Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti masih mahalnya biaya logistik Indonesia, sehingga menyebabkan daya saing Indonesia rendah dibandingkan negara-negara lain, khususnya negara tetangga.
“Biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh tertinggal kita ini. Mereka biaya logistiknya hanya 12% kurang lebih, kita masih 23%,” katanya saat meresmikan merger Pelindo belum lama ini.
Menyoal hal itu, Ketua Umum GINSI Capt. Subandi menyatakan, jika Indonesia serius mau menurunkan biaya Logistic dari 21% menjadi 17% harus mau mengendalikan dan mengatur biaya di luar pelabuhan.
“Sesungguhnya biaya-biaya di pelabuhan sudah jauh lebih baik karena sebelum di terapkan terlebih dahulu dilakukan kajian, baik oleh konsultan, akademisi maupun praktisi. Tapi biaya di luar pelabuhan, terutama biaya di agen cargo/shipping tidak ada kajian dan kontrol,” ungkap Subandi kepada Ocean Week, Senin sore.
Menurut dia, banyak agen-agen cargo/shipping yang menerapkan biaya diluar kewajaran dan bahkan banyak muncul biaya-biaya yang tidak ada pelayanannya.
“Jadi apa bedanya dengan pungli kepada angkutan barang dari dan kepelabuhan yang marak terjadi dan sudah di berantas setelah di tegur oleh presiden Jokowi,” ujarnya.
Misalnya, tagihan EHS (ini tak ada pelayananya), lalu TIS Charges (ini biaya apa? dan tak ada pelayananya), kemudian Cleaning, biaya Congestion Recovery, dan Deposit container sama dengan Rp 40 juta. “Jadi invoice itu ada beberapa istilah yang tak ada layanannya tapi harus dibayar, ini kan sama saja dengan pungli,” katanya.
Capt. Subandi juga mengungkapkan bahwa pungli/pemerasan yang di lakukan oleh agen cargo/shipping nilainya rp 1-3 jutaan per petikemas. Karena itu, dia minta pemerintah harus turun tangan termasuk tim Saber pungli.
“Cuma bedanya dengan pungli di jalan adalah mereka bernaung di balik perusahaan dan berbadan hukum,” katanya lagi.
Ketua Umum GINSI ini mengaku pesimis kalau masalah ini bisa diberantas.
Dia mengatakan jika Indonesia bakal semakin jauh dari penurunan biaya Logistic. Subandi memberikan contoh untuk biaya tebos DO di agen pelayaran di Jakarta.
GINSI berharap pemerintah dapat segera menertibkan hal-hal di lapangan yang dinilainya sangat merugikan. “GINSI minta Pak Menhub (Budi Karya Sumadi) bisa secepatnya menyelesaikan masalah ini jika ingin biaya logistik turun,” kata Subandi. (***)
