Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri perkapalan berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo.
“Tugas kita adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan mandiri. Untuk itu, perlu sinergi agar bisa merumuskan kebijakan dan langkah konkret pengembangan sektor transportasi dan infrastruktur laut yang memadai,” kata Menperin pada acara Pengukuhan Ketua Umum dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Periode 2022-2026, di Jakarta, Rabu.
Menurut Agus Gumiwang, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi negara maritim yang kuat. Dengan sekitar 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, Pemerintah RI menempatkan industri perkapalan sebagai salah satu sektor industri prioritas untuk dikembangkan.
“Presiden Jokowi sendiri telah memperkenalkan kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang diwujudkan dalam lima pilar utama. Salah satu pilarnya adalah komitmen untuk membangun infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan, serta wisata bahari,” ungkapnya.
Menperin juga menyampaikan, selama ini industri perkapalan memiliki peran yang strategis dalam menopang perekonomian nasional karena industri itu memiliki karakteristik sebagai sektor yang padat karya, padat modal, dan padat teknologi.
“Selain itu, sektor industri perkapalan memiliki backward linkage dan forward linkage yang panjang,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan input-output pada 2021, transaksi barang dan jasa sektor kapal dan jasa perbaikannya mencapai Rp27,65 triliun, dengan tiga sektor utama yang menjadi input adalah sektor kapal dan jasa perbaikannya (29 persen), perdagangan selain mobil dan sepeda motor (19 persen), dan barang-barang logam lainnya (6 persen).
“Sedangkan distribusi output kepada tiga sektor terbesar adalah kapal dan jasa perbaikannya (56 persen), jasa angkutan laut (16 persen), dan jasa angkutan sungai danau dan penyeberangan (11 persen),” kata Agus.
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 250 galangan kapal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan 127 industri pendukung yang memproduksi bahan baku dan komponen yang sesuai standar marine use.
“Galangan kapal Indonesia telah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis kapal, mulai dari kapal penumpang, kapal kargo, hingga kapal tujuan khusus dengan fasilitas graving dock terbesar yaitu 300.000 Dead Weight Tonnage (DWT),” kata Menperin.
Sepanjang 2019-2021, sudah ada 473 kapal yang dibangun di dalam negeri dengan proporsi terbesar adalah Barge (274 unit) dan Tug (100 unit). Selanjutnya, periode Januari-Agustus 2022, sudah ada 363 permohonan pembangunan kapal baru di galangan kapal dalam negeri.
“Angka ini menunjukkan para pemilik kapal atau shipowners baik dari kementerian dan lembaga, BUMN, serta swasta semakin mempercayai galangan kapal dalam negeri guna memenuhi kebutuhan armada kapalnya,” jelasnya.
Namun demikian, sebagai upaya pengembangan industri perkapalan dalam negeri yang berdaya saing global, perlunya langkah untuk mengurangi bahan baku dan komponen impor, dukungan pembiayaan yang kompetitif, serta prosedur dan tahapan pembangunan kapal yang efisien. (**/ant)
