Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan akan membangun pelabuhan baru di Tulehu-Wai, Kabupaten Maluku Tengah dengan mereklamasi pantai. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar ekspor ikan secara langsung dari Maluku ke luar negeri.
Bersama dengan Pelindo IV, Murad telah menandatangani Momerandum of Understanding (MoU). “Saya sudah bertemu dengan Pelindo IV, mereka punya program luar biasa. Mereka akan membangun dermaga tambahan di Ambon, bisa dipastikan lima tahun mendatang sudah sampai ke Gudang Arang,” kata Murad kepada wartawan.
Menurut Murad, luas pantai yang akan direklamasi mencapai 155 hektar. Dari luas itu, akan dibangun pelabuhan seluas 50 hektar, pabrik pengolahan ikan seluas 100 hektar termasuk membangun area perkantoran dan parkir seluas 5 hektar. “Dermaga yang dibangun semua melalui reklamasi pantai. Tidak lagi menggunakan lahan darat,” katanya.
Alasan membangun pelabuhan baru karena ekspor dari Maluku ke luar negeri masih terkendala, waktunya masih lama. Sebagai misal, ekspor ke China membutuhkan waktu selama 24 hari, ke Korea memakan waktu 26 hari.
Sementara ikan yang diekspor menggunakan kontainer hanya bertahan selama 20 hari. Jika melebihi batas waktu itu kualitasnya menurun. Akibatnya, ikan yang tadinya seharga 100 dolar AS, turun menjadi 10 dolar AS, bahkan bisa 1 dolar AS.
Murad mengungkapkan, jika pelabuhan ekspor sudah dibangun dan difunsgikan dengan baik, maka ekspor ke kedua negara tadi hanya perlu waktu 11 hari. “Ini akan bagus karena selama ini Maluku belum melakukan ekspor secara baik,” ungkapnya.
Selain itu, Murad juga mengatakan akan membangun dermaga pendukung lainnya di sejumlah kabupaten yang dikoneksikan dengan pelabuhan baru di Tulehu-Wai. “Dermaga yang akan terkoneksi dan akan dibangun yakni di Pulau Buru, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya,” tegasnya.
Kebijakan Susi Merugikan
Sementara itu, Murad juga menyatakan bahwa kebijakan moratorium kapal asing yang dikeluarkan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dianggap merugikan Maluku.
Setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengangkut ikan dari perairan Arafuru untuk diekspor, tetapi Provinsi Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor tersebut.
Pasca pemberlakuan kebijakan moratorium oleh KKP, volume ekspor hasil perikanan di Provinsi Maluku kian menurun.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2013 tercatat ekspor perikanan di Provinsi Maluku mencapai 302,9 ribu ton. Namun, pada 2014 volume ekspor perikanan menurun 20,4% menjadi 162,2 ribu ton
Pada 2015 dan 2016 penurunan mencapai lebih dari 90%, yaitu masing-masing sebesar 97,8% dan 99,7%. Selama 2015, volume ekspor hasil perikanan di Provinsi Maluku hanya 3,5 ribu ton sedangkan 2016 hanya 10 ton. (kprn/db/**)
