Groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan mega proyek pelabuhan Patimban, di Subang Jawa Barat yang sedianya dilakukan bertepatan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpaksa ditunda, karena Presiden batal berkunjung ke Patimban.
Spekulasi batalnya Jokowi ke Patimban pun cukup simpang siur. Ada yang bilang Presiden Jokowi enggan ke Patimban karena masih ada gejolak kecil akibat belum selesainya pembebasan lahan. Ada pula yang menyatakan dengan batalnya Presiden ke Patimban, merupakan pertanda pembangunan pelabuhan Patimban juga tertunda.
Namun, isu itu dibantah Ketua DPRD Subang Beni Rudiono. Menurut dia, alasan penundaan kunjungan kerja Presiden Jokowi pastnya bukan akibat hal tersebut (pembebasan lahan). “Termasuk isu presiden tidak jadi datang untuk menghindari para pemilik lahan lokasi pembangunan pelabuhan. Itu tidak benar,” ungkapnya.
“Yang jelas Bapak Presiden itu ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, dan presiden pasti datang ke Kabupaten Subang untuk meneruskan pembangunan Pelabuhan Patimban hingga tuntas, dan pelabuhan bisa dioprasikan dengan baik,” ungkap Beni kepada wartawan.
Beni juga menegaskan, mengenai pembebasan lahan, harga tanah sudah jelas memiliki NJOP dan masyarakat Kabupaten Subang khususnya di daerah Patimban yang lahannya tergusur untuk pembangunan pelabuhan, akan mendapat ganti rugi sesuai nilai NJOP.
“Apabila harga tanah tersebut oleh masyarakat Kecamatan Pusakanegara dianggap rendah dan tidak ada titik temu harga, pemerintah akan mengambil sikap dengan tegas untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Subang, agar pembangunan pelabuhan bisa selesai pada waktunya dan langsung digunakan,” katanya.
Sebelumnya, kontrak pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Patimban, Subang yang dikerjakan pemerintah sudah diteken di Jakarta, pada 14 Agustus 2018 lalu. Jalan akses menuju Pelabuhan Patimban di Subang yang akan dibangun seluruhnya sepanjang 45,2 kilometer. Jalan akses dari Patimban menuju Jalan Tol Cipali tersebut panjangnya 45,2 kilometer. Untuk 37 kilometer dibangun Jasa Marga, dan 8,2 kilometer dibangun pemerintah menggunakan dana APBN dan loan JICA.
“Jalan akses yang akan dibangun ini sepanjang 8,2 kilometer dari Pamanukan ke Pelabuhan Patimban,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa.
Seperti diketahui, Pemerintah (Kemenhub) tengah mengevaluasi penggunaan komponen impor yang dinilai terlalu tinggi pada proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Meski begitu, Kementerian Perhubungan memastikan proses pembangunan proyek ini masih terus berjalan.
“Kami terus melakukan pendalaman penggunaan komponen lokal di Pelabuhan Patimban,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, belum lama ini. (sprt/***)
