Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Perdagangan telah menyiapkan 13 titik yang direncanakan sebagai ‘Rumah Kita’ atau gudang yang menampung logistik untuk mendukung program tol laut. Ketiga belas titik tersebut antara lain Nias, Mentawai, Natuna, Sanggate, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Tahuna, Namlea, Saumlaki, Manokwari dan Timika.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan hingga saat ini perekonomian Indonesia masih terkendala oleh masalah logistik yang harus terus diperbaiki. “Masalah logistik yang akan dibenahi melalui paket kebijakan itu terkait dengan pelayanan Indonesia National Single Window (INSW) serta problem waktu tunggu barang keluar dari pelabuhan (dwelling time),” ujarnya.
Darmin juga menyebutkan pembenahan logistik ini sangat penting karena erat kaitannya dengan konektivitas dan efisiensi tarif agar tidak lagi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. “Logistik kita ketinggalan, sebagian karena infrastruktur tidak baik dan karena kita (negara) kepulauan, itu kumpul saja masalahnya,” katanya.
Pemerintah tengah menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 yang akan mengatur mengenai logistik termasuk di dalamnya upaya menurunkan “dwelling time” menjadi hanya dua hari.
Terkait pembangunan infrastruktur logistik nusantara, Darmin mengatakan pembangunan ruas jalan tol sangat penting untuk mempermudah akses logistik dan mendorong perkembangan ekonomi. “Jalan tol yang sedang dibangun diharapkan dapat memudahkan akses dan mengurangi potensi kemacetan sehingga dapat mendorong perekonomian di area yang dilalui,” kata Darmin.
Pemerintah telah menyetujui percepatan penyediaan lima proyek jalan tol sepanjang 362,02 kilometer yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp51 triliun.
Lima proyek jalan tol tersebut adalah Jakarta-Cikampek II Elevated (36 km) dengan nilai investasi Rp14,7 triliun, Krian-Legundi-Bunder-Manyar (38 km) dengan nilai investasi Rp9 triliun dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60 km) dengan nilai investasi Rp8,2 triliun. Kemudian, Serang-Panimbang (84 km) dengan nilai investasi Rp5,3 triliun dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (143 km) dengan nilai investasi Rp13,4 triliun.
Sementara itu Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, pembenahan sistem logistik jangan dilakukan secara sektoral tetapi perlu melibatkan seluruh pihak dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan infrastruktur logistik di Tanah Air.
Dukungan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur logistik dinilai Yukki juga sangat membantu Indonesia untuk mencapai sasaran sebagai negara terbaik dalam berinvestasi.
“Inilah saatnya kita membenahi sistem logistik Indonesia dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari pemerintah, hingga para pengusaha,” kata Yukki di sela-sela pameran Logistik ASEAN di BSD, Tangerang, Kamis (2/3).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan penyediaan infrastruktur logistik yang memadai akan mendorong pertumbuhan industri nasional. Hal ini lantaran pergerakan barang atau komoditas dari wilayah penghasil ke konsumen dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
“Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat basis industri dalam negeri adalah tentang logistik. Apalagi Bapak Presiden Jokowi selalu menekankan proses dwelling time dapat dipercepat dan infrastruktur diperkuat,” kata Airlangga. (***)
