Para pelaku bisnis angkutan laut dan pelayaran kedepan nanti masih harus bekerja keras dan melakukan effisiensinya lagi, mengingat situasi dan kondisi ekonomi dunia belum pulih secara penuh. Demikian dikatakan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto pada saat membuka acara Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Mare Forumdan DPP INSA, di Hotel Double Tree, Jakarta Rabu (23/11).
Oleh sebab itu, kata Carmelita, sangat penting untuk memberikan pemahaman bagi kegiatan usaha di sektor angkutan laut dalam merencanakan strategi usahanya kedepan.
Dalam kegiatan ini dibahas mulai dari usaha sektor offshore, kontainer, bulk, galangan kapal dan lain sebagainya.
Hadir sebagai pembicara sekaligus pembahas dari Indonesia, antara lain Dirut PT Arpeni Oentoro Surya, Ketua Iperindo Eddy K. Logam, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Dirut PT Samudera Indonesia Tangguh Bani Mulia.
Sementara itu dari luar negeri ada Rahul Kapoor (director Drewry Financial research Services Ltd, John D’Ancona untuk dry bulk, Ralph Leszczynski untuk sesi gas & tanker, Darwo Lim (President Director Waruna), dan banyak lagi lainnya.
Sementara itu, Managing Director PTLimin Marine & Offshore Erick Limin mengungkapkan usaha pelayaran penunjang offshore diprediksi belum menggembirakan hingga dua tahun kedepan (2018), karena selain pengaruh harga minyak dunia yang sampai sekarang maih dikisaran US$ 50 per barel, juga tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap pebisnis lokal. Akibatnya sektor ini masih terkesan dan selalu dikuasai asing.
Menurut Erick, banyak hal di sektor offshore yang mesti diperbaharui jika ingin pelayaran sektor offshore kembali berjaya. Misalnya, pemerintah (SKK Migas) belum membela terhadap lokal apabila Oil Company mentermenasi terhadap lokal, termasuk tingkat Kandungan Dalam negeri (TKDN). “Pemerintah (SKK Migas) tidak membela. Makanya jika pemerintah tidak menginginkan usaha sektor offshore ini ‘mati’, pemerintah harus bantu,” ujarnya.
Erick juga menjelaskan bahwa dalam hal-hal tertentu, pemerintah juga masih belum tegas. Sebagai contoh, masih banyak kapal-kapal asing atau perusahaan asing yang dinasionalkan. Artinya pemiliknya asing, namun yang tertera dalam company itu orang Indonesia yang nota bene bayaran. “Jadi kepemilikan company itu bodong,” ungkapnya.
Erick memperkirakan kebangkitan sektor offshore ini memakan waktu cukup lama. Kemungkinan lebih dari lima tahun kedepan. (***)
