Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta kembali menyatakan jika program terminal booking system (TBS) yang beberapa bulan lagi akan diterapkan di terminal JICT tak akan optimal jika buffer area untuk truk belum disiapkan.
Apalagi jika TBS diterapkan di semua terminal petikemas di pelabuhan Tanjung Priok, bakal memunculkan problem baru kemacetan, jika tak disiapkan Buffer Area truk.
“Jika tak dibarengi siapnya buffer area untuk mendukung program TBS, tak akan menyelesaikan kemacetan di pelabuhan, karena dasarnya bahwa TBS itu adalah untuk mengurai kemacetan, selain untuk meningkatkan layanan di pelabuhan (terminal),” ujar Ketua ALFI DKI Jakarta Adil Karim, kepada Ocean Week, Selasa (21/2), di Kantornya.
Menurut Adil, saat ini sudah ada buffer area di ex Inggom, namun itu tak cukup untuk truk-truk menunggu sebelum masuk ke terminal. “Yang banyak kan truk-truk dari wilayah timur, sekitar 70% menuju ke Priok. Nah ini kan perlu buffer area. Truk akan menunggu dimana sebelum bisa masuk ke terminal, apakah harus nunggu di jalanan, di dalam pelabuhan, kan akan memunculkan masalah lagi, macet. Bayangkan kalau ada ratusan truk harus nunggu di jalanan atau di dalam pelabuhan. Sekarang saja di dalam pelabuhan, truk sudah banyak mengantre untuk masuk ke terminal 3,” ungkapnya panjang lebar.
Menurut Adil, kalau mengenai TBS masih panjang ceritanya. Sekarang kan hanya untuk data truk masuk ke terminal. “Niatnya bagus untuk kelancaran, namun dalam praktiknya kan lain. Memang saat ini terus dilakukan ujicoba. ALFI sangat mendukung untuk program TBS,” katanya.
Adil juga menyinggung banyaknya sistem digital operasi Pelabuhan di Tanjung Priok. Ada INAPORTNET, CEISA, TOS, VMS, Auto Gate System, MOS, Simon TKBM, dan STID.
“Untuk STID saja sekarang sudah 25 ribu truk lebih. Makanya TBS mesti benar-benar dimatengkan. Moga saja April nanti sudah bisa diterapkan tanpa ada kendala,” ucap Adil.
Seperti diketahui bahwa TBS diniatkan untuk mengatur kedatangan truk yang akan membawa muatan receiving dan delivery menjadi lebih teratur dan tidak terpusat dalam satu slot waktu sehingga sering mengakibatkan beban sebuah terminal melebihi normal dan berdampak pada kemacetan di jalan – jalan sekitar Pelabuhan.
Penerapan program TBS ini merupakan rekomendasi aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang harus dilaksanakan oleh 10 pelabuhan yang menjadi target dalam penerapan National Logistic Ecosystem (NLE).
Diharapkan penerapan TBS nantinya akan dapat memacu BUP/Terminal Operator/para Stakeholders lainnya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa yang akan berdampak langsung kepada masyarakat sehingga berkontribusi terhadap penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan yang handal, yang berimbas menekan biaya logistik nasional. (**)
