Pemerintah dan swasta mengapresiasi positif terhadap implementasi ICargo yang diluncurkan oleh PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS). Penandatangan naskah kerjasama system digitalisasi tanda dimulainya sosialisasi itu dilakukan antara Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLB) yang diwakili Sekjen Widiyanto dan Dirut PT ILCS Yusron Hariyadi, di Hotel Santika, Kelapa Gading Jakarta Utara, Rabu (8/2).
“ICargo merupakan solusi logistic untuk memudahkan pengguna jasa (cargo owner/consignee dan freight forwarder) dalam melakukan permohonan dokumen deliver order (DO) secara on-line tanpa harus datang ke Shipping line. Icargo juga membatasi release container, pembayaran service di terminal, assigbht trucking dan pengembalian container ke depo empty,” kata Dirut PT ILCS Yusron Hariyadi kepada Ocean Week, usai menandatangani naskah MoU tersebut.
Menurut Yusron, ICargo ini dapat membantu dua hal yaitu percepatan lalu lintas barang di pelabuhan, dan memangkas biaya logistic. “81 % system teknologi ini (ICargp-red) dapat memangkas waktu cukup banyak. Jika dengan menggunakan kurir orang, kemungkinan pengurusan DO bisa seharian, dan penerbitan DO biss mencapai dua hari, maka dengan I DO ini hanya perlu waktu 1,34 jam,” ujarnya.
Karena itu, ungkap Yusron, dengan Icargo seharusnya tak ada lagi antrean, karena tidak perlu lagi ada tatap muka diantara petugas. Bahkan dengan ini dapat memangkas biaya hingga 60%. “Untuk itu agar keinginan semua pihak terutama biaya logistic murah dan kecepatan lalu lintas barang terwujud, integrasi diantara semua pihak di kepelabuhanan mesti dilakukan bersama-sama,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Sekjen Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia IPPLB) Widiyanto ASCM menyatakan apresiasi positif terhadap upaya ILCS yang telah melahirkan konsep ICargo ini. “Ada tiga visi dalam konsep ini yaitu mengecilkan yang besar, memperpendek proses yang panjang, dan mempercepat proses yang selama ini memakan waktu lama,” kata Widiyanto kepada Ocean Week, di Jakarta Utara, Rabu (8/2).
Dengan ICargo, Widiyanto yakin dapat memperpendek dwelling time di pelabuhan, terutama Tanjung Priok. “Saya yakin dwelling time bisa dibawah 3 hari,” katanya.
Apalagi dengan system digital (ICargo) dapat tercipta transparansi, keamanan, dan kemudahan. “Yang jelas kami sangat mendukung adanya konsep ini,” ujarnya lagi.
Dia juga menceritakan bahwa keuntungan yang diperoleh dengan ICargo ini antara lain cashless transaction, percepatan dan efisiensi pengurusan dan penerbitan DO dan SP2 dilakukan secara online tanpa harus datang ke shipping line maupun terminal.
Selain itu, juga keamanan dan kenyamanan bertransaksi. Layanannya pun 24 jam 7 hari, lalu memudahkan pengguna jasa untuk pembayaran delivery order dan SP2. “Mendapatkan laporan transaksi yang telah dilakukan, serta pembayaran online dan real time antar bank,” ungkapnya panjang lebar.
Sedangkan Sekjen Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Cornelius juga menyatakan hal yang sama. “Kami sudah lama menginginkan adanya konsep ini. Makanya kami menghimbau agar para pebisnis yang berkepentingan dengan kepelabuhanan memanfaatkan system ICargo ini, apalagi masih gratis,” katanya.
ICargo, ujarnya merupakan solusi bagi dunia usaha di sector pelabuhan. Karena itu integrasi antar semua institusi, baik pemerintah maupun swasta sangatlah penting untuk dapat mewujudkan kelancaran lalulintas barang di pelabuhan.
“Kami berharap konsep ini dapat diusulkan untuk masuk dalam paket kebijakan ekonomi ke-16,” serunya.
Di lain pihak, Bea Cukai berharap dengan semakin membaiknya system layanan yang diterapkan di pelabuhan, khususnya Tanjung Priok akan dapat mengurangi cost logistic dan dwelling time. “ICargo merupakan salah satu terobosan percepatan lalu lintas barang di pelabuhan yang dirancang oleh ILCS,” ungkapnya. (***)
