Saat ini ada 155 (seratus lima puluh lima) wilayah Perairan Pandu di Indonesia, terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas I, lalu 31 (tiga puluh satu) wilayah perairan wajib pandu kelas II, dan 30 (tiga puluh) wilayah Perairan Wajib Pandu Kelas III.
Selain itu, ada 62 (enam puluh dua) wilayah perairan Pandu Luar Biasa. Ke depan wilayah perairan wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa dipastikan akan bertambah sejalan dengan obsesi Pemerintah menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia.
Untuk mendukung jalannya wilayah perairan wajib pandu maupun perairan pandu luar biasa, data mencatat hingga akhir Oktober 2021 total Perwira Pandu sejak tahun 1971 tercatat sebanyak 1.744 orang yang semuanya telah menyelesaikan Pendidikan, dan sebanyak 1.061 Perwira Pandu sertifikatnya masih aktif.
Hal itu disampaikan Pasoroan Herman Harianja, President INAMPA (Indonesian Maritime Pilots’ Association) dalam Media & Press Gathering di Medan, Sabtu (6/11/2021).
“Pertumbuhan bisnis kemaritiman di Indonesia baik itu di Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur pada khususnya berkembang semakin pesat,” ujarnya.
Menurut Herman, dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis kemaritiman di tanah air, tentunya akan semakin menuntut keselamatan dan keamanan maritime yang handal, terpercaya, dan kompetitif guna mewujudkan zero accident pada saat bernavigasi.
Herman menyatakan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Perwira Pandu Maritim Indonesia, saat ini sedang berlangsung Pendidikan Calon Perwira Pandu Maritim sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Pasis dari berbagai daerah dan ada saat ini ada Seorang Perwira Siswa (Pasis) Wanita yang juga akan menambah kesetaraan gender dalam kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal di Indonesia.
“Diharapkan Diklat akan selesai Februari 2022 di Pendidikan Maritim & Logistik Indonesia (PMLI) Ciawi – Bogor – Jawa Barat,” ucapnya.
Herman pun bercerita, bahwa dalam konteks mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka INAMPA terus melakukan kordinasi dan kolaborasi serta sinergi kerja dengan berbagai Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk dengan Instansi TNI, POLRI, BUP dan Kawasan Industri serta Badan/Instansi terkait lainnya dengan tujuan untuk:
a. Kordinasi kelancaran tugas – tugas kemaritiman dilapangan agar lebih lancar, efektif dan efisien serta produktif.
b. Saling berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman dan expertise dengan berbagai pemangku kepentingan kemaritiman baik yang ada di laut, di darat/pelabuhan, termasuk dunia pendidikan baik Pendidikan Tinggi maupun Badan Pengelola Pendidikan lainnya.
c. Membantu Pemerintah Pusat, Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Badan Pengelola Pelabuhan dan Kawasan Industri atau Kawasan Pelabuhan Bebas) untuk mengelola, mengembangkan, memasarkan dan membuat jaringan bisnis ke berbagai Instansi / Korporasi yang ada di dalam maupun diluar negeri seperti kegiatan untuk :
1. Pemanduan dan Penundaaan Kapal.
2. Kegiatan STS (Ship ti Ship) Transfer Operation.
3. Laid – up.
4. Jasa Banker.
5. Jasa Ship Chandler.
6. Jasa Keselamatan Maritim.
7. Jasa Pencegahan dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut.
8. Jasa Logistik Kapal.
9. Jasa Perbaikan, Asuransi, dll.
10. Jasa Pertahanan Awak Kapal.
11. Jasa Maritime Tourism/Cruise/Kapal Pesiar,
Selain itu, kata mantan direktur PT Pelindo ini, INAMPA juga aktif secara terus menerus ikut serta baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan berbagai Instansi / Mitra Kerja melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia melalui berbagai program / aktifitas yakni, Training, Seminar, Webinar, Workshop, Forum / Focus Group (FGD), maupun Sharing Session, dengan berbagai topik bahasan baik itu hard skill (pengetahuan teknis) Kemaritiman maupun soft skill (pengetahuan non teknis yang bersifat Human Relation) baik untuk dalam maupun luar negeri.
Herman pun mengakui jika transformasi di tubuh INAMPA terus dilakukan dan sedang berlangsung untuk menjadikan organisasi profesi ini menjadi World Class Maritime Pilots’ Association.
“Sejak tahun 2017 s/d tahun 2021, INAMPA telah menjadi Anggota Resmi International Maritime Pilots’ Association (IMPA) yang berpusat di London – Inggris, dan sebagaimana diketahui bahwa IMPA adalah mitra strategis dari International Maritime Organization (IMO) yang juga berpusat di London – Inggris sebagai Badan PBB yang mengawasi masalah kemaritiman dunia dengan anggota 187 negara,” ungkapnya.
President INAMPA menambahkan bahwa keberadaan INAMPA harus memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholders kemaritiman baik itu pada tatanan lokal, Nasional, Regional dan Internasional dalam perspektif maritime safety, maritime security, maritime environmental protection dan maritime sustainability.
Herman juga menegaskan bahwa INAMPA akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Instansi Pemerintah lainnya seperti Kemenhub yang sudah berjalan baik selama ini, termasuk penjajakan kerjasama dengan Polisi Perairan, Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian Energi & Pertambangan, Bakamla, Dunia Bisnis, dan Asosiasi Kemaritiman lainnya baik yang ada didalam maupun luar negeri.
Menurut Herman sudah bukan jamannya lagi sekarang kerja sendirian dengan ego sektoral yang tinggi, ini momentum sinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi dan misi bersama, yaitu Menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia, dimana Samudera, Laut, Selat dan Teluk adalah masa depan peradaban Indonesia yang harus memberikan nilai tambah dalam perspektif ekonomi, keselamatan, keamanan, perlindungan maritime, social, politik, pertahanan dan tentunya kesempatan kerja serta keberlanjutan kemaritiman itu sendiri yang harus terus dilestarikan untuk anak cucu.
Untuk diketahui, selama kepemimpinan Herman, INAMPA telah banyak melakukan lobi keberbagai institusi, antara lain, dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Oktober 2021 di Kantor Gubernur membicarakan pengembangan dan kolaborasi pembangunan jasa kemaritiman di perairan Kepri.
Lalu dengan Walikota Tanjung Pinang Kepri tanggal 21 Oktober 2021 untuk hal yang sama. Bupati Bintan – Kepri, tanggal 22 Oktober 2021 untuk hal yang sama. Dengan KSOP Tanjung Pinang Kepri tanggal 21 Oktober 2021, lalu KSOP Tanjung Uban tanggal 6 Oktober 2021, dengan Bintan Industrial Estate di Loban Bintan, 6 Oktober 2021, dengan Direktur BUP BP Batam 7 Oktober 2021, dengan Pankogabwilhan I di Tanjung Pinang pada tanggal 21 Oktober 2021, dengan Bupati Karimun, Danguskamla Koarmada I di Batam, Danlantamal Batam, dan Asosiasi dan Industri / Korporasi lainnya yang ada di Batam dan sekitarnya, dan dengan Walikota Sibolga untuk kembangkan Cruise Ship Wisata Bahari.
“Tujuan utamanya adalah bersinergi untuk memberikan pelayanan jasa kemaritiman yang berdaya saing tinggi dan konpetitif kepada seluruh pengguna jasa baik di dalam maupun luar negeri,” jelasnya. (***)
