PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berharap semua dokumen untuk pembangunan Kendari New Port (KNP) segera dikeluarkan oleh kementerian terkait, agar BUMN Kemaritiman ini bisa menggenjot pembangunan pelabuhan baru tersebut dan dapat selesai dalam waktu yang telah ditetapkan.
Kepala Biro Perencanaan dan Strategi Perusahaan PT Pelindo IV, Dwi Rahmat Toto, mengatakan pembangunan KNP memang sangat dibutuhkan untuk mengakomodir peningkatan jumlah petikemas yang masuk ke wilayah itu melalui jalur laut, yang setiap tahun cukup signifikan.
“Tahun 2016, jumlah petikemas yang ditumpuk di pelabuhan eksisting sebanyak 86.000 TEUs. Angka itu meningkat sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Nah, diprediksi jumlah itu akan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun yang akan datang. Apalagi, proyek [KNP] ini masuk dalam program Tol Laut pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Toto saat menerima kunjungan anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara.
Dia menyebutkan, untuk membangun KNP pihaknya menggunakan dua sumber aliran dana. Sumber anggaran terbesar menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp635 miliar yang telah dikucurkan tepat diakhir 2015 lalu, serta dana internal dari kas perseroan sebesar Rp301 miliar, sehingga total menelan investasi Rp936 miliar.
Meski dana PMN sudah dikucurkan per akhir 2015 lanjut dia, pihaknya tidak bisa langsung mengerjakan proyek pelabuhan yang dibangun seiring dengan pembangunan Jembatan Bahteramas oleh pemerintah setempat karena terlebih dahulu harus menyelesaikan sejumlah dokumen seperti Amdal dan sebagainya, yang kebanyakan belum rampung di kementerian terkait.
“Saat ini Pelindo IV masih menunggu SK yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait dokumen Amdal untuk reklamasi seluas kurang lebih 11,7 hektare yang sudah kami urus sebelumnya,” kata Toto.
Namun menurut Bondan Sasongko, PMO untuk Proyek PMN Non Papua Pelindo IV, walaupun pihaknya masih menunggu SK dari KLH terkait Amdal untuk reklamasi tetapi proyek tersebut sudah mulai dibangun dan per 8 Januari 2017 progress pembangunannya sudah mencapai 24,82% yaitu berupa kegiatan sapu ranjau yang dikerjakan oleh Angkatan Laut.
“Hingga Januari 2017 ini kami sudah mulai mengerjakan proyek pembangunan KNP untuk Tahap I, yaitu dermaga sepanjang 300 x 35 meter persegi dan trestle 2 x 10 x 200 meter persegi yang proses pengerjaannya hingga 2018 mendatang,” urai Bondan.
GM Pelindo IV Cabang Kendari Suparman menambahkan, selain persoalan dokumen yang hingga kini belum rampung, saat ini pembangunan KNP juga terkendala persoalan jalan penghubung sepanjang 600 meter yang akan digunakan untuk akses kegiatan reklamasi tersebut, seperti membawa material dan lain-lain.
“Karena pembangunan jalan tersebut adalah bagian Pemkot Kendari untuk membangunnya, sedangkan saat ini pemda setempat sedang kehabisan dana dan belum punya uang untuk membuat jalan akses ke area reklamasi untuk pembangunan dermaga di KNP,” sebut pria yang sebelumnya menjabat sebagai GM di Cabang Pantoloan ini.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Sultra, Akalim mengemukakan bahwa kedatangan pihaknya ke Pelindo IV adalah untuk mengetahui sejauh mana pembangunan Kendari New Port yang dibangun oleh BUMN yang mengelola 24 pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini.
“Pertemuan ini untuk mengetahui sejauh mana pembangunan KNP, agar tidak mengganggu masyarakat yang ada di sana [Kota Kendari]. Karena, kedatangan kami adalah untuk membawa aspirasi masyarakat setempat,” ujar Akalim.
Selain itu lanjut dia, agar pihaknya dan Pelindo IV bisa bersama-sama membangun sinergi serta mengatasi semua permasalahan yang ada maupun yang nantinya akan terjadi, utamanya terkait dengan lingkungan sekitar dalam proses pembangunan pelabuhan baru yang berlokasi di Bungkutoko Selatan itu. (Humpl4)
