Kalangan usaha di Kalimantan Barat menilai bahwa operasional dan layanan dipelabuhan Pontinakan sudah mulai membaik sejak 2012 lalu ketika perseroan menambah sejumlah peralatan bongkar muat, dan memperluas lapangan penumpukan container.
Ketua DPC INSA Pontianak M. Rosyidi Usman dan Ketua DPW ALFI Kalbar Retno Pramudya mengungkapkan bahwa hingga saat ini kegiatan di pelabuhan baik-baik saja aman dan lancar. “Tidak ada problem apapun dan berthing kapal juga sesuai jadwal, memang kebetulan jembatan 1 didepan TPK sedang diperbaiki total, tetapi tidak ada masalah karena sudah diatasi oleh IPC Pontianak bersama para Asosiasi, alhamdulilla aman. Pelabuhan Pontianak sekarang teratur dan lancar sejak tahun 2012,” ungkap Rosyidi.
Sementara itu Retno Pramudya mengaku puas dengan layanan Pelabuhan Pontianak. “Bisa dikatakan salah satu yang terbaik di Indonesia,” ujarnya.
Terhadap dwelling time pun, yang dibutuhkan kontainer impor, sejak kontainer dibongkar dari kapal sampai dengan keluar kawasan pelabuhan rata-rata tiga hari. Bahkan tahun 2015 lalu bisa hanya dua hari.
Perbaikan proses bongkar muat ini, menurut Retno dan Rosyidi, adalah buah dari investasi peralatan dan perbaikan proses administrasi dari Pelindo II dalam beberapa tahun terakhir. “Ccrane-crane raksasa yang dipasang di dermaga dan parkiran kontainer Pelabuhan Pontianak sangat membantu proses bongkat muat di sana,” ungkapnya.
Menanggapi aturan Pemkot untuk operasional truk yan dibatasi jamnya, Rosyidi mengungkapkan hal itu masih bisa diatasi. “Sebab kami selalu bicara dengan Alfi/Ilfa bersama para Asosiasi lainnya, ada pembatasan penggunaan jalan raya yang memang sudah mulai banyak kemacetan-kemacetan sehingga diperlukan pengaturan yang baik semua lini,” tuturnya.
Ketika Menhub Budi Karya Sumadi (BKS) kunjungan kerja ke pelabuhan Pontianak belum lama ini, Menhub menyatakan pelabuhan di Pontianak sangat penting untuk Indonesia bagian barat. “Pelabuhan Dwikora Pontianak sangat penting dalam rencana pemerintah membangun koneksivitas pelabuhan di Indonesia melalui kebijakan tol laut,” katanya.
Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan tol laut agar disparitas harga di tempat-tempat terpencil tidak mahal. Dia mencontohkan untuk di Pulau Natuna semula dari Jakarta. Namun sekarang sudah dari Pontianak dan saat ini tengah dioperasionalkan kapal swasta dan diberikan subsidi oleh pemerintah. “Harapannya yang selama ini untuk waktu perjalan setiap ke Natuna selama 21 hari dengan 250 ton. Saat ini sudah 10 hari saja kalau lewat Pontianak. Bayangkan produktivitas dan harga pasti murah,” ujar Budi. (ow)
