Indonesia merupakan bangsa yang besar dimana sektor pelayaran memiliki peran yang sangat strategis. Kementerian Perhubungan mencatat saat ini jumlah pelaut yang telah memiliki kompetensi yang siap untuk berkiprah di pasar tenaga kerja nasional maupun internasional berjumlah 1.016.738 orang. Hal tersebut menunjukkan perlunya pelayanan di sektor kepelautan yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan bagi pelaut khususnya dimasa pandemi covid-19 ini.
Substansi yang menjadi isu internasional saat ini tentang human element merupakan kolaborasi pemenuhan dan kesesuaian terhadap konvensi International Convention On Standard Of Training Certification And Watchkeeping for Seafarer (STCW Convention) dan Maritime Labour Convention (MLC) oleh sebab itu kualitas SDM di Bidang Kepelautan harus dapat bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung Pemerintah mempertahankan kategori IMO White List.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Bidang Kepelautan di Jakarta, Rabu (10/11) mengatakan bahwa aspek kelaiklautan kapal diantaranya pemenuhan pengawakan, kesejahteraan pelaut dan kesehatan penumpang yang perlu menyesuaikan kebutuhan secara berkelanjutan di masa mendatang khususnya terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era adaptasi revolusi industri 4.0 serta isu diantara pandemi covid-19 dan global warming.
Dia menghimbau agar terus ditingkatkan pelayanannya (jasa di bidang kepelautan) karena sudah sedemikian banyak usaha-usaha di bidang ini jangan sampai upaya kita untuk menata penempatan ABK ini menjadi peluang hal-hal yang tidak Good Corporate Governance. “Saya yakin apa yang kita lakukan selama ini sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance,” ujar Arif.
Dengan diselenggarakannya acara FGD Bidang Kepelautan ini, Dirinya berharap dapat menjadi motor penggerak utama untuk meningkatkan pelayanan jasa di bidang kepelautan yang akuntabel, profesional dan berdaya saing dalam menyongsong perubahan perkembangan industri 4.0 serta pembangunan SDM Pelaut Indonesia guna menunjang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Diharapkan dalam acara focus grup discussion kali ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam mengoptimalkan pelayanan dibidang kepelautan yang komprehensif dan terukur sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional secara global serta pelindungan dan kesejahteraan pelaut indonesia,” tutur Arif.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ahmad Wahid mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terus berupaya memajukan pelayanan transportasi dengan berinovasi memanfaatkan teknologi informasi diantaranya adalah layanan Sistem Informasi Sertifikasi Pelaut Dan Dokumen Kepelautan, SIMKAPEL dan SEHATI yang diharapkan dapat menunjang kegiatan operasional dalam meningkatkan kinerja layanan di bidang kepelautan.
Dalam perkembangannya, lanjut Wahid, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan akan terus berbenah untuk meningkatkan peran pelayanan secara digitalisasi dengan cara meningkatkan kapasitas dan membangun sinergi dengan para stakeholder, dimana salah satunya adalah melalui kegiatan FGD di Bidang Perkapalan ini.
Perlu diketahui, peserta FGD di Bidang Perkapalan ini berjumlah 128 undangan, yang terdiri dari para pengelola Sekolah Pelayaran milik Pemerintah maupun Swasta mulai dari tingkat Sekolah Menengah Kejuruan hingga Sekolah Tinggi, Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP), Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, pemegang SIUPPAK, UPT Diklat dan para undangan lainnya.
Adapun narasumber yang hadir antara lain Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Marwanto Heru, perwakilan Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Ketua Harian Dewan Penguji Keahlian, Ketua STIP dan para Pimpinan Sekolah Pelayaran dan Training Center, serta para Kepala Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. (***)
