Hadir pada pertemuan tersebut, antara lain ketua DPC Indonesia National Shipowners Association (INSA) Probolinggo, Banu Amza dan Wawan (wakil), lalu dr. Mardiati dan dr Jumali dari KBKK Probolinggo, kemudian Andono SH, Darso SH, dan Gatot mewakili KSOP Probolinggo, dan Ahmad dari APBMI, Polairud Paiton, perwakilan Pos AL Paiton, Kapolsek Paiton, Polres Paiton, serta SROP Probolinggo.

Banu Amza mengaku bahwa kegiatan ini sangatlah bagus, dan INSA mendukung rencana tersebut. “INSA akan mensupport itu,” katanya singkat.

Untuk diketahui bahwa tugas dan fungsi utama KBKK yakni mencegah masuk atau tersebarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah dari luar negeri.

Melakukan pemeriksaan sanitasi dan dokumen kesehatan pada kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan darat.

Memberikan pelayanan vaksinasi (seperti Meningitis, Yellow Fever) dan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV).

Mengelola rujukan atau penanganan orang sakit, surat izin angkut orang sakit, dan surat izin angkut jenazah di wilayah kerja.  (**)

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai, Petrus Christanto Maturbongs, dan General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan alur-pelayaran yang profesional, aman, dan berkelanjutan, dengan jangka waktu perjanjian konsesi selama 24 tahun sejak penandatanganan berita acara tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menegaskan bahwa pengusahaan alur-pelayaran tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi dan optimalisasi aset, tetapi harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Pengusahaan alur-pelayaran harus menjamin tersedianya alur yang andal, aman, dan memenuhi standar pelayanan. Prinsip safety first harus menjadi landasan dalam setiap tahapan pelaksanaannya, karena keselamatan pelayaran merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar,” ujar Lollan.

Menurutnya, Pelabuhan Pulau Baai merupakan salah satu pelabuhan strategis yang berperan penting dalam mendukung konektivitas nasional, distribusi logistik, kegiatan ekspor-impor, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, ketersediaan alur-pelayaran yang terpelihara dengan baik menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran lalu lintas kapal dan keandalan pelayanan kepelabuhanan.

Lollan menjelaskan, pengelolaan alur-pelayaran harus didukung oleh pemenuhan standar teknis, kedalaman dan lebar alur yang memadai, ketersediaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) yang andal, serta penerapan manajemen risiko dan pengawasan secara konsisten. Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan risiko kandas, tubrukan, maupun kecelakaan pelayaran lainnya.

“Keberhasilan pengusahaan alur-pelayaran tidak cukup diukur dari pekerjaan fisik atau besarnya investasi. Yang lebih penting adalah manfaat nyata yang dirasakan, mulai dari meningkatnya keselamatan pelayaran, menurunnya risiko kecelakaan, terjaminnya kondisi alur sesuai standar, hingga semakin lancarnya distribusi logistik,” tegasnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan pengusahaan alur-pelayaran harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, serta kepentingan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan turunannya.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, Lollan meminta seluruh pihak segera menyusun rencana aksi yang memuat tahapan pekerjaan, target waktu, pembagian peran, serta mekanisme pengendalian dan pelaporan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diharapkan menindaklanjuti kesepakatan sesuai ketentuan yang berlaku dengan berkoordinasi secara intensif bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan KSOP Kelas III Pulau Baai.

Sementara itu, KSOP Kelas III Pulau Baai diminta memastikan pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan berjalan konsisten, khususnya dalam pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Direktorat Kepelabuhanan juga diharapkan memberikan pendampingan teknis serta melaksanakan evaluasi berkala agar seluruh target dapat tercapai sesuai jadwal.

“Sinergi antara pemerintah dan badan usaha harus terus diperkuat. Setiap tahapan pelaksanaan perlu dikawal dengan baik, dan setiap keputusan harus berorientasi pada pengurangan risiko kecelakaan, perlindungan pengguna jasa, serta kelancaran lalu lintas kapal,” tambah Lollan.

Dukungan terhadap pelaksanaan kesepakatan ini juga disampaikan oleh Direktur Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Prasetyo. Dia berharap penetapan konsesi pengelolaan alur-pelayaran Pulau Baai dapat segera diimplementasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, khususnya dalam mendukung keselamatan pelayaran dan kelancaran distribusi logistik di Provinsi Bengkulu serta wilayah operasi Pelindo lainnya.

“Harapannya, penetapan konsesi atas pengelolaan alur-pelayaran ini bisa segera kita implementasikan. Secara prinsip, Pelindo mendukung program-program pemerintah, utamanya untuk menjaga keselamatan pelayaran dan juga kelancaran distribusi logistik di Provinsi Bengkulu serta wilayah-wilayah operasi kami,” ujar Prasetyo.

Melalui kesepakatan ini, Ditjen Perhubungan Laut berharap pengusahaan alur-pelayaran Pulau Baai dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran pelabuhan dalam mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kepentingan nasional dengan tetap menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama. (**)

Layanan langsung (direct call) yang melayani rute Jakarta – Shekou (Tiongkok) – Laem Chabang (Thailand) ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperlancar arus logistik dan memperluas jangkauan pasar ekspor-impor nasional di kawasan Asia Timur maupun Asia Tenggara.

“Kami menyambut antusias pembukaan layanan MSC Seahorse service ini sebagai wujud nyata komitmen IPC TPK dalam meningkatkan daya saing logistik nasional. Ini adalah langkah strategis IPC TPK untuk terus mengakomodasi kebutuhan pasar global dengan menyediakan layanan kepelabuhanan yang cepat, andal, dan berstandar internasional,” ujar Yanuar Evyanto, Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC TPK dalam keterangan tertulis nya yang diterima Ocean Week, Rabu (14/10).

Pelayaran perdana rute ini ditandai dengan bersandarnya armada MV MSC Elizabeth III, kapal berbendera Liberia dengan spesifikasi panjang (Length Overall/LOA) 210 meter dan lebar (Beam) 30 meter.

Kapal tersebut bersandar di Terminal 3 pada 12 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB dan sukses mencatatkan produktivitas tinggi dengan bongkaran dan muatan sebanyak 483 boxes peti kemas.

Setelah proses operasional diselesaikan secara efisien, kapal kemudian bertolak kembali untuk melanjutkan pelayarannya pada 13 Oktober 2026 pukul 09.30 WIB.

Pembukaan rute yang menghubungkan Indonesia, Tiongkok, dan Thailand ini memiliki posisi yang sangat krusial dalam memperkuat perekonomian kawasan, khususnya dalam menopang ketahanan pangan, energi, dan industri. Tiongkok merupakan mitra utama ekspor komoditas energi Indonesia, sementara Thailand memainkan peran vital sebagai pusat agrikultur untuk stabilitas pangan regional.

Konektivitas ketiga negara ini juga menjamin percepatan arus logistik bahan baku dan produk jadi yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem rantai pasok industri tanah air di kancah global yang sedang diakselerasi oleh pemerintah.

“Layanan rute baru ini bukan sekadar ekspansi operasional biasa, melainkan jembatan maritim yang memperkuat sinergi strategis antarnegara. Kami sangat optimistis bahwa layanan MSC Seahorse service yang didukung oleh keandalan fasilitas IPC TPK dalam mendorong ketahanan pangan, kelancaran distribusi energi, serta percepatan integrasi rantai pasok industri tanah air di kancah global,” ucap Yanuar. (**)

Program ini tidak hanya menjadi layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), tetapi juga berperan penting dalam mendukung distribusi logistik, menjaga ketersediaan barang, serta mengurangi disparitas harga antarwilayah.

“Keberadaan Pelayaran-Perintis menjadi bagian penting dalam memastikan akses transportasi laut tetap tersedia bagi masyarakat di wilayah yang belum dilayani secara optimal oleh angkutan komersial,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Budi Mantoro, saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/10).

Dia menjelaskan, pada tahun 2026, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut sedang menyelenggarakan 107 trayek kapal perintis penumpang dengan 107 unit kapal yang melayani 486 pelabuhan singgah di 184 kabupaten/kota pada 28 provinsi.

“Sebanyak 54 trayek atau sekitar 51 persen beroperasi di wilayah timur, 41 trayek atau sekitar 38 persen di wilayah tengah, dan 12 trayek atau sekitar 11 persen di wilayah barat Indonesia. Sebaran trayek tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan konektivitas di kawasan timur Indonesia,” jelas Budi.

Sejak 2015 hingga 2026, lebih dari 1 (satu) dekade kapal perintis penumpang telah merealisasikan 28.564 voyage, dengan jumlah angkutan mencapai 9.267.338 penumpang dan 1.590.328 ton barang.

Budi menilai angka tersebut menggambarkan peran kapal perintis penumpang yang semakin penting dalam menopang mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.

“Yang diangkut kapal perintis bukan hanya penumpang dan barang, tetapi juga akses masyarakat terhadap pusat pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, pasar, dan wilayah lainnya,” jelas Budi.

Layani 100 Pelabuhan 557 Voyage

Di luar angkutan penumpang, program Angkutan Perintis Barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut juga mencatat kinerja positif.

Hingga semester I 2026, sebanyak 557 voyage telah terlaksana dan melayani 100 pelabuhan dari wilayah barat hingga timur Indonesia.

Dari pelayaran tersebut, muatan berangkat tercatat sekitar 21.762 TEUs dan 1682,42 ton, sementara muatan balik mencapai 6.660 TEUs.

Adanya muatan balik menunjukkan arus logistik tidak lagi searah, sehingga distribusi barang ke wilayah 3TP berjalan lebih efektif.

“Penguatan konektivitas penumpang harus berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas logistik. Dengan distribusi barang yang semakin efektif, kita berharap ketersediaan kebutuhan masyarakat dapat terjaga dan disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” kata Budi.

Rede Antarpulau Jarak Dekat

Adapun layanan angkutan Rede turut mencatat hasil positif dalam mendukung konektivitas transportasi laut antar pulau jarak dekat.

Melayani 56 pelabuhan singgah di 25 kabupaten/kota pada 11 provinsi, realisasi angkutan rede telah mencapai 411 trip dengan tingkat keterisian kapal yang stabil di berbagai lintasan lokal. Jumlah penumpang naik dan turun tercatat sebanyak 32.526 orang, menunjukkan peningkatan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir.

“Selain penghubung transportasi antarwilayah kecil dan mendukung distribusi logistik lokal, rede juga diharapkan memperkuat jaringan transportasi laut yang melengkapi layanan kapal perintis penumpang dan angkutan perintis barang (Tol Laut),” ungkap Budi Mantoro.

Mekanisme Subsidi

Ke depan, pemerintah juga terus melakukan optimalisasi penyelenggaraan angkutan perintis barang, termasuk melalui penyesuaian mekanisme subsidi pada sejumlah pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat efektivitas distribusi logistik.

Budi menegaskan, pengembangan jaringan Pelayaran Perintis akan terus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan.

“Orientasi kita bukan hanya berapa banyak trayek yang diselenggarakan, tetapi sejauh mana layanan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat konektivitas antarpulau. Pelayaran perintis harus terus hadir sebagai penghubung antardaerah dan sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang semakin terkoneksi,” ucapnya. (**)

Kementerian Koperasi terus mendorong penggunaan aplikasi digital Dermaga terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan yang jumlahnya mencapai 86.000 orang.

Karena itu, pada hari Minggu lalu (12/10), Kementerian Koperasi menggelar Sosialisasi Digitalisasi dermaga di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Henra Saragih, S.H., M.H., menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan keniscayaan di era saat ini untuk membuat layanan lebih mudah, cepat, dan murah.

“Kalau digitalisasi itu kan suatu keniscayaan ya. Itu harus, apalagi di zaman saat ini. Semua aspek kehidupan harus kita dorong supaya digital, supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan dapat diterima masyarakat,” katanya.

Henra juga mengungkapkan, jumlah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang sudah mencapai 86.000 orang akan sulit dipantau jika masih menggunakan pola manual. Karena itu, Kementerian Koperasi mendorong penggunaan aplikasi digital Dermaga.

Seperti diketahui, Aplikasi Dermaga telah di-launching pada 15 Juli lalu saat RAT Tahun Buku 2026 yang dihadiri Wakil Menteri Tenaga Kerja.

“Ini sudah dilakukan di 11 pelabuhan. Diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun, 120 koperasi tenaga kerja bongkar muat sudah menggunakan aplikasi digital Dermaga,” ungkapnya.

“Total santunan diserahkan Rp5.134.000.000 dengan rincian Jasa Raharja Rp3.666.000.000 dan
Jasaraharja Putera Rp1.468.000.000,” kata Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja (Persero) Kalimantan Selatan Ahmad Arkan Nugraha di Banjarmasin, Senin, dikutip dari Antara.

Adapun sebaran ahli waris atau penerima santunan terbanyak asal Jatim 38 orang, Jawa Tengah (Jateng) 19 orang, Jawa Barat (Jabar) enam orang.

Kemudian Nusa Tenggara Barat (NTB) satu orang, Kalimantan Selatan (Kalsel) tujuh orang, Lampung dua orang, Sumatera Selatan (Sumsel) dua orang, Sumatera Utara (Sumut) satu orang dan Banten satu orang.

Arkan memastikan timnya terus mengawal proses identifikasi tim DVI Polda Kalsel yang kini masih menyisakan lima jenazah belum teridentifikasi.

Termasuk memantau perkembangan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan terhadap 53 orang korban yang belum ditemukan hingga kini.

“Jasa Raharja bersama Jasaraharja Putera akan terus mendampingi keluarga korban dan berkoordinasi dengan seluruh pihak sampai seluruh proses penanganan korban selesai,” tegas Arkan.

Basarnas berhasil menemukan 190 orang korban dari tenggelamnya Kapal Virgo di laut Jawa pada 13 September 2026, terdiri atas 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia dari total 243 penumpang dan anak buah kapal (ABK). (**)

Mengusung tema “Embracing the Transformation, Strengthening Excellence, Enabling Connectivity”, acara ini menjadi momentum krusial bagi perusahaan sebagai bentuk dukungan nyata dalam menyelaraskan penataan peta peran di lingkungan Pelindo Group. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 8-9 Oktober 2026 di Museum Maritim Indonesia.

Direktur Utama IPC TPK, Andi Hamdani, menyampaikan, Keterlibatan seluruh insan perusahaan dalam Townhall Meeting ini adalah kunci.

Melalui semangat transformasi dan konektivitas yang diusung, IPC TPK berkomitmen penuh untuk menyelaraskan langkah dengan peta peran Pelindo Group guna memperkuat keunggulan operasional ke depan.

Agenda dimulai dengan pemaparan Sosialisasi Penataan Peran di Pelindo Group. Sesi ini dibawakan secara komprehensif oleh Rachmat Prayogi selaku Ketua Tim Task Force Penataan Peta Peran Pelindo Group.

Melalui sosialisasi ini, seluruh elemen perusahaan diharapkan dapat bersinergi dan memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah transformasi struktur dan peran di Pelindo Group.

Acara yang dihadiri oleh jajaran manajemen dan pekerja ini juga diisi dengan berbagai sesi yang inspiratif. Wakil Direktur Utama Pelindo, Drajat Sulistyo, turut hadir dan memberikan arahan langsung.

Melalui sesi Fire Briefing, beliau membakar semangat seluruh insan IPC TPK agar semakin tangguh dan adaptif dalam menghadapi dinamika industri kepelabuhanan.

Momen bersejarah juga mewarnai puncak rangkaian Townhall Meeting tahun ini dengan dilaksanakannya prosesi estafet kepemimpinan IPC TPK.

Tongkat komando perusahaan secara resmi disambung dan diteruskan dari Guna Mulyana kepada Andi Hamdani. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi energi baru untuk meneruskan dan mengakselerasi transformasi perusahaan ke arah yang lebih baik.

Menutup seluruh rangkaian acara yang diselenggarakan untuk mewujudkan visi IPC TPK sebagai operator terminal petikemas berskala internasional yang terintegrasi dengan ekosistem maritim, Andi Hamdani menyampaikan optimisme dan harapannya bagi perusahaan.

“Estafet kepemimpinan dan penataan peran ini adalah langkah awal bagi kita. Saya berharap, seluruh insan IPC TPK semakin solid dan berkolaborasi penuh dalam mencapai visi besar tersebut,” ucap Andi. (**)

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dalam rangka Ship Recycling Tahun 2026 yang diselenggarakan di Batam, Kepulauan Riau.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal (PMKK), Capt. Miftakhul Hadi, pada Kamis (8/10).

Dalam sambutannya, Samsuddin menyampaikan bahwa penutuhan kapal merupakan bagian akhir dari siklus hidup kapal yang memiliki nilai ekonomi melalui pemanfaatan kembali material kapal. Namun, kegiatan tersebut juga memiliki risiko terhadap keselamatan pekerja dan lingkungan apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Penutuhan kapal harus dilakukan secara aman, tertib, dan ramah lingkungan. Kapal yang sudah tidak beroperasi dapat mengandung berbagai bahan berbahaya, seperti asbes, residu minyak, dan limbah B3, sehingga proses penutuhan harus memperhatikan aspek keselamatan pekerja serta perlindungan lingkungan laut dan pesisir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Samsuddin menjelaskan bahwa pengaturan penutuhan kapal di tingkat internasional telah diperkuat melalui Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 yang mulai berlaku pada 26 Juni 2025. Konvensi tersebut mengatur berbagai persyaratan dalam pelaksanaan penutuhan kapal, termasuk penyediaan dokumen Inventory of Hazardous Materials (IHM), Ship Recycling Plan (SRP), dan Ship Recycling Facility Plan (SRFP).

Sementara itu, di tingkat nasional, ketentuan mengenai penutuhan kapal berwawasan lingkungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim sebagaimana telah diubah dengan PM 24 Tahun 2022.

Samsuddin menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga menjadi salah satu langkah dalam mendukung persiapan ratifikasi Hong Kong Convention oleh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan regulasi, pengawasan, serta industri maritim nasional, khususnya dalam mendukung kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar internasional agar dapat memenuhi standar dan persyaratan konvensi.

“Namun, aturan yang baik tidak akan banyak berarti tanpa pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah sebagai pengawas, pelaku usaha penutuhan kapal, badan klasifikasi, serta instansi terkait agar kegiatan penutuhan kapal dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini melibatkan perwakilan dari 24 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), perwakilan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, serta perwakilan dari 27 perusahaan galangan/fasilitas penutuhan.

Kegiatan yang berlangsung pada 7–10 Oktober 2026 ini memiliki agenda inti berupa pemaparan materi dan diskusi. Materi yang dibahas antara lain ketentuan internasional dan persyaratan sertifikasi ship recycling, pemeriksaan IHM, penyiapan dokumen SRP dan SRFP, serta pengelolaan limbah B3 dan persetujuan lingkungan dalam kegiatan penutuhan kapal.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini berasal dari DNV, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan lapangan ke fasilitas PT Marcopolo Shipyard untuk memberikan gambaran mengenai praktik penutuhan kapal secara langsung di galangan tersebut.

Selain meningkatkan pemahaman dan kompetensi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK), kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi bersama antara regulator dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan ketentuan penutuhan kapal di lapangan.

“Kami berharap para peserta dapat menyampaikan kondisi nyata di lapangan, termasuk kendala dalam pengawasan maupun pelaksanaan penutuhan kapal serta usulan tindak lanjutnya. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan pengawasan dan kebijakan ke depan,” pungkas Samsuddin.

Melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah, badan klasifikasi, dan pelaku usaha dalam mewujudkan kegiatan penutuhan kapal yang memenuhi standar keselamatan, memperhatikan perlindungan lingkungan, serta mendukung pengelolaan industri maritim yang berkelanjutan. (***)

Larangan tersebut terpampang dalam sejumlah spanduk yang dipasang oleh pihak Pelindo.

Namun, Pelindo juga telah menyiapkan buffer area yang mampu menampung 230 truk sebelum pengapalan ke daerah tujuan.

Menurut Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Purwanto Wahyu Widodo, penyediaan buffer area merupakan respons atas meningkatnya volume kendaraan logistik, khususnya truk pengangkut muatan kapal roll on-roll off (roro), yang sebelumnya kerap menunggu jadwal kapal di bahu jalan.

“Penyediaan buffer area kami siapkan karena meningkatnya volume kendaraan muatan kapal roro yang sebelumnya parkir di bahu jalan dan memicu kemacetan,” ujar Purwanto.

Purwanto juga mengingatkan supaya para sopir menjaga kelancaran kendaraan yang keluar masuk kawasan pelabuhan.

Beberapa waktu lalu, jurnalis Ocean Week yang kebetulan lewat ke pelabuhan Tanjung Perak, melihat antrean truk di sepanjang jalan pelabuhan, baik di arah masuk maupun arah keluar pelabuhan. Bahkan tak jarang hal itu membuat jalan padat dan kemudian menimbulkan kemacetan.

Sumber dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) Cabang Surabaya yang bersama Ocean Week mengatakan kalau pemandangan seperti itu (antrean truk-truk) di Tanjung Perak sudah biasa.

Kata Purwanto, sebelum tersedia buffer area, antrean truk kerap mengular di pinggir jalan karena menunggu jadwal kapal. Sekarang, truk-truk itu diarahkan ke buffer area, menunggu jadwal keberangkatan kapal.

Untuk diketahui bahwa buffer area tersedia di tiga titik, yakni Area Kalimas Pos 3 dan 4, Area RTK 2, serta Area Kalimas Pos 5. Total kapasitas yang disiapkan mencapai sekitar 230 unit truk.

Purwanto menegaskan, kendaraan pengangkut muatan tidak diperbolehkan lagi berhenti di pinggir jalan dan wajib menggunakan buffer area untuk menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar pelabuhan.

Dari sisi operasional, pengaturan antrean dilakukan melalui informasi open gate, koordinasi lapangan, serta pengaturan jadwal pelayanan. Ke depan, Pelindo juga akan memperkuat sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan ketertiban antrean.

Keberadaan buffer area sejauh ini dinilai cukup efektif mengurangi kepadatan kendaraan di akses utama pelabuhan. Antrean truk di pinggir jalan mulai berkurang, meskipun evaluasi terus dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada waktu tertentu. (***)

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi secara menyeluruh, termasuk pada angkutan laut dan penyeberangan.

“Penertiban kendaraan ODOL ini semata-mata untuk keselamatan. Kita ingin memastikan seluruh kegiatan transportasi berjalan sesuai standar keselamatan. Keselamatan bukan hanya urusan administrasi, tetapi harus menjadi budaya dan tanggung jawab bersama,” ujar Menhub Dudy di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Sebagai langkah awal, uji coba penertiban kendaraan ODOL mulai dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Melalui langkah ini, pemerintah ingin memastikan kendaraan angkutan barang yang masuk ke pelabuhan memenuhi ketentuan dimensi dan muatan, sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan dan keselamatan pengguna transportasi lebih terjamin.

Menhub Dudy menjelaskan, kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan berpotensi membahayakan keselamatan, baik saat beroperasi di jalan maupun ketika akan diangkut menggunakan kapal.

Karena itu, penertiban perlu dilakukan secara konsisten melalui pengawasan dan koordinasi antara pemerintah, operator transportasi, serta pelaku usaha angkutan barang.

Untuk mendukung upaya tersebut, Menhub meminta operator transportasi, termasuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT ASDP Indonesia Ferry, memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di pelabuhan dan penyeberangan.

Upaya ini perlu berjalan seiring dengan penerapan prosedur keselamatan dalam operasional kapal.

Selain penertiban ODOL, keselamatan angkutan laut dan penyeberangan juga diperkuat melalui pengaturan operasional, termasuk pemisahan angkutan penumpang dan barang pada angkutan pelayaran.

Menhub mencontohkan penerapan pemisahan tersebut di Pelabuhan Ketapang.

Dudy menekankan bahwa pengawasan perlu disertai edukasi agar seluruh pihak memahami dan mematuhi ketentuan keselamatan.

Penertiban kendaraan ODOL di pelabuhan juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Zero ODOL tahun 2027. Pemerintah mendorong kepatuhan pelaku usaha angkutan barang terhadap ketentuan yang berlaku melalui pengawasan berkelanjutan dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, penanganan ODOL akan menjadi bagian dari pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penguatan regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penertiban ODOL secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Menhub menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi, baik di darat maupun di laut.

“Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan apabila kita tidak mempedulikan soal keselamatan. Keselamatan harus menjadi budaya dan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tawar,” tegasnya. (**)