Transhipment Jakarta Perlu Dukungan

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (4/5).
Dalam Rakornas tersebut ditegaskan kembali visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Visi itu juga ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Visi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan khususnya dalam merealisasikan transshipment Jakarta dengan masuknya kapal CMA-CGM berkapasitas 8.500 TEUs – 10.000 TEUs sangat positif.
Karena itu, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyatakan bahwa apa yang menjadi cita-cita Presiden Jokowi dalam mengembalikan kejayaan maritime dan transshipment port Jakarta perlulah didukung dan diapresiasi. “Dan ini menjadi tantangan untuk Pelindo maupun pihak pelayaran untuk bekerja keras lebih efisien,” kata Carmelita kepada Ocean Week, di Jakarta Kamis (4/5).
Pelindo, ujar Meme (panggilannya), juga harus lebih bagus memberikan service yang lebih baik dibandingkan PSA Singapura, juga bisa memberikan insentif pada pihak pelayarannya seperti tariff dibawah PSA. “Pelayarannya sendiri harus juga dapat memberikan freight yang kompetitif yang lebih baik sehingga pemilik barang yang biasa kirim kargo dari luar Priok tertarik untuk kirim melalui Tanjung Priok karena lebih murah dan lebih cepat. Itu tantangan dan bias agar rute ini bisa berjalan untuk seterusnya,” ucapnya.

Diminta tanggapannya tentang Kuala Tanjung yang juga direncanakan sebagai transshipment hub, Carmelita menyatakan, untuk Kuala Tanjung kyakinan Presiden Jokowi sangat besar. “Kuala Tanjung bisa menjadi hub international karena merasa ada dukungan dari port of Roterdam dan Dubai Port. Harapan saya sich ada shipping line besar juga  yang ikut disitu, karena hub internasional kan shipping lines nya yang tentukan,” kata Meme.
Sebagaimana diketahui bahwa untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Dokumen Nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Sementara itu, untuk mengimplementasikan Perpres Nomer 16/2017 ini, Kemenko Bidang Kemaritiman menggelar pada 4 Mei 2017.
Menko Maritim Luhut Pandjaitan juga akan memberikan laporan mengenai capaian program-program prioritas di bidang kemaritiman yang telah berjalan.
Capaian-capaian tersebut antara lain pengurangan “dwelling time” dan biaya logistik di pelabuhan, nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam, serta pencapaian program pariwisata melalui penetapan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).
Menko pun akan menyampaikan tentang capaian program bidang kemaritiman yang memiliki misi pemerataan. Program-program tersebut antara lain Tol Laut, pembangunan Infrastruktur di luar Jawa termasuk elektrifikasi serta pembangunan pulau-pulau terdepan.
Sementara itu Plt. Sesmenko Maritim Ridwan Djamaluddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa program tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga di Indonesia timur.
“Ada penurunan antara 20-25 persen di beberapa kecamatan yang dilalui oleh trayek tol laut,” ujarnya. Selain melaporkan tentang capaian program pemerintah di bidang Kemaritiman, lanjut Ridwan, tujuan diadakannya Rakornas adalah untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman.
Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan agar arah kebijakan dan program kemaritiman menjadi jelas dan terukur sehingga ada percepatan realisasi misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, tutur Ridwan.
Rakornas dihadiri oleh sejumlah pejabat dan menteri di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia.
“Kita juga undang tokoh masyarakat, akademisi, praktisi dan LSM agar memahami arah kebijakan pembangunan kemaritiman tahun 2018 serta dapat memberikan masukan terkait Perpres ini,” imbuhnya.
Ridwan berharap agar Rakornas Kemaritiman dapat menjadi katalisator koordinasi yang baik antar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kemaritiman nasional.
Lebih detil, Pembangunan Poros Maritim meliputi lima pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, “deep seaport”, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
“Di dalam lampiran Perpres juga memuat tentang rencana aksi dengan target output, timeline dan penanggung jawab yang jelas,” tambah Ridwan.
Rencana aksi tersebut merupakan bentuk implementasi lima pilar pembangunan poros maritim. Lebih jauh, posisi strategis Indonesia, beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional.
Oleh karena itu, menurut Ridwan arah kebijakan kelautan dan kemaritiman RI yang jelas menjadi sebuah hal yang urgen. (ow/ant)