Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprihatinkan keberadaan pelabuhan Tanjung Kendal yang sepi aktivitas, karenanya Menhub akan mempertimbangkan untuk ditinjau kembali pemanfaatan pelabuhan tersebut.
Pernyataan Budi Karya Sumadi itu disampaikan sewaktu Menhub berkunjung ke pelabuhan Kendal beberapa waktu lalu. “Pelabuhan ini (Kendal) perlu dikaji lagi penggunaannya. Sebab jika tak aa barang dan penumpang yang ke Kumai-kendal, operator pelayaran tidak akan sanggup bertahan,” kata Menhub seperti dikutip Ketua INSA Semarang Ridwan kepada Ocean Week, di Kator INSA (Rabu 7/12).
Ridwan juga menyayangkan sepinya aktivitas di pelabuhan ini. Padahal, ujar dosen AKPELNI Semarang ini, dulu ada shipping line yang mengajukan proposal ke bupati (era bupati Widya Kandi) untuk menggunakan pelabuhan ini sebagai kegiatannya. “Tapi tidak ada respon sampai sekarang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas Semarang menyarankana agar Pemerintah daerah kabupaten Kendal bekerjasama dengan PT Pelindo III dalam optimalisasi pengoperasian pelabuhan Tanjung Kendal, karena BUMN kepelabuhanan itu dinilai paling tepat menjadi operator untuk pelabuhan Kendal.
“Sebenarnya bisa saja Bupati Kendal membuat BUMD untuk mengelola pelabuhan, atau bekerjasama dengan swasta (BUP). Tetapi jika kerjasama, saya sarankan dengan Pelindo yang memang sudah ahlinya, lagi pula dananya punya, sehingga kalau harus ada pengembangan dapat dilakukan dengan cepat,” kata KSOP Tanjung Emas G. Rooseno kepada Ocean Week di Kantornya, Rabu (7/12).
Menurut mantan Direktur KPLP Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub, dirinya sudah bertemu dengan Bupati Kendal Mirna Annisa beberapa waktu lalu untuk membicarakan pelabuhan Kendal itu mau bagaimana kedepannya. “Sebab pelabuhan itu dibangun dengan menggunakan APBN, kalau sudah dibangun tetapi tidak jalan atau mangkrak, kan jadi bahan pertanyaan pula,” ujarnya.
Tapi, ucap Rooseno, pihaknya juga mengaku bingung karena pelabuhannya sudah dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat (APBN), tetapi asset tananhnya dimiliki pemda Kendal. “Makanya, kami minta supaya Pemda Kendal menyiapkan prasarana jalannya,” ujarnya lagi.
Rooseno khawatir, pelabuhan Kendal akan ‘mangkrak’ mengingat akan ditinggalkan oleh operator pelayaran, sebab taka da muatan barang maupun penumpang.
Oleh sebab itu, supaya pelabuhan ini optimal, dan dapat digunakan, dikerjasamakan saja dengan Pelindo III. “Bagaimana konsesinya tinggal dibicarakan,” tuturnya.
Kata KSOP, pihaknya sekarang hanya menunggu waktu reaksi bupati Kendal. “Itu pelabuhan mau dikemanakan. Tapi saya akan tuntut jika ‘mangkrak’ bagaimana sebenarnya perjanjiannya dulu,” ungkapnya. (***)
