Myanmar kini tengah bertransformasi menjadi negara hub logistik ASEAN. Caranya, Myanmar melakukan pembenahan secara total terhadap pengelolaan pelabuhannya.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Freight Forwarders Indonesia (ALFI) Imam Gandi mengatakan, di Myanmar, kini tidak ada lagi pelabuhan yang dikelola pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengelolaan pelabuhan di negara tersebut diberikan swasta.
“Di Myanmar, tidak ada pelabuhan yang dioperasikan pemerintah, itu semuanya diberikan ke swasta. Mereka (swasta) diberikan konsesi sehingga tiap pelabuhan itu saling bersaing,” ujarnya pada diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (19/1).
Selain itu, Myanmar juga telah memiliki National Single Window yang lebih modern dan efektif. Dengan demikian proses perizinan kapal yang akan melakukan bongkar muat di negara tersebut menjadi lebih cepat. “National Single Windows mereka juga lebih advance, dalam hal pelaksanaannya bukan hanya konsep,”ungkapnya.
Dengan transformasi ini, Myanmar ingin menjadi penyambung antara negara-negara ASEAN dengan negara kawasan Asia lain. Hal tersebut diharapkan bisa ditiru pemerintah dalam mengelola pelabuhan di Indonesia. “Mereka (Myanmar) mau ada konektivitas antara Asia daratan dengan Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin nanti ada truk Malaysia yang parkir di Lampung,”ucap Imam. (***)
