Kunjungan yang dilaksanakan di Kantor Pelindo Regional 4 pada Selasa (28/4/2026) tersebut merupakan upaya sinergi antara pemerintah daerah dan operator pelabuhan nasional dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur maritim di wilayah Kalimantan Timur.

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bontang berkomitmen mengembangkan potensi pelabuhan sebagai salah satu simpul strategis distribusi logistik nasional.

Menurut dia, penguatan sektor transportasi laut menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Bontang.

“Pemerintah Kota Bontang memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan potensi pelabuhan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan memperkuat distribusi logistik nasional. Melalui kunjungan ini, kami berharap dapat membuka peluang investasi serta menjajaki kerja sama strategis dengan Pelindo,” ujar Akhmad Suharto.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menyambut baik kunjungan Pemerintah Kota Bontang sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi antara Pelindo dan pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan yang modern dan berdaya saing.

Dia menegaskan bahwa Pelindo memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

“Pelindo Regional 4 siap mendukung inisiatif Pemerintah Kota Bontang dalam pengembangan pelabuhan yang profesional dan berstandar tinggi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang matang dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” kata Abdul Azis.

Dalam pertemuan tersebut, turut dilakukan pemaparan peluang investasi serta diskusi teknis terkait rencana pengembangan Pelabuhan Kota Bontang, termasuk potensi kerja sama strategis yang dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Division Head Komersial Pelindo Regional 4, Adi Novi Wahyudi, menjelaskan bahwa pihaknya terus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan potensi pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan operator pelabuhan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan pelabuhan yang efisien, modern, dan berdaya saing global.

“Melalui diskusi teknis yang dilakukan, kami berharap dapat mengidentifikasi potensi investasi yang dapat dikembangkan secara bersama. Pelindo Regional 4 terbuka terhadap peluang kerja sama yang memberikan nilai tambah bagi pengembangan pelabuhan serta mendukung efisiensi sistem logistik,” ujar Adi Novi Wahyudi.

Pertemuan ini diharapkan menjadi salah satu upaya dalam membangun kerja sama strategis antara Pemerintah Kota Bontang dan Pelindo Regional 4, sekaligus memperkuat peran pelabuhan sebagai infrastruktur vital dalam mendukung distribusi logistik nasional serta pertumbuhan ekonomi wilayah. (***)

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan, militernya akan mengizinkan kapal-kapak tanker maupun dagang melintasi Selat Hormuz jika mau memenuhi satu syarat penting.

Negara Arab atau Eropa mana pun yang mengusir duta besar Israel dan Amerika Serikat dari wilayah mereka akan diberi kebebasan penuh dan hak untuk melewati Selat Hormuz mulai besok,” bunyi pernyataan IRGC, seperti dilaporkan stasiun televisi pemerintah Iran, Senin (9/3/2026).

Sebelumnya Penasihat IRGC Ibrahim Jabari mengatakan, penutupan Selat Hormuz bisa memukul perekonomian global, termasuk AS. Dia menuding AS sebagai negara yang rakus minyak dan menjadi pemicu eskalasi.

“Amerika Serikat rakus akan minyak. Beri tahu mereka bahwa kami sekarang telah menutup Selat Hormuz dan tidak akan mengizinkan kapal-kapal melewatinya,” kata Jabari.

Sementara itu Hakam Naja, Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyampaikan bahwa penutupan Selat Hormuz buntut perang Amerika Serikat (AS)-Israel berdampak serius terhadap Indonesia. Pasalnya, hal tersebut dapat memicu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp149,6 triliun.

Naja menjelaskan, menurut asumsi makro APBN 2026 harga minyak mentah pada kisaran 70 dolar AS per barel. Sedangkan, kenaikan 1 dolar AS per barel minyak akan meningkatkan defisit sebesar Rp6,8 triliun. Sehingga, jika harga minyak saat ini berada diangka 92 dolar AS per barel, maka APBN diproyeksikan terkuras Rp149,6 triliun.

“Kenaikan harga minyak pada angka mendekati 100 dolar AS per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen, melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,” ungkap Naja dalam keterangan tertulis, Senin (9/3).

Naja juga menyatakan, terdapat beberapa langkah yang mesti dilakukan jika perang Israel-AS melawan Iran terus berlangsung dan harga minyak malah mungkin bisa melampaui 100 dolar AS per barel.

Pertama, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran secara signifikan, sehingga belanja hanya untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya, belanja pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, energi, pengentalan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.

Kedua, mengurangi penggunaan minyak secara signifikan, caranya melakukan diversifikasi pemanfaatan sumber energi. Misalnya energi matahari (PLTS) termasuk utk industri dan perumahan, air (PLTA), angin (PLTB) sebagai pengganti PLTD (diesel). (**/iNews)

Tonggak sejarah ini dicapai pada 22 Desember saat kedatangan kapal Ever Bliss berkapasitas 2.900 TEU.

Terminal ini menyumbang sekitar 70 persen dari lalu lintas kontainer di Pelabuhan Manila, menggarisbawahi perannya sebagai gerbang perdagangan utama negara tersebut.

Peningkatan volume membebani ketersediaan dermaga, kemacetan di darat, dan keandalan rantai pasokan. 

International Container Terminal Services Inc (ICTSI) yang berbasis di Manila mengatakan pencapaian ini mencerminkan permintaan kargo yang lebih tinggi dan peningkatan kemampuan penanganan di fasilitas andalannya.

Investasi dilakukan, termasuk derek gantry beroda karet hibrida, traktor tambahan, dan uji coba unit listrik.

Konstruksi sedang berlangsung pada dermaga kedelapan, dermaga sepanjang 300 meter dan lapangan seluas 12 hektar, yang dirancang untuk menangani kapal hingga 18.000 TEU.

Tiga derek dermaga untuk tempat berlabuh baru dijadwalkan tiba pada tahun 2027, ketika kapasitas penanganan tahunan diperkirakan akan meningkat menjadi 3,5 juta TEU.

CEO Christian Lozano mengatakan pencapaian ini menunjukkan kemampuan MICT untuk meningkatkan skala operasi sesuai dengan permintaan, menekankan pentingnya layanan yang konsisten seiring pertumbuhan volume.

Perwakilan Evergreen bergabung dengan manajemen terminal dalam menandai kontainer ketiga juta, menyoroti peran kemitraan jangka panjang dengan operator.

Ekspansi ini terjadi ketika pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara menghadapi tekanan dari pertumbuhan perdagangan, relokasi produksi ke negara-negara terdekat, dan kapal-kapal yang lebih besar.

Bagi Manila, di mana kemacetan perkotaan membatasi ekspansi, produktivitas dermaga dan efisiensi lapangan akan sangat penting. Ujian selanjutnya akan datang pada tahun 2027 dengan kedatangan derek dermaga baru.

Dibawah Priok

Capaian terminal petikemas Manila dibandingkan dengan terminal di Tanjung Priok, masih berada dibawahnya.

Sepanjang tahun 2025, PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok mencatatkan kinerja operasional tumbuh positif.

Dalam catatan perseroan, arus petikemas mencapai 8,30 juta TEUs (5,69 juta box), menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2024.

Sementara itu, arus non-petikemas tercatat sebesar 21,51 juta ton, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Sedangkan arus kendaraan (unit) mencapai 860 ribu unit, tetap terjaga sejalan dengan kebutuhan distribusi nasional. Untuk arus penumpang tercatat 492.826 orang.

“Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya penguatan operasional, antara lain optimalisasi pengelolaan arus kapal dan barang, peningkatan keandalan fasilitas pelabuhan dan terminal penumpang, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna menjaga kelancaran dan keselamatan operasional,” kata Yandri Tri Saputra, Eksekutif GM Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dalam siaran persnya, belum lama ini. (**/scn)

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto kepada Ocean Week, menanggapi revisi perubahan ketiga UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan dan bergandengan tangan dengan pelaku usaha swasta nasional untuk menciptakan dan menjaga dunia usaha yang kondusif, efisien, efektif dan tetap mempunyai daya saing yang tinggi.
Jika tidak dapat menciptakan kondisi dunia usaha yang kondusif, berdampak mengurangi minat para pihak untuk berinvestasi,” ujarnya, melalui WhatsApp nya, Sabtu.

Menurut Carmelita, INSA masih menunggu hasil akhir pembahasan revisi UU Pelayaran di DPR. “Dan kami mempunyai harapan yang tinggi aspirasi pelaku usaha ditanggapi positif oleh pemerintah dan DPR,” ungkapnya tidak mau terprovokasi untuk melakukan aksi demo sebagaimana ancaman yang dilontarkan ALFI jika ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 dihapuskan.

Ketua umum INSA ini juga menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari Konsultasi Publik yang digelar Kemenhub pada tanggal 16 Agustus 2024, INSA sudah menyampaikan tanggapan dan usulan secara tertulis kepada Kemenhub dan K/L yang terkait lainnya.

Sebelumnya dalam berita yang dipublish Ocean Week menyebutkan bahwa Asosiasi Logistik dan Forworder Indonesia (ALFI) mengancam bakal melakukan aksi mogok nasional, jika DPR RI menerima usulan pemerintah untuk menghapus ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

“ALFI menilai penghapusan ayat-ayat tersebut dapat berpengaruh terhadap tarif dan berdampak pada eksistensi serta keberlanjutan usaha anggota ALFI/ILFA yang berjumlah lebih dari 4.300 perusahaan dan UKM, lebih dari 100.000 karyawan. Bisa jadi akan banyak usaha anggota ALFI yang bankrut dan terpaksa mem-PHK ratusan ribu karyawannya, apakah DPR RI dan pemerintah (Kemenhub) nggak mikir itu,” ujar Akbar Djohan, Ketua Umum DPP ALFI dalam keterangannya, Jumat.

Menurut Akbar, ratusan ribu karyawan tersebut belum termasuk anggota perusahaan dan karyawan dari asosiasi lain yang jumlahnya bisa mewakili lebih dari 10.000 perusahaan. “Jadi kalau ayat ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 itu dihilangkan, akan berpotensi pemerintah menciptakan ratusan ribu pengangguran. Apakah DPR sebagai wakil rakyat inginkan itu, tentu kami berharap tidak,” ungkapnya.

Sekjen APBMI capt. Korompis, ketika ditanya juga mengemukakan hal yang sama. “Kami, ALFI, Ginsi, GPEI, dan INSA memiliki tekad yang sama,” jawabnya singkat.

Seperti diketahui bahwa Menhub Budi Karya Sumadi sudah menyerahkan daftar isian masalah (DIM) revisi UU Pelayaran kepada Komisi V DPR RI, kemarin.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menyatakan menolak usulan pemerintah untuk menghapus ayat 1 dan ayat 5 pasal 110 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Ketua Umum ALFI/ILFA Akbar Djohan mengatakan penghapusan ayat-ayat tersebut dapat membuka peluang kepada Operator pelabuhan untuk bertindak sewenang-wenang.

Kata Akbar, kedua ayat dalam pasal 110 tersebut perlu dipertahankan sehingga menutup dampak negatif yang akan diderita oleh dunia bisnis dan negara.

“ALFI menolak usulan pemerintah untuk menghapus Pasal 110 Ayat (1) dan Ayat (5), karena akan secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan,” kata Akbar.

Akbar juga menilai penghapusan ayat-ayat tersebut dapat berpengaruh terhadap tarif dan berdampak pada eksistensi serta keberlanjutan usaha anggota ALFI/ILFA yang berjumlah lebih dari 4.300 perusahaan dan UKM, lebih dari 100.000 karyawan.

Ini belum termasuk anggota perusahaan dan karyawan dari asosiasi lain yang jumlahnya bisa mewakili lebih dari 10.000 perusahaan dan ratusan ribu karyawan.

“Karena Otoritas dapat secara sepihak menetapkan tarif terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan,” katanya.

Sementara kepada DPR RI, pihaknya meminta untuk tetap mempertahankan pasal yang berisi keterlibatan asosiasi dalam penentuan tarif jasa kepelabuhan.

Hal ini sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran di mana Pasal 274 dan Pasal 275 UU No. 17 tentang Pelayaran Tahun 2008 menetapkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran secara optimal.

“Sehingga usulan DPR RI untuk melibatkan asosiasi dalam penentuan jasa kepelabuhanan adalah sangat relevan,” ujar Akbar.

Mantan Dirut KBS ini mengatakan penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang terlalu tinggi, terangnya, dapat berakibat pada bertambahnya biaya logistik yang tinggi dan mengakibatkan harga produk dalam negeri menjadi tidak kompetitif di pasar nasional dan global.

“Penghapusan pasal 110 Ayat (1) dan (Ayat 5) hanya menguntungkan Operator Pelabuhan BUMN dan mematikan stakeholder lainnya,” tegasnya.

Akbar menuturkan, sampai saat ini penetapan tarif barang dilakukan melalui kesepakatan antara masing-masing asosiasi yaitu INSA, APBMI; ALFI/ILFA; GINSI dan GPEI.

Akbar menilai, Kementerian Perhubungan, hanya berpihak kepada PT Pelindo.

Kemenhub terkesan mengabaikan ribuan Perusahaan dan karyawan yang bergabung di bawah naungan ; APBMI ; ALFI/ILFA; INSA GINSI dan GPEI.

“Kalau pemerintah tetap bersikeras tak mau mengubah itu, ALFI/I:FA dan segenap asosiasi lain, kami tak segan akan menggelar aksi mogok secara nasional,” katanya. (***)

Menteri  Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan safari bahari di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan berlayar mengunakan KRI Untung Suropati 372 milik TNI AL. Selama kunjungan empat hari di NTT tersebut, Menteri Susi akan singgah di tiga wilayah yakni Larantuka, Lembata dan berakhir di Kupang . Kunjungan kerja itu dilakukan untuk meninjau situasi dan kondisi perairan laut Sawu dan permasalahan masyarakat nelayan di ketiga wilayah yang disinggahi.

Kunjungan sebelumnya, Susi menemukan banyaknya bantuan pemerintah tidak berjalan seperti yang diharapkan sehingga terkesan mangkrak.

Menurut Susi dalam siaran persnya, Jum’at (10/6) persoalan logistik seperti mesin es, sulitnya transportasi dan persoalan ijin, bukan permasalahan yang mudah bagi daerah.

Teknologi yang tinggi pun  bisa menjadi masalah karena masyarakat masih belum melek teknologi.

“Jika kita tidak terjun langsung, bagaimana bisa tahu. Meskipun sudah kita umumkan”, ujar Susi dari anjungan kapal KRI Untung Suropati sebelum berlayar.

Provinsi NTT menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena Indonesia bagian barat sudah dirasa aman dari pencurian ikan dan perusakan sumber daya laut.

Susi mendengar, pencurian ikan dari Papua dan Kepulauan Aru larinya ke bagian timur, termasuk ke wilayah perairan NTT yang berbatasan dengan Timor Leste.

“Saya juga melihat ada kecenderungan adanya pencurian ikan disini, dan juga adanya penangkapan ikan yang mengarah pada kerusakan. Karena itu, saya ingin melihat  langsung dan akan saya identifikasi untuk menentukan langkah selanjutnya” pungkas Susi.

KRI Untung Suropati 372 bertolak dari Pelabuhan Labuan Bajo pada Kamis (9/6) sekira pukul 11.30 wita dan tiba di Larantuka pada Jum’at pagi (10/9).

Selama berlayar Menteri Susi didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) Zulficar Muchtar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Benedictus Poliami serta digiring Kapal Pengawas ORCA 04 milik Ditjen PSDKP KKP.  (Lili Supaeli/ow)

Djuanda selaku ketua pengurus periode tahun 2015-2020, menyampaikan, sejarah panjang mencatatkan eksistensi keberadaan Koperasi TKBM Pelabuhan Makassar. Koperasi yang telah berkiprah selama 27 tahun lebih, hingga saat ini masih tetap eksis dan berkomitmen mewujudkan sebagai wadah yang dapat membantu dan memberikan sumbangsih dalam memperlancar arus kapal dan barang. Terkhusus dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
”Dalam usia ini pula, KTKBM Pelabuhan Makassar selaku pelaku ekonomi dalam melayani anggotanya masih merasakan pula lemahnya faktor permodalan. Juga masih kecilnya ruang lingkup usaha yang dilakukan. Terbukti, perolehan SHU dari tahun ke tahun relatif masih kecil,” jelasnya di sela-sela acara yang dilaksanakan di Hotel Agraha Makassar, beberapa hari lalu.

Dalam mengembangkan koperasi ini, ia berharap adanya bantuan pendanaan dari berbagai pihak dan berupaya meningkatkan penambahan modal melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Menurutnya, KTKBM Pelabuhan Makassar sebagai pengembang tiga pilar dinamika usaha, mempunyai korelasi dan konektivitas kegiatan dengan aspek koperasi dan UKM sebagai badan hukum, wadah pekerja TKBM yang sejatinya mengedepankan perolehan keuntungan (profit oriented) mewujudkan segmen bisnis yang menguntungkan demi kesejahteraan anggota melalui pengembangan simpanan anggota dan sirkulasi permodalan.
”Di satu sisi, aspsek angkutan laut dan kepelabuhanan KTKBM sebagai urat nadi kelancaran arus barang dari dan ke kapal di pelabuhan melalui segmen kegiatan stevedoring, cargodoring, R/D dan trucklossing/loading, kegiatan stappel dan stupping container dan atau siat ship to ship yang kesemuanya membutuhkan sroduktivitas kerja TKBM yang tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan Dirjen Perhubungan Laut,” tambahnya.
Di sisi lain, aspek K3 dan pengupahan TKBM diwajibkan peduli dan mematuhi serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berdisiplin atau etos kerja yang optimal dengan memakai APD untuk mewujudkan TKBM yang sehat, selamat, dan bersertifikasi yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan yang layak.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi alat bantu bongkar muat di pelabuhan, maka pemanfaatan TKBM dari tahun ke tahun jumlahnya semakin menurun sebagai dampak dari sistem peti kemas. Belum termasuk bongkar muat yang dilakukan secara khusus seperti pipanisasi, angkutan batubara, roro yang hingga sekarang ini belum dapat direalisasikan untuk dapat dikerjakan TKBM.
”Di sisi lain, jumlah TKBM masih cukup besar jika dibandingkan tersedianya kesempatan kerja. Dalam artian, jumlah volume B/M jauh lebih kecil jika dibandingkan jumlah TKBM. Beberapa kendala yang telah kami paparkan tersebut kiranya pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi, Kementerian Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Tenaga Kerja RI, dan PT Pelindo IV dapat membantu secara nyata dan berkenan mewujudkan kepedulian dalam mengurangi jumlah TKBM lansia,” kuncinya.

Sindikat pencurian BBM tersebut melibatkan oknum pegawai Pelni, KKLP, serta Pertamina.

Sebanyak empat orang ditetapkan tersangka, yakni karyawan outsorcing Pertamina dari PT Kurnia Sulawesi Khalis, pegawai Pelni Yosi, sopir truk bunker Pertamina Hasanuddin dan satu pegawai KPLP Hendro.

Direktur Polair Polda Sulsel Kombes Pol Hari Sanyoto mengungkapkan, sindikat ini menjual BBM tanpa izin niaga di pelabuhan. BBM tersebut adalah milik Pelni yang akan disendupkan ke kapal lain.

“Kita gagalkan penyelundupan atau pencurian BBM milik Pelni yang akan dijual ke kapal lain. Berdasarkan keterangan dari Pelni, sebanyak 35 kiloliter BBM bersubsidi ini akan diselundupkan,” kata Hari saat ditemui di Markas Polair Polda Sulsel Jalan Pasar Ikan, (Senin 25/1/16).

Saat dilakukan penggerebekan, Jumat (22/1/16) lalu, di Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar, pelaku mengaku BBM tersebut adalah milik kapal KM Siguntang, namun saat petugas menanyakan surat-suratnya pelaku tidak mampu tunjukkan.

Belakangan terungkap jika BBM tersebut akan disembunyikan di kapal lain.

Hary mengaku, kasus ini masih akan dikembangkan, diduga praktik pencurian BBM ini sudah terjadi sejak lama.

“Kami sudah melakukan pengintaian sejak lama, namun baru berhasil kami tangkap tangan. Para pelaku melakukan aksinya dengan sangat rapi,” kata Hari.