Hadir pada pertemuan tersebut, antara lain ketua DPC Indonesia National Shipowners Association (INSA) Probolinggo, Banu Amza dan Wawan (wakil), lalu dr. Mardiati dan dr Jumali dari KBKK Probolinggo, kemudian Andono SH, Darso SH, dan Gatot mewakili KSOP Probolinggo, dan Ahmad dari APBMI, Polairud Paiton, perwakilan Pos AL Paiton, Kapolsek Paiton, Polres Paiton, serta SROP Probolinggo.

Banu Amza mengaku bahwa kegiatan ini sangatlah bagus, dan INSA mendukung rencana tersebut. “INSA akan mensupport itu,” katanya singkat.

Untuk diketahui bahwa tugas dan fungsi utama KBKK yakni mencegah masuk atau tersebarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah dari luar negeri.

Melakukan pemeriksaan sanitasi dan dokumen kesehatan pada kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan darat.

Memberikan pelayanan vaksinasi (seperti Meningitis, Yellow Fever) dan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV).

Mengelola rujukan atau penanganan orang sakit, surat izin angkut orang sakit, dan surat izin angkut jenazah di wilayah kerja.  (**)

Larangan tersebut terpampang dalam sejumlah spanduk yang dipasang oleh pihak Pelindo.

Namun, Pelindo juga telah menyiapkan buffer area yang mampu menampung 230 truk sebelum pengapalan ke daerah tujuan.

Menurut Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Purwanto Wahyu Widodo, penyediaan buffer area merupakan respons atas meningkatnya volume kendaraan logistik, khususnya truk pengangkut muatan kapal roll on-roll off (roro), yang sebelumnya kerap menunggu jadwal kapal di bahu jalan.

“Penyediaan buffer area kami siapkan karena meningkatnya volume kendaraan muatan kapal roro yang sebelumnya parkir di bahu jalan dan memicu kemacetan,” ujar Purwanto.

Purwanto juga mengingatkan supaya para sopir menjaga kelancaran kendaraan yang keluar masuk kawasan pelabuhan.

Beberapa waktu lalu, jurnalis Ocean Week yang kebetulan lewat ke pelabuhan Tanjung Perak, melihat antrean truk di sepanjang jalan pelabuhan, baik di arah masuk maupun arah keluar pelabuhan. Bahkan tak jarang hal itu membuat jalan padat dan kemudian menimbulkan kemacetan.

Sumber dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) Cabang Surabaya yang bersama Ocean Week mengatakan kalau pemandangan seperti itu (antrean truk-truk) di Tanjung Perak sudah biasa.

Kata Purwanto, sebelum tersedia buffer area, antrean truk kerap mengular di pinggir jalan karena menunggu jadwal kapal. Sekarang, truk-truk itu diarahkan ke buffer area, menunggu jadwal keberangkatan kapal.

Untuk diketahui bahwa buffer area tersedia di tiga titik, yakni Area Kalimas Pos 3 dan 4, Area RTK 2, serta Area Kalimas Pos 5. Total kapasitas yang disiapkan mencapai sekitar 230 unit truk.

Purwanto menegaskan, kendaraan pengangkut muatan tidak diperbolehkan lagi berhenti di pinggir jalan dan wajib menggunakan buffer area untuk menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar pelabuhan.

Dari sisi operasional, pengaturan antrean dilakukan melalui informasi open gate, koordinasi lapangan, serta pengaturan jadwal pelayanan. Ke depan, Pelindo juga akan memperkuat sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan ketertiban antrean.

Keberadaan buffer area sejauh ini dinilai cukup efektif mengurangi kepadatan kendaraan di akses utama pelabuhan. Antrean truk di pinggir jalan mulai berkurang, meskipun evaluasi terus dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada waktu tertentu. (***)

Latihan gabungan yang digelar setiap dua tahun sekali ini bertujuan memperkuat kerja sama regional antara Indonesia, Filipina, dan Jepang serta meningkatkan kesiapsiagaan bersama dalam penanggulangan insiden pencemaran laut.

Dalam pelaksanaannya, ketiga negara tersebut mengirimkan unsur kapal yang telah sandar di Dermaga Samudera, Bitung. Indonesia mengerahkan KN. Sarotama P-112 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Uban sebagai kapal VVIP, serta sejumlah kapal negara dari PLP Bitung, PLP Tanjung Perak, dan KSOP Bitung. Sementara itu, Philippine Coast Guard mengerahkan BRP Gabriela Silang dan BRP Tubbataha, sedangkan Japan Coast Guard dengan PLH Shikishima.

Kegiatan ini dihadiri pimpinan delegasi dari masing-masing negara, yakni Triono dari Indonesia, RADM Meniado PCG dari Filipina dan Captain Kyoko Ono dari Jepang, serta melibatkan 27 unsur dari berbagai instansi, termasuk Ditjen Perhubungan Laut, Kodaeral VIII Bitung, Polairud Bitung, Bakamla, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK), BMKG, Basarnas, SKK Migas, dan Pertamina Patra Niaga.

Plt. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Triono, menilai kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarnegara saat menghadapi pencemaran laut.

“Melalui Regional MARPOLEX, kita berupaya menyamakan pemahaman dan prosedur penanganan pencemaran laut antarnegara. Dengan begitu, apabila terjadi insiden, kita semua dapat merespons secara cepat, efektif, dan terkoordinasi,” ujar Triono.

Bitung Lokasi Pelaksanaan MARPOLEX 

Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, turut hadir menyambut para delegasi dan kapal negara peserta sebagai kesempatan bagi Kota Bitung untuk menjadi bagian dari kerja sama antarnegara dalam menjaga ekosistem laut.

“Pemerintah dan masyarakat Kota Bitung dengan hangat menyambut kehadiran seluruh delegasi Regional MARPOLEX 2026. Kehadiran para delegasi menjadi cerminan komitmen bersama untuk menjaga keselamatan pelayaran serta kelestarian laut,” jelas Hengky.

Adapun alasan Bitung dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki posisi strategis di kawasan Asia-Pasifik dan berdekatan dengan Filipina serta Jepang, sekaligus menghidupkan kembali lokasi yang sebelumnya menjadi tempat pelaksanaan MARPOLEX tahun 1991 silam.

Strategi Latihan

Usai rangkaian penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan Table Top Exercise untuk menyamakan persepsi, komunikasi dan mengatur strategi sebelum latihan utama dilaksanakan.

Dalam simulasi tersebut, seluruh unsur membahas tiga skenario latihan yang akan dilakukan, yaitu Search and Rescue (SAR) untuk penyelamatan dan evakuasi korban, Fire Fighting untuk penanganan kebakaran kapal, serta Oil Spill Response Operation untuk pembersihan tumpahan minyak di laut.

Plt. Direktur KPLP, Triono, menyampaikan bahwa tahapan ini krusial untuk menyusun strategi penanggulangan pencemaran laut secara teratur, terukur, dan terkoordinir.

“Apa yang telah dibahas dan disepakati dalam Table Top Exercise ini akan menjadi acuan untuk diterapkan dalam latihan utama nanti, sehingga setiap unsur dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing,” pungkasnya. (**)

Dari total 18 orang awak kapal termasuk nakhoda, sebanyak 17 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh TB Amazon Harbour dan selanjutnya dibawa ke Terminal Khusus PT Semen Indonesia (SIG) Tuban.

Sementara itu, 1 orang awak kapal yang menjabat sebagai Mualim I, atas nama Mayan Petter Saba, hingga saat ini masih dalam pencarian.

MV Khatulistiwa 8 merupakan kapal barang berbendera Indonesia yang mengangkut 1.850 ton semen dalam kemasan pollyslings dengan rute dari Terminal Khusus PT Semen Indonesia (SIG) Tuban menuju Sampit, Kalimantan Tengah.

Kronologi Kejadian

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Pakis, Capt. Subuh Fakkurochman menyampaikan, berdasarkan laporan awal yang diterima, kecelakaan terjadi di sekitar 9 mil laut dari Terminal Khusus PT Semen Indonesia (SIG) Tuban, pada posisi 06°39’210″ LS / 111°57’354″ BT. MV Khatulistiwa 8 bertolak dari Terminal Khusus PT SIG Tuban pada pukul 17.30 WIB menuju Sampit.

“Sekitar pukul 21.37 WIB, pihak agen menerima informasi dari Kepala Kamar Mesin MV Khatulistiwa 8 bahwa kapal menubruk Tongkang yang digandeng TB.Berkat Bahari bermuatan pasir di perairan Tuban. Setelah kejadian tersebut, kapal mengalami kebocoran pada bagian lambung depan,” jelas Capt. Subuh.

Informasi mengenai kondisi kapal kemudian diterima oleh VTS Surabaya dan disiarkan melalui radio maritim Channel 16. Menindaklanjuti laporan tersebut, Syahbandar berkoordinasi dengan pihak Terminal Khusus TPPI (PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama) dan Terminal Khusus PPN (Pertamina Patra Niaga) Tuban untuk melakukan upaya pertolongan dan evakuasi.

Pada sekitar pukul 22.15 WIB, kapal TB Amazon Harbour dan TB Multi Progres bergerak menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi MV Khatulistiwa 8.

“Pada pukul 23.07 WIB, sebanyak 17 orang awak kapal, termasuk Nakhoda, berhasil dievakuasi dan diselamatkan oleh TB Amazon Harbour untuk kemudian dibawa ke Terminal Khusus PT SIG Tuban. Sementara itu, satu orang awak kapal, yaitu Mualim I atas nama Mayan Petter Saba, masih belum ditemukan dan saat ini dalam pencarian,” lanjut Capt. Subuh.

Sekitar pukul 23.45 WIB, MV Khatulistiwa 8 mengalami kemiringan dan kemudian tenggelam.

Pencarian ABK Hilang

Menindaklanjuti kejadian tersebut, KSOP Kelas III Tanjung Pakis bersama unsur terkait melakukan koordinasi dengan Basarnas Brondong untuk melaksanakan operasi pencarian terhadap satu orang awak kapal yang masih hilang.

KSOP Kelas III Tanjung Pakis juga telah menerbitkan Notice to Mariners sebagai pemberitahuan kepada pengguna jasa pelayaran terkait keberadaan kapal yang tenggelam di lokasi kejadian.

Capt. Subuh mengungkapkan dalam penanganan awal, Kapal Patroli KNP 485 dikerahkan untuk mendukung kegiatan pencarian bersama unsur Basarnas Brondong. Selain itu, KSOP juga melakukan pendataan dan pengumpulan informasi dari para saksi serta berkoordinasi dengan pemilik/operator kapal untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait kecelakaan.

“Untuk kondisi muatan, berdasarkan laporan awal, muatan kapal ikut tenggelam bersama kapal. Sementara itu, kondisi terkait potensi pencemaran maupun dampak terhadap lingkungan masih dalam proses pemantauan dan pendataan oleh pihak terkait,” ungkapnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan koordinasi penanganan kecelakaan terus dilakukan antara KSOP Kelas III Tanjung Pakis, Basarnas, VTS Surabaya, serta unsur terkait lainnya.

“Prioritas kami saat ini adalah pencarian terhadap satu awak kapal yang masih belum ditemukan, memastikan keselamatan pelayaran di sekitar lokasi kejadian, serta melakukan koordinasi dengan seluruh unsur terkait. Proses investigasi dan pengumpulan informasi mengenai penyebab kecelakaan juga terus dilakukan,” ucap Capt. Subuh. (**)

“Karena memang ini kebutuhan yang sangat urgent sekali untuk pelabuhan Belawan menghadapi arus export yang terus meningkat. Sekarang kargo pada lari ke Kuala Tanjung dengan biaya labuh mahal karena kondisi kolam di Terminal A dan alur pelayaran pelabuhan Belawan yang hanya 7.5 meter saat ini, sehingga kapal ukuran besar tak bisa masuk,” ujar Hendra W. Kusuma, Ketua DPC INSA Medan (Belawan) saat dihubungi Ocean Week, Selasa malam, di Sumut.

Selain itu, Hendra juga menyampaikan supaya Pelindo melakukan peremajaan alat bongkar muat, seperti RTG di BNCT agar BSH bisa mencapai 40 box per jam.

Sementara itu, informasi dari Pelindo menyebutkan bahwa pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan Belawan masih dalam tahap konsultasi publik untuk mengatasi masalah sedimentasi yang tinggi.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan bahwa penguatan operasional terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, sehingga kapasitas pelayanan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami terus memantau perkembangan arus kendaraan dan penumpang secara berkala, sekaligus menyesuaikan pola operasi kapal dengan kondisi aktual di lapangan. Perkembangan antrean yang semakin terkendali menjadi bagian dari proses pemulihan layanan yang terus kami dorong,” ujar Heru.

Berdasarkan data operasional, pergerakan pengguna jasa di Pelabuhan Ketapang tetap menunjukkan aktivitas yang tinggi. Pada Rabu (30/9), jumlah penumpang tercatat sebanyak 19.101 orang dengan 5.881 kendaraan, atau meningkat 4,57 persen dibandingkan hari sebelumnya. Sementara pada Kamis (1/10), jumlah penumpang tercatat sebanyak 19.942 orang dengan jumlah kendaraan sebanyak 5.745 unit.

Seiring dengan dinamika pergerakan tersebut, ASDP terus menyesuaikan kapasitas layanan di lintasan Ketapang–Gilimanuk agar arus penumpang dan kendaraan dapat terlayani secara optimal. Saat ini, sebanyak 27 kapal dioperasikan melalui sejumlah dermaga di Pelabuhan Ketapang, terdiri dari lima kapal di Dermaga MB 1, lima kapal di Dermaga MB 3, 12 kapal di Dermaga LCM, dan lima kapal di Dermaga MB 4.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan, pengoperasian kapal juga disesuaikan dengan kesiapan armada dan kebutuhan operasional. Selain kapal yang beroperasi reguler, KMP Portlink VII turut diperbantukan di Dermaga MB 4 untuk menambah fleksibilitas kapasitas pelayanan.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto menjelaskan bahwa kelancaran layanan tidak hanya bergantung pada jumlah kapal yang beroperasi, tetapi juga pada pengaturan distribusi kendaraan, pemanfaatan fasilitas dermaga, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di lapangan.

“Kami memahami bahwa kelancaran penyeberangan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat maupun distribusi logistik. Karena itu, setiap perkembangan di lapangan terus kami respons dengan pengaturan operasional yang dinamis. Upaya ini kami lakukan agar pergerakan kendaraan dapat berlangsung lebih tertib dan waktu tunggu pengguna jasa terus ditekan,” jelas Media.

ASDP juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi antrean di kedua sisi pelabuhan serta pergerakan kapal secara berkala. Pengaturan operasional akan terus disesuaikan dengan kondisi lalu lintas kendaraan, kapasitas dermaga, kesiapan armada, dan aspek keselamatan pelayaran.

“Prioritas kami adalah memastikan layanan tetap berjalan secara aman, tertib, dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Kami akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia agar konektivitas Jawa–Bali dapat berjalan sebaik mungkin,” tambah Media.

Dengan penguatan operasional dan pemantauan secara berkelanjutan, ASDP berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran layanan Ketapang–Gilimanuk sekaligus memastikan kebutuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap dapat terlayani dengan optimal. (**)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat kapasitas angkut dan menyesuaikan pola operasi secara dinamis untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan yang masih tersisa di sisi Ketapang, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kelancaran layanan.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas ketidaknyamanan dan waktu tunggu yang terjadi selama proses pemulihan layanan.

“Kami memahami antrean dan waktu tunggu yang terjadi berdampak langsung terhadap perjalanan masyarakat maupun distribusi logistik. Atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna jasa, kami menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas kesabaran serta pengertiannya. Fokus kami saat ini adalah mempercepat penguraian antrean secara terukur, dengan mengoptimalkan seluruh kapasitas yang tersedia tanpa mengurangi aspek keselamatan,” ujar Heru.

Heru menjelaskan bahwa perkembangan kondisi di lapangan terus dimonitor sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian pola operasi. Kapasitas kapal, distribusi muatan, serta pola perjalanan diatur secara dinamis mengikuti kondisi antrean pada kedua sisi lintasan.

“Ketika kondisi di salah satu sisi mulai lebih terkendali, kapasitas yang tersedia dapat kami optimalkan untuk mempercepat pergerakan kendaraan pada sisi yang masih mengalami antrean. Seluruh langkah ini terus kami evaluasi agar pemulihan berlangsung semakin efektif hingga kondisi kembali stabil,”lanjutnya.

Hingga Selasa (29/9) pukul 06.00 WIB, panjang antrean kendaraan di sisi Ketapang tercatat sekitar 8,5 kilometer, dengan titik ekor antrean berada di sekitar Pantai Sangkong, Parasputih dan waktu tunggu antrian sekitar 34 Menit. Antrean didominasi kendaraan logistik, sementara di sisi Gilimanuk tidak terdapat antrean kendaraan.

Untuk mempercepat penguraian antrean, sebanyak 27 kapal dioperasikan pada lintasan Ketapang–Gilimanuk dengan penguatan pola perjalanan hingga 8 trip. Armada tersebut terdiri atas 14 kapal reguler yang melayani melalui Dermaga MB dan 9 kapal reguler melalui Dermaga LCM. Selain itu, terdapat 4 kapal perbantuan Tanjung Balai (TBB) yang turut memperkuat layanan, terdiri atas 1 kapal di Dermaga MB dan 3 kapal di Dermaga LCM.

Penguatan kapasitas angkut tersebut diikuti dengan optimalisasi proses pelayanan mulai dari pengaturan arus kendaraan, pemuatan, keberangkatan, hingga proses bongkar di pelabuhan tujuan. Distribusi kendaraan ke masing-masing kapal juga dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan karakteristik kapal, jenis kendaraan, dimensi dan muatan, serta aspek keselamatan pelayaran.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto mengatakan bahwa percepatan penguraian antrean membutuhkan pengaturan muatan secara tepat karena kendaraan yang dilayani memiliki karakteristik yang beragam, khususnya kendaraan logistik.

“Kami terus mendorong agar proses pelayanan berjalan semakin cepat dan efektif. Namun setiap kendaraan yang masuk ke kapal tetap harus disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik kapal serta ketentuan keselamatan. Target kami adalah antrean terus berkurang secara signifikan dengan proses pelayanan yang tetap tertib, aman, dan terkendali,” jelas Media.

Kondisi di sisi Gilimanuk yang telah terkendali dan tidak terdapat antrean turut mendukung optimalisasi pola operasi. ASDP secara dinamis menyesuaikan distribusi kapal dan pola perjalanan agar kapasitas angkut dapat diarahkan sesuai kebutuhan pada masing-masing sisi lintasan.

Dalam pelaksanaannya, ASDP terus memperkuat koordinasi bersama regulator, kepolisian, operator kapal, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Monitoring kondisi antrean dilakukan secara berkala sebagai dasar evaluasi terhadap pola perjalanan, distribusi kendaraan, hingga kebutuhan penguatan kapasitas angkut.

Selain optimalisasi armada, percepatan layanan juga dilakukan melalui peningkatan efektivitas proses bongkar-muat dan pengaturan arus kendaraan di kawasan pelabuhan. Upaya tersebut dilakukan untuk memperlancar pergerakan kendaraan dari area antrean hingga masuk ke kapal serta mencegah terbentuknya kepadatan baru.

ASDP juga mengimbau pengguna jasa, khususnya pengemudi kendaraan logistik, untuk mengikuti pengaturan petugas di lapangan dan memastikan kendaraan memenuhi ketentuan keselamatan serta persyaratan operasional penyeberangan sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih lancar.

Sebagai pengelola layanan penyeberangan yang menghubungkan Jawa dan Bali, ASDP berkomitmen melanjutkan optimalisasi armada, fasilitas, serta pola operasi hingga kondisi lintasan sepenuhnya stabil. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen ASDP untuk menjaga mobilitas masyarakat, mendukung kelancaran distribusi logistik, serta memastikan konektivitas nasional tetap berjalan secara selamat, aman, dan nyaman. (**)

“Kapal harus nunggu air pasang, baru bisa masuk. Karena alur masuk kalau surut hanya sekitar 3 meter,” ujarnya kepada Ocean Week, melalui telepon, Senin (28/9) siang.

Menurut Eko, kapal bisa menunggu sampai 5 hari untuk sandar ke pelabuhan Pangkal Balam. “Tapi kapal-kapal saya nggak ada masalah, dan sudah terbiasa disini,” ungkapnya.

Eko berharap, pengerukan alur pelayaran segera dapat dilakukan. Sebab, jelasnya, jika kondisinya terus seperti ini, bisa berpengaruh pada cost logistik. “Akhirnya pengaruhnya harga barang jadi mahal,” katanya.

Sementara itu, Munif dari Pelayaran Bukit Merapin yang kapalnya melayari rute Tanjung Priok – Pangkal Balam, juga mengaku sekarang terpaksa menggunakan kapal yang ukurannya agak kecil, karena harus menyesuaikan kondisi dan situasi nya. “Lebih parah lagi yang ke Tanjung Pandan, saat ini kapal sulit masuk. Kalau Pangkal Balam masih bisa lah,” katanya saat dihubungi Ocean Week, di Jakarta.

Dia juga berharap, pemerintah segera melakukan pengerukan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan Pangkal Balam ini.

“Jangan sampai pelabuhan ini nanti seperti di Bengkulu, akibat dangkal, kapal stop operasional,” ungkapnya. (**)

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja keuangan yang unggul serta komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dalam proses penilaiannya, EMCEA 2026 mengevaluasi sejumlah aspek yang mencerminkan kinerja emiten, meliputi public shares, minat investor, kontribusi dividen, reputasi, serta kinerja keuangan.

Penilaian dilakukan terhadap emiten pada klasifikasi sektor dan papan pencatatan yang sama.

Pencapaian ini semakin memperkuat komitmen IPCC untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Utama IPCC, Wing Megantoro, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dedikasi seluruh insan perusahaan dalam menjaga kualitas layanan, meningkatkan produktivitas operasional, serta memperkuat tata kelola perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan kinerja terbaik serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pelanggan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Wing. (**)

“Kami sependapat bahwa keselamatan harus dimulai dari komitmen pimpinan tertinggi perusahaan. Direksi tidak cukup hanya memahami aspek komersial dan operasional perusahaan, tetapi harus mampu memastikan bahwa keselamatan menjadi bagian dari setiap keputusan perusahaan, mulai dari investasi, pemeliharaan kapal, kompetensi SDM, manajemen risiko hingga pengawasan operasional,” kata Khoiri Soetomo, Ketua Umum Gapasdap, kepada Ocean Week, Jumat (25/9).

Namun demikian, ujarnya, Gapasdap berharap asesmen tersebut dirancang secara proporsional sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

“Direksi dan Komisaris bukanlah Nakhoda, KKM, Marine Inspector, Surveyor maupun awak kapal yang dituntut menguasai seluruh aspek teknis secara detail. Yang terpenting adalah mereka memahami tanggung jawab korporasi terhadap keselamatan, prinsip dasar keselamatan kapal, manajemen risiko, Sistem Manajemen Keselamatan, serta mampu memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk menjalankannya,” ungkap Khoiri.

Lebih jauh, GAPASDAP berpandangan bahwa pembenahan keselamatan pelayaran tidak boleh berhenti pada perusahaan pelayaran.

Menurut Khoiri, keselamatan adalah sebuah mata rantai dan ekosistem. Di dalamnya terdapat operator kapal, regulator, Syahbandar, pengelola pelabuhan, badan klasifikasi, awak kapal, pemilik barang, perusahaan ekspedisi dan angkutan darat, pengguna jasa, hingga pihak-pihak yang menangani barang berbahaya dan manifest.

Karena itu, lanjutnya, apabila asesmen kompetensi dianggap sebagai instrumen penting untuk membangun safety culture, prinsip yang sama seyogianya juga dikembangkan terhadap para pemegang tanggung jawab keselamatan pada mata rantai lainnya.

“Kita perlu memastikan bukan hanya pimpinan perusahaan pelayaran yang memahami keselamatan, tetapi juga pejabat regulator dan pengawas yang mengambil keputusan keselamatan, pengelola pelabuhan yang menjadi gerbang pertama masuknya kendaraan dan muatan, serta pihak-pihak lain yang menentukan apakah kendaraan ODOL dan barang berbahaya/IMDG dapat masuk ke dalam kapal. Jangan sampai kapal dan operator dituntut memenuhi standar keselamatan yang semakin tinggi, tetapi pada saat yang sama kendaraan ODOL, muatan yang tidak sesuai manifest, ataupun dangerous goods yang tidak dideklarasikan masih dapat melewati pintu pelabuhan dan akhirnya seluruh risiko tersebut berpindah ke atas kapal,” ucapnya panjang lebar.

Karena itu GAPASDAP mendorong perubahan paradigma dari ship safety menjadi safety ecosystem.

Kata Khoiri, Pelabuhan harus menjadi gerbang keselamatan, kapal menjadi benteng terakhir keselamatan, sedangkan regulator memastikan seluruh mata rantai tersebut berjalan dan tidak ada ruang kompromi terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan jiwa manusia.

GAPASDAP juga mengapresiasi langkah Menteri Perhubungan yang mulai mengaitkan keselamatan dengan struktur tarif.

Keselamatan memang mempunyai biaya. Pemeliharaan kapal, docking, spare parts, peralatan keselamatan, pelatihan awak kapal, klasifikasi, asuransi dan berbagai kewajiban keselamatan membutuhkan kemampuan finansial yang sehat.

Karena itu persaingan usaha yang mendorong tarif hingga berada di bawah biaya operasi yang wajar pada akhirnya dapat menciptakan tekanan terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan standar keselamatan.

Namun, jelas Khoiri, tarif batas bawah juga perlu dikaji secara hati-hati, transparan dan berbasis struktur biaya yang objektif agar tujuan utamanya benar-benar untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan pelayanan, bukan semata-mata menjadi instrumen perlindungan usaha.

“Momentum berbagai musibah yang terjadi belakangan ini sebaiknya kita gunakan bukan untuk mencari siapa yang paling bersalah, tetapi untuk melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap ekosistem keselamatan pelayaran Indonesia,” tegasnya.

Khoiri mengaku mendukung Asesmen pimpinan perusahaan. Tetapi asesmen harus menjadi bagian dari reformasi yang lebih besar: membangun safety awareness menuju safety culture pada seluruh mata rantai keselamatan.

“Karena kecelakaan hampir tidak pernah lahir dari satu faktor dan keselamatan tidak mungkin diwujudkan hanya oleh satu pihak. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Dorong Asesmen

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendorong asesmen bagi direksi dan komisaris perusahaan pelayaran untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan, manajemen risiko, serta budaya keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan laut nasional.

Asesmen tersebut bertujuan memastikan jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelayaran memiliki pemahaman memadai mengenai tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan keselamatan sehingga prinsip keselamatan diterapkan secara konsisten hingga tingkat operasional.

“Saya minta segera dirumuskan asesmen untuk komisaris dan direksi perusahaan pelayaran publik khususnya,” kata Menhub kepada para wartawan, di Jakarta.

Menhub menegaskan asesmen bagi direksi dan komisaris perusahaan pelayaran penting untuk memastikan pimpinan perusahaan memiliki kompetensi yang memadai dalam aspek keselamatan pelayaran.

Menurut Menhub, gagasan tersebut muncul setelah mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI ketika menemukan seorang direksi perusahaan pelayaran tidak memahami aspek dasar keselamatan kapal.

“Ketika ditanya soal sekoci dia enggak tahu. Nah, di situlah saya terus mikir, (masa) seorang direktur operasi perusahaan pelayaran enggak ngerti sekoci, wah bahaya! Makanya saya bilang, begitu pulang saya minta segera dirumuskan asesmen untuk komisaris dan direksi perusahaan pelayaran publik khususnya,” ungkapnya.

Baginya, keselamatan harus menjadi kebutuhan utama seluruh pelaku industri pelayaran melalui penguatan kompetensi, tata kelola perusahaan, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan operasional.