Empat isyu penting yang ada di pelabuhan Tanjung Priok dan terus diupayakan solusinya oleh pemerintah yaitu dwelling time masih tinggi, kemacetan, waiting time kapal yang lama, dan mahalnya cost logistic.
Kepala otoritas Pelabuhan (OP) Priok I Nyoman Gede Saputra mengungkapkan hal itu pada forum grup diskusi, bertema Modernisasi Pelabuhan Tanjung Priok, di Jakarta Utara. “Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha melakukan berbagai upaya penurunan dwelling time, mendorong Pelindo segera menyiapkan CFS Center, meningkatkan Kordinasi dengan Instansi terkait dan pengguna jasa lainnya, dan meningkatkan pengawasan terhadap masa penumpukan kontainer khususnya kontainer Import,” kata Nyoman dihadapan para pelaku usaha kepelabuhanan di Tanjung Priok.
Selain itu, ujarnya, pemerintah juga Menerbitkan Peraturan Nomor UM.008/31/7/OP.TPK.16 tanggal 10 November 2016 tentang Tata Cara Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tindak lanjut dari instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/69/12/DJPL-16 tanggal 21 September 2016. “Upaya-upaya it uterus kami lakukan,” ungkapnya.
Untuk Dwelling time, jelas Nyoman, target di tahun 2017 bisa 2,5 hari dari target sebelumnya 3,7 hari tahun 2016. “Kami juga berencana menata pelabuhan Priok dan Terminal Ancol Timur disesuaikan dengan rencana induk pelabuhan,” ucapnya.
Mengenai isyu waiting time kapal, upaya antisipasi yang dilakukannya yakni dengan melaksanakan system pelayanan kapal dan barang berbasis WEB melalui Inaportnet yang sudah go live sejak 11 November 2016 lalu. Lalu dengan cara meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan petugas kepanduan, juga menetapkan target produktivitas bongkar muat.
Nyoman juga menyampaikan bahwa untuk mengatasi terjadinya kemacetan lalu lintas di pelabuhan, pihaknya berupaya melakukan pengaturan pelayanan penyandaran kapal secara baik, mendorong system pelayanan angkutan truk berbasis elektronik (E-trucking), dan menyediakan fasilitas buffer area.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok Fajar Doni menyatakan bahwa masalah yang terjadi di Tanjug Priok antara lain masih sering terjadi genangan air, kawasan pabean yang terpisah-pisah, tidak steril dan tercampur dengan jalan umum. “Namun kami juga terus berusaha memperbaikinya sehingga kelancaran arus barang dapat tercapai disini,” ujarnya.
Di tempat lain, Direktur Komersial PT Pelindo II, Saptono RI menyatakan bahwa pihaknya sedang merencanakan untuk melakukan penataan terhadap pelabuhan Priok. “Kami akan membangun pusat logistic center di areal Volker, sehingga barang-barang impor konsolidator dapat disentralisasi disana,” ujarnya.
Karena itu Saptono mengajak para pelaku usaha di pelabuhan ini untuk bersama-sama bekerjasama dan mau memanfaatkan fasilitas yang ada di pelabuhan ini.
Senior Vice President Bidang Pengembangan Bisnis Pelindo II Guna Mulyana menyatakan, Perseroan telah mengalokasikan lahan seluas 6 hektar eks lahan Pasific Paint untuk pusat cargo distribution center.
“Pada lokasi itu akan dibangun fasilitas Container Freight Station (CFS), Buffer Area dan tempat pemindahan lokasi penumpukan (PLP). Dalam dua tahun ini pembangunannya,” ujarnya.
Sedangkan Capt. Subandi (Ketua DPD GINSI DKI Jakarta) menyatakan sebelum membangun fasilitas CFS, mestinya para pihak selesaikan lebih dulu tarif kargo impor LCL. “Tarif itu sudah sekitar 6 tahun tak berubah, para palaku LCL ini mengenakan tarif kepada pemilik barang semau-maunya, sehingga importir dirugikan,” katanya. (***)
