yang dihadapi juga cukup kompleks. Selain untuk menangkap sejumlah peluang, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak juga dibutuhkan untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Hendra lagi.
Sinergi dan kolaborasi adalah kunci pembuka seluruh persoalan
yang mengekang gerak pelayaran nasional untuk dapat berdaya saing di pelayaran global.
Sejumlah permasalahan yang memerlukan sinergi dan kerja sama itu, menurut Hendra, di antaranya:
• Perpajakan sektor pelayaran yang lebih bersahabat dan sesuai dengan common practice di pelayaran dunia.
• Pendanaan sektor pelayaran yang lebih kompetitif dengan bunga rendah dan tenor Panjang.
• Peningkatan mutu SDM pelayaran yang sesuai kebutuhan industri pelayaran saat ini.
• Implementasi IT terkini di industri pelayaran nasional.
Sedangkan Kepala KSOP Belawan Rivolino, kalau KSOP selalu berkolaborasi dengan INSA melalui sinergitas. Yang penting Dunia Transfortasi Laut kedepan bisa semakin baik, dan selalu bisa bekerjasama dengan Pemerintah.
Ocean Week yang mengkonfirmasi ke Capt. Zaenal atas terpilihnya Hendra sebagai ketua mengharapkan supaya PR yang ada dapat selesai.
“PR yang penting untuk dicatat antara lain soal dangkalnya kolam pelabuhan dan alur masuk, efisiensi biaya pelabuhan, mengingatkan kepada operator pelabuhan soal keterbukaan waiting list kapal sandar agar tidak didasarkan pada PBM yang akan mereka gunakan, dan masalah pengurangan emisi secara bersama,” ujar Zaenal berpesan. (**/rat)
