Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan sebagai negara yang memiliki 17 ribu pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 108 ribu km, serta sebagai negara dengan kekayaan hayati laut terbesar di dunia, sudah selayaknya Indoesia menjadi poros maritim dunia.
“Sudah seharusnya kita memperkokoh economic growth kita, growth ekonomi kita. Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus kita pulihkan dan kita kokohkan, bukan melalui jargon-jargon kemaritiman semata, tetapi melalui kerja nyata di berbagai bidang. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut. Kita harus meningkatkan keamanan maritim untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional kita. Kita harus memberdayakan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan untuk meningkatkan nilai tambah, serta mempersatukan negara kita Indonesia,” kata Presiden dalam sambutannya pada hari Maritim Nasional, seperti dikutip dari laman Setkap (23/9).
Jokowi juga mengatakan bahwa Pemerintah telah dan terus bekerja untuk meningkatkan konektivitas ribuan pulau kita. Bukan hanya melalui pembangunan pelabuhan besar dan kecil yang berada di pulau-pulau kecil dan terisolir, tetapi juga menghubungkannya melalui program tol laut untuk mempermudah mobilitas barang dan orang antarpulau dalam rangka menjamin pelayanan masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.
“Walaupun lokasinya jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional, pulau-pulau terpencil dan masyarakat pantai memiliki/mempunyai potensi perekonomian yang tinggi. Potensi industri pangan yang berbasis laut seperti perikanan dan hayati laut, potensi pariwisata maritim dengan memanfaatkan kekayaan dan keindahan laut, potensi industri obat dan suplemen kesehatan berbasis kekayaan hayati dan nabati laut, bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merata ke seluruh pelosok Nusantara,” ungkapnya.
Presiden juga menekankan bagaimana dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi menempati posisi sangat strategis untuk mendukung upaya tersebut. “Pemanfaatan dan pengembangan Iptek di dunia perkapalan dan pertumbuhan industri perkapalan dalam negeri harus terus-menerus kita upayakan, bukan hanya industri pembuatan kapal saja, tetapi juga industri jasa perhubungan dan jasa logistik berskala global harus terus kita kembangkan. Kita harus menjadi raja di laut kita,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi mengajak agar cara kita melihat laut juga harus berubah. Laut bukanlah pemisah. Laut adalah penghubung antarpulau. Laut bukanlah belakang rumah yang kita punggungi, tetapi laut adalah halaman rumah tempat kita menghadap. Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, tapi laut adalah tempat kita bersandar hidup.
“Laut adalah sumber penghidupan di mana banyak rezeki tersimpan di dalamnya. Laut adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga, harus kita muliakan. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak. Laut harus kita jaga untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya maritim itu perlu, tapi harus secara arif dan bijak. Penangkapan ikan di laut itu perlu, tapi pola penangkapannya harus terukur sesuai asas keberlanjutan sumber daya laut. Sekali lagi, sikap arif dan bijak, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat kita menjadi negara yang kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman kita,” kata Presiden.
Tol Laut Massif
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kesempatan Hari Maritim Nasional, secara zoom virtual, mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait di sektor maritim Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan maritim Indonesia.
Menhub Budi Karya Sumadi. (**)
“Bertepatan dengan Hari Maritim Nasional yang jatuh pada tanggal 23 September 2021, mari kita lebih mengenal kekuatan maritim Indonesia yakni di antaranya bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, perikanan, pelayaran, pertahanan, hingga industri maritim,” katanya.
Menhub menyatakan pemerintah telah berupaya untuk memanfaatkan potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan. Disertai pula dengan pembangunan industri maritim yang kuat, termasuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat.
“Salah satu pencapaian yang saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat adalah berjalannya program Tol Laut secara massif. Sehingga konektivitas antar wilayah Indonesia, khususnya wilayah timur bisa terwujud dan disparitas harga yang selama ini terjadi bisa ditekan. Juga, pemerataan ekonomi khususnya di wilayah timur dan daerah terpencil bisa diatasi,” ujarnya.
Menhub Budi pun mengajak seluruh insan perhubungan melakukan berbagai langkah konkret untuk mendukung terwujudnya pembangunan industri maritim. Dengan begitu, kemandirian maritim dapat terwujud dan cita-cita kita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat tercapai.
Sementara itu, Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad mengatakan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut, berupaya terus mengoptimalkan potensi besar sektor transportasi laut, guna mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia, sesuai visi dari Presiden RI Joko Widodo. Terlebih lagi, Indonesia memiliki 5,9 juta km2 area yuridis laut, dan dari 90 persen lalu lintas perdagangan dunia melalui jalur laut, 40 persennya melewati perairan Indonesia
“Pada tahun 2021, pelayanan penyelenggaraan angkutan laut di seluruh wilayah Indonesia meliputi tol laut sebanyak 30 trayek, angkutan subsidi PSO Pelni 26 trayek, kapal perintis 118 trayek, dan kapal ternal 6 trayek,” ungkap Ahmad.
Ahmad mengemukakan, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam membangun sektor transportasi laut adalah adanya disparitas harga antara wilayah di Indonesia, konektivitas, biaya logistik, dan pendanaan. Kemenhub, ujarnya, telah menentukan arah kebijakan transportasi laut tahun 2020 -2024 yaitu mewujudkan angkutan laut yang murah, mudah, simple dan kompetitif; meningkatnya konektivitas transportasi laut, tersedianya infrastruktur pelabuhan yang berdaya saing, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim, meningkatnya efektivitas penegakan hukum di laut, dan meningkatnya integrasi dalam pengelolaan organisasi di sektor transportasi laut.
Sedangkan Pengamat Maritim Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto sepakat bahwa ditinjau dari berbagai aspek, baik dari sejumlah regulasi, kekuatan maritim dapat menjadi pengungkit ekonomi bangsa. Sebab, kegiatan maritim berhubungan dengan kegiatan pelayaran angkutan barang dan orang melalui laut, yang dilakukan untuk kepentingan ekonomi.
Sedangkan Akademisi Capt. Indra Priyatna mengatakan Kemenhub berperan penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan sumber daya kelautan seperti perikanan, pertambangan dan energi, transportasi laut, pariwisata, dan potensi SDA kelautan lainnya. Untuk itu Kemenhub harus terus merespons tren perkembangan maritime global dan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). (***)
