Menteri BUMN, Rini Soemarno ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Pelabuhan Indonesia II di IPC Corporate University, Ciawi, Bogor, baru-baru ini menyatakan BUMN harus berfungsi sebagai value creator dan agent of development untuk dapat lebih optimal dalam kehadirannya untuk negeri melalui sinergi dan kemitraan.
Itu mengisyaratkan bahwa pelabuhan sebagai agen pembangunan lebih mengutamakan layanan dibandingkan keuntungan. Tetapi, sayang dalam implementasinya, BUP (Pelindo) justru lebih mengutamakan profit dibandingkan layanan.
Ini yang mungkin dirasakan oleh para pengguna jasa Pelindo sekarang ini. Bukan hanya PBM, dan Pelayaran saja, namun juga usaha yang lainnya. Para pelaku usaha tersebut mencatat kesan bahwa sekarang ini, mereka bekerja hanya untuk Pelindo, sehingga beban berat yang dirasakan dan diemban swasta mitra itulah yang terjadi saat ini.
Apalagi, pada belakangan ini Pelindo berencana menaikkan tariff jasa kepelabuhanan, itu akan semakin menambah beban bagi usaha mitra di kepelabuhanan. Mestinya, menaikkan tariff boleh saja sepanjang dibarengi dengan service yang memadai dan sesuai. “Boleh naik asal servicenya sesuai,” ungkap H. Soenarto, Owner PT Gurita Lintas Samudera.
Pastinya, pelaku usaha lain juga sepaham dengan Soenarto. Apalagi mereka yang bergerak dibidang jasa bongkar muat (PBM). Sekarang ini mereka mengaku sedang tergencet berbisnis di pelabuhan. Misalnya di Pelabuhan Priok, para PBM itu menyatakan keprihatinannya, terutama sejak keluar peraturan Menhub no. 152/2016, juga PNBP 1%. Padahal mereka PBM terseleksi sudah terbebani kontribusi mencapai 40%.
Sisi lain, pelayanan yang dilakukan Pelindo dinilai belum sesuai harapan mitra usaha pelanggannya. Tetapi, mereka menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa karena Pelindo yang menguasai fasilitas, jika sedikit frontal saja langsung di ‘ceng’.
Makanya, banyak yang berharap agar pemerintah menetapkan fungsi pelabuhan, sebenarnya pelabuhan itu akan dibawa ke arah public service atau profit center. Ini yang sampai saat ini kurang jelas. Padahal jika menyimak Menneg BUMN Rini Soemarno, kelihatannya lebih mengarah ke public service. Tapi kenapa dalam praktiknya BUP Plat Merah itu dibebani keuntungan target yang sangat besar.
Atas dasar itulah kemungkinan muncul gagasan-gagasan operator pelabuhan untuk mengkreasikan segala hal menjadi pendapatan. Yang penting dianggap berhasil mengelola pelabuhan karena target penetapan pendapatan dari pemerintah berhasil tercapai entah dengan cara apa dan bagaimana sampai tujuannya.
Paradigma itulah yang mestinya diubah, karena jika pelayanan bagus dan profesional, cepat, produktif, fasilitas juga memadai, pasti pelanggan tak akan banyak complain, berapapun ongkosnya pasti setuju.
Pemerintah sendiri (Kemenhub, BUMN, Kemenko Maritim) juga mesti sepaham, segaris, sekomando dalam regulasinya. Bukan terkesan jalan masing-masing, dan berubah-ubah antar satu dan lainnya, sehingga dalam tataran implementasi terkadang membingungkan pelaksana. Janganlah penanganan, penataan kemaritiman, kepelabuhanan nasional secara kasuistis.
Apakah kedepan pelabuhan berfungsi sebagai land lort port, operating port atau yang lainnya. Jangan ‘gado-gado’.
Pemerintah terkadang juga latah, selalu yang jadi perbandingannya Singapura, Malaysia. Sudah jelas, pelabuhan di Indonesia tidak akan sanggup bersaing dengan mereka. “Kita nggak perlu bandingin dengan Singapura, kita tata aja sendiri pelabuhan Indonesia apa maunya, mau kemana arahnya,” ungkap Ketua Umum ALFI Yuki Nugrahawan Hanafi.
Sehingga semua menjadi jelas, bukan mengawang-awang. Karena sebenarnya, pemerintah juga tahu kekuatan pelabuhan Indonesia. Asal ada kemauan, dan kepastian bias dengan catatat tidak mengeluarkan kebijakan dan konsep yang aneh-aneh.
Indonesia harus mampu mengembalikan kejayaan pelayarannya, pemerintah juga mesti sanggup merealisasikan beyond cabotage, perbankan pun wajib mensupport industry ini dengan kemudahan dan bunga rendah. Begitu pula swasta di sector kepelabuhanan juga jangan ‘cengeng; operator BUP (Pelindo) juga jangan egois, agar cita-cita menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia terwujud di beberapa tahun kedepan. (***)
