Pemerintah (Kemenhub) terus fokus dalam program tol laut. Tahun 2019, sebanyak 18 trayek tol laut sudah berhasil di laksanakan. Sekarang tinggal bagaimana pengawasan terhadap implementasinya.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala) Perhubungan Laut Capt. Wisnu Handoko optimis bahwa program tol laut akan semakin membaik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di setiap daerah yang dimasuki kapal tol laut.
Meski begitu, Capt. Wisnu juga tak menampik masih adanya problem di lapangan, terutama pada pelabuhan. “Tak semua pelabuhan yang di masuki rute kapal tol laut siap dengan perlengkapan alat bongkar muat. Misalnya untuk pelabuhan-pelabuhan di wilayah yang sekarang ini perdagangannya mulai tumbuh. Alat bongkar muat, terutama untuk petikemas masih menggunakan crane kapal,” katanya, di sela Raker Direktorat Perhubungan Laut, di Kantor Kemenhub, Senin (8/4).
Wisnu mencontohkan, di Tahuna, kargo sudah mulai tumbuh, kapal tol laut yang masuk ke wilayah ini, setiap call membawa 100 TEUs. “Mestinya kalau kargonya sudah tumbuh segitu (100 TEUs per call), ya mesti swasta yang garap. Subsidinya bisa mulai dikurangi,” ungkapnya lagi.
Direktur Lala Perhubungan Laut ini juga mengaku bangga, karena dengan program tol laut, perdagangan melalui pelabuhan Saumlaki, Dobo, Tual, dan Tahuna sudah bertumbuh. “Ini, Pemda mesti terus berinovasi agar pertumbuhan perdagangan dan kargo di wilayahnya terus dapat ditingkatkan, sehingga nantinya swasta tertarik untuk masuk,” kata Wisnu bersemangat.
Capt. Wisnu menambahkan, dengan berkembangnya perdagangan di berbagai daerah yang dilalui kapal tol laut, berpeluang bagi swasta nasional untuk masuk menggarap rute tersebut, karena potensi kargo sudah bertumbuh. “Kalau oad factor sudah lebih 60%, subsidi mestinya dikurangi,” jelas Capt. Wisnu.
Wisnu berharap, pada trayek tol laut yang sudah berkembang dan tumbuh kargonya, mestinya juga harus dbarengi dengan penataan pelabuhan. “Pelabuhannya juga mesti disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Sebab program tol laut, bukan hanya menjadi tanggung jawab Perhubungan Laut saja, tapi semuanya, ya Pemdanya, masyarakatnya, operator pelabuhannya, dan sebagainya,” ungkap Wisnu.
Ketika ditanyakan mengenai anggaran perawatan kapal-kapal negara yang jumlahnya ratusan, Wisnu Handoko menyatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk perawatan kapal-kapal tersebut.
Lima Pelabuhan Prcontohan
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menetapkan lima pelabuhan sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam menerapkan konsep tol laut, yakni Tanjung Perak, Pelabuhan Semarang, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Belawan.
Untuk yang pelabuhan kelima masih dikaji, bisa Pelabuhan Ambon atau Pelabuhan Sorong. Nantinya, pelabuhan-pelabuhan itu harus dapat meningkatkan efektivitas distribusi logistik oleh kapal laut. “Misalnya, Pelabuhan Perak saat ini bisa menampung logistik sebesar 3 juta ton, ditargetkan setelah ditetapkan sebagai pelabuhan tol laut naik 20%,” kata Budi Karya di Kemenhub, usai membuka Raker Hubla, Senin.
Selain itu, kapal tol laut harus memiliki target volume dan kecepatan tertentu dalam distribusi. Menurut Menhub, tidak ada anggaran khusus dalam upaya meningkatkan efektifitas pelabuhan tol laut ini. “Mereka harus benar-benar melakukan level service yang optimal,” katanya.
Budi menilai pelabuhan tol laut yang sudah efesien, antara lain Pelabuhan Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Di mana, kapal tol laut Dobo membawa nelayan untuk mencari ikan, kemudian hasil tangkapan tersebut dikirim ke tol laut, sehingga nelayan tersebut tak harus pulang kembali ke Dobo. “Kapalnya tetap di sana, selama ini kapalnya harus pulang. Ini yang harus diefisiensikan,” ungkap Menhub. (***)
