Pertumbuhan tertinggi tercatat pada industri transportasi dan pergudangan sebesar 15.28% YoY seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat.

Sementara kontribusi dari angkutan laut tercatat tumbuh 18.26% YoY sejalan dengan peningkatan volume barang dan penumpang.

Industri minyak dan gas domestik maupun global telah mengalami volatilitas yang signifikan, ditambah dengan tensi geopolitik serta pengaruh ekonomi global telah berdampak terhadap pasokan maupun permintaan kedua komoditas tersebut.

Sementara konsumsi minyak mentah mulai membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestik pasca Covid-19, mencapai 1.6 juta barel per hari pada FY22.

Namun menurut Nova Y. Mugijanto, direktur Pan Maritime Wira Pawitra (PMWP), bahwa situasi kondisi pelayaran Offshore tahun 2023 belum bisa pulih dibandingkan dengan masa sebelum Covid.

“Hal itu bisa terlihat dari charter rate yang masih rendah dan utilisasi kapal penunjang offshore juga masih sama berbanding dengan tahun 2022,” ujar Nova kepada Ocean Week, melalui WhatsApp nya, Senin malam.

Salah satu wakil ketua umum DPP INSA ini juga memprediksi jika tahun 2024 menurutnya bakal masih sama atau bahkan lebih rendah dengan tahun sebelumnya, ditambah tahun itu memasuki Pemilu, maka diperkirakan proyek-proyek Investasi perusahaan Migas Global/Asing berkaitan dengan Eksplorasi Migas skala besar pasti akan wait and see menunggu terbentuknya pemerintahan dan kabinet baru.

Nova bercerita bahwa potensi Hulu Migas/Offshore masih sangat besar mengingat kebutuhan minyak domestik saat ini jauh lebih besar berbanding dengan produksi minyak domestik. Sehingga Indonesia masih mengimpor minyak dalam jumlah yang besar.

Nova juga mengakui kalau minat investasi asing untuk sektor Migas di negeri ini masih rendah.

“Kendala utama yang dihadapi oleh Industry Migas di Indonesia adalah minat Investasi perusahaan Migas Global/Asing yang rendah, hal itu disebabkan oleh berbagai macam hal, sedangkan Pertamina sebagai pemain Utama di Indonesia saat ini ternyata juga mengalami keterbatasan pendanaan untuk bisa menggenjot produksi Migasnya. Bahkan cenderung produksi Migas makin turun dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Kendati begitu, Nova tetap berharap,  kedepan supaya Pemerintah dapat memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan Migas Global / Asing sehingga proyek eksplorasi skala besar yang mempunyai resiko tinggi itu dapat direalisasikan, sehingga berdampak positif kepada industry penunjang Migas termasuk jasa persewaan kapal-kapal penunjang offshore.

Sektor Petikemas

Kondisi yang dirasakan pelayaran sektor Offshore, tampaknya sedikit berbeda dengan sektor petikemas, terutama pelayaran yang tercatat di bursa efek, seperti Temas Tbk, Samudera Indonesia Tbk, dan Logindo Samudramakmur Tbk.

Mereka memandang bahwa tahun ini cukup positif buat sektor pelayaran itu. Oleh karena itu, mereka tak segan mengalokasikan capital expenditure (capex) cukup besar dengan target pendapatan dan keuntungan yang meningkat.

Emiten pelayaran PT Temas Tbk (TMAS) misalnya, menyiapkan belanja modal capex sebesar Rp 1 triliun untuk tahun 2023.

Direktur Keuangan dan Pengembangan Temas Ganny Zheng menjelaskan, rencana penggunaan dana tersebut adalah untuk penambahan armada kapal. Namun, rencana menambah kapal ini sesuai dengan situasi dan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, capex juga akan digunakan untuk peningkatan efisiensi dengan menambah warehouse, maintenance alat-alat port dan depot beserta container.

Temas melihat prospek bisnis sektor ini masih sangat menjanjikan di sepanjang 2023. Hal itu didorong  dari beberapa faktor makro. Untuk dapat menangkap peluang pertumbuhan tersebut, TMAS akan meningkatkan efisiensi secara operasional, memanfaatkan teknologi digitalisasi untuk mempercepat pelayanan.

Sementara itu, PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) pada tahun 2023 sekitar USD 150 juta atau setara dengan Rp 2,29 triliun (asumsi kurs Rp 15.327 per dolar AS).

Menurut Direktur Utama Samudera Indonesia, Bani Maulana Mulia prospek pada 2023 masih jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi COVID-19. “Kami optimistis hasilnya lebih baik dari tahun-tahun sebelum 2021,” katanya kepada pers waktu itu.

Sedangkan PT Logindo Samudramakmur Tbk masih tahun ini cukup prospektif. Chief Financial Officer & Secretary Logindo Samudra Makmur Adrianus Iskandar mengatakan, aktivitas pelayaran pada tahun ini akan mengalami peningkatan, khususnya pelayaran offshore.

Perseroan menargetkan dapat meraih pendapatan sekitar US$ 29 juta pada 2023. Target tersebut lebih besar ketimbang proyeksi pendapatan pada 2022 yakni sebesar US$ 27 juta.

Kedepan mereka berharap sektor ini semakin membaik, seiring dengan pemerintahan baru. (**)

“Saat ini proyek yang jalan hanya yang berkaitan dengan kegiatan produksi saja, bukan eksplorasi,” kata Managing Directore PT Pan Maritime Wira Pawitra Nova Y. Mugijanto kepada Ocean Week, di Jakarta.

Sebagai pebisnis pelayaran sector offshore, Nova merasa prihatin dengan kondisi perekonomian hingga sekarang belum membaik yang kemudian berimbas pada wait and see-nya bisnis offshore. Dengan kondisi itu, berujung pada populasi kapal-kapal offshore yang sekarang ini cenderung oversupply, sehingga kondisi “perang harga” tidak dapat dihindari.

“Krisis tersebut juga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan perbankan kepada industri offshore sehingga menyulitkan industry ini untuk bertahan apalagi berkembang,” ungkapnya.

Dalam kondisi yang demikian itu, banyak diantara mereka sebenarnya berharap pemerintah dapat mencarikan solusi, namun justru saat ini dukungan pemerintah sangat rendah di dalam menghadapi situasi ini.

“Padahal perlu ada stimulus apakah berupa reformasi kebijakan-kebijakan dalam hal perijinan maupun pemberian tax holiday kepada oil company di masa krisis ini yang diharapkan dapat mengurangi resiko explorasi. Sehingga bisnis offshore dapat bergairah lagi dan bisnis pelayaran offshore sebagai penunjangnya juga dapat membaik,” ujar Nova.

Ketika ditanya berapa banyak usaha pelayaran sector offshore yang kolaps, Nova dengan diplomatis menjawab tidak memiliki data akurat, tapi yang pasti hampir seluruh perusahaan pelayaran offhore di Indonesia terkena dampak tanpa terkecuali. “Baik itu akibat pemutusan kontrak maupun penurunan harga sewa,” jelasnya.

Nova menyarankan untuk kemajuan sektor pelayaran migas di Indonesia agar memaksimalkan penggunaan kapal berbendera Indonesia dan menutup sementara supply kapal-kapal offshore baru maupun bekas ke Indonesia sampai dengan terjadi keseimbangan antara supply dan demand. “Terutama untuk kapal-kapal yang jelas-jelas sudah banyak populasinya di Indonesia,” katanya. (ow)

Sebagaimana dilansir splash247.com, dalam kontrak itu Hilong akan menyediakan jasa instalasi lepas pantai untuk lapandan gas HCML Madura MDA-MBH di Selat Madura, di Jawa Timur, Indonesia. Proyek ini merupakan investasi bersama antara CNOOC dan Husky Energy.

Kontrak ini diharapkan akan mulai pada pertengahan November dan berakhir pada Februari 2017. Hilong akan mengerahkan kapalnya, Hilong 106 untuk proyek ini.

“Selain itu, izin penggunaan kapal asing tersebut hanya diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Julius Adravida Barata melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Berita Trans di Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Pemberian izin penggunaan kapal lepas pantai tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 200 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.

“Peraturan tersebut ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada 23 Desember 2015 dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 29 Desember 2015,” ujar Barata.

Pada regulasi sebelumnya yaitu PM 10 Tahun 2015, telah diatur jenis/tipe kapal asing jack up rig, semi submersible rig, deepwater drill ship, tender assist rig, dan swamp barge rig untuk kegiatan pengeboran yang penggunaannya berakhir sampai dengan akhir Desember 2015.

Kegiatan lepas pantai lainnya diantaranya adalah survey minyak dan gas bumi; konstruksi lepas pantai; penunjang operasi lepas pantai; pengerukan; serta salvage dan pekerjaan bawah air.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, penggunaan kapal asing tersebut masih diperlukan karena kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu penggunaannya.

Setelah 10 tahun sejak pemberlakuan azas cabotage di perairan Indonesia pada April 2005, hingga Desember 2015, total armada niaga nasional adalah 16.574 kapal. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 64,16% dibandingkan pada tahun 2005 yaitu sejumlah 10.096 kapal.