Tiga puluh sembilan DPC INSA seluruh Indonesia akan menolak rencana kenaikan tarif jasa kepelabuhanan yang sebagian sudah diusulkan oleh Pelindo.
“Kami akan lakukan moratorium tarif jasa kepelabuhanan yang menimbulkan high’ cost logistik,” kata Hamka, juru bicara 39 DPC INSA kepada Oceanweek Week, di Makassar, Jumat (17/2) pagi.
Sementara itu, Ketua DPC INSA Cirebon Adhe Purnama menyatakan bahwa Pelindo Cirebon juga mengusulkan kenaikan sejumlah tarif jasa kepelabuhanan. Misalnya jasa tambat, jasa tunda dan pandu.
“Tarif tunda dari Rp 600 ribu diusulkan naik Rp 2.724.956. tarif variabel dari Rp 8 jadi Rp 1072, tarif tambat dari Rp 150 jadi Rp 500. Kemudian tarif pandu dari Rp 52 ribu jadi Rp 750 ribu dan tarif variabelnya dari Rp 16 jadi Rp 650,” katanya.
Menurut Adhe, DPC INSA Cirebon belum setuju dengan usulan kenaikan itu. Pihaknya akan melaporkan lebih dulu kepada DPP INSA. “Kami akan kirim surat dulu ke DPP INSA, nanti apa keputusannya kami nggak tahu, jadi mekanismenya begitu,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPC INSA Banten Agus, INSA Batam Parno, dan INSA Makasar Hamka. “Pokoknya jangan Pelindo naik-naik kan tarif, pelayaran saja dalam rangka mendukung program tol laut justru menurunkan tarif hingga 30 persen,” ungkap Hamka.
Hamka berharap pemerintah supaya memikirkan mengenai ini, apalagi Menko Maritim Luhut Panjaitan pada saat acara forum INSA 2017 di Makassar mengatakan agar Pelindo jangan semuanya dikerjakan sendiri, muntah nanti.
Beberapa pelayaran kepada Oceanweek yang dimintai tanggapannya mengenai acara Forum INSA di Makassar mengaku puas dengan kegiatan tersebut. Bahkan dari kegiatan ini pelayaran mendapat gambaran akan banyaknya peluang bisnis sebagaimana ditawarkan Menko Maritim Luhut Panjaitan. (**)
