Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Nova Y Mugijanto mengungkapkan pemerintah perlu mempercepat program tol lautnya sehingga dapat menunjang industri pelayaran yang kemudian bisa berdaya saing tinggi serta mampu menjalankan fungsi konektivitas secara nasional.
“Kami minta program Tol Laut dipercepat, sehingga konektivitas secara nasional dapat tercapai,” kata Nova, di Jakarta.
Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang mengadakan program tol laut tidak ingin muatan kapalnya hanya mencapai 10 persen karena dapat memberatkan subsidi yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan persyaratan ini, diharapkan swasta dapat terpacu untuk mengisi muatannya.
Kementerian Perhubungan akan melelang operator tol laut pada November 2016. Sehingga diharapkan awal Januari 2017 sudah bisa dilaksanakan.
Sementara itu pemerintah dalam tender tol laut, mensyaratkan terhadap perusahaan pelayaran yang ikut tender berkomitmen untuk memenuhi aturan standar tingkat keterisian muatan jika ingin mendapatkan subsidi.
“Nanti harus ada kepastian muatan. Nanti kita kasih target sekian persen, baru kita kasih subsidi. Kalau tidak, nanti swasta seenaknya sendiri,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Kementerian A. Tonny Budiono, di Jakarta.
Namun untuk target keterisian tersebut masih akan dibahas lagi, karena hal itu harus dikaji sejauhmana potensi muatan yang ada di setiap rute yang ditawarkan dalam tender itu.
“Batasannya belum, baru sekitar 60 persen, tapi masih dikaji lagi. Apakah 60% itu benar-benar ada. Kalau tidak, kacau juga,” ungkapnya.
Persyaratan lain yakni pelayaran swasta akan bertanggung jawab untuk mengisi muatan kapal tol laut tersebut. Karena itu juga menjadi syarat dikeluarkannya subsidi oleh kementerian perhubungan.
Selain itu, operator pelayaran swasta juga harus menyiapkan kapal cadangan jika sewaktu-waktu kapal utama mengalami kendala operasi. Persyaratan semacam ini harus ditegaskan karena program ini merupakan pelayanan publik kepada masyarakat di pulau-pulau yang akses logistiknya masih terbatas.
Diperkirakan sejumlah perusahaan pelayaran akan ikut tender, antara lain Tempuran Emas, Meratus, Tanto, SPIL, Samudera Indonesia, dan lain-lain. (***)
