Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP KPBPB Batam), segera membentuk badan usaha logistik (BUL) untuk mengatasi mahalnya tarif transportasi logistik kontainer dari Batam ke luar negeri.
Sebagai contoh, biaya pengiriman container dari Batam ke Singapura untuk ukuran 20 feet mencapai US$470 dengan waktu tempuh hanya tiga jam. Sementara pengiriman container ukuran sama dari Jakarta ke Singapura dengan waktu tempuh tiga hari hanya US$350.
Karena itu, Kadin Kepri segera menyurati Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam untuk membentuk tim pengembangan usaha logistic daerah.
Menurut Ketua Kadin Kepri Akhmad Makruf Maulana, masalah mahalnya ongkos logistik kontainer dari Batam ke Singapura sudah dua tahunan ini belum dapat diselesaikan.
“Masalah ini sudah sangat serius. Kami mendapat laporan adanya investasi yang gagal masuk ke Batam hanya gegara tarif logistic yang tidak kompetitif. Kadin Kepri mendesak BP Batam agar segera membentuk badan usaha logistic sendiri untuk mengatasi masalah ini,” ujar Makruf kepad pers, di Batam, Selasa (9/8).
Makruf menegaskan bahwa mahalnya biaya logistik tersebut karena adanya mafia pelabuhan yang ikut bermain.
Menurut Makruf, untuk mengatasi masalah itu, hanya bisa dilakukan dengan membentuk badan usaha logistic oleh BP Batam yang nantinya akan menguasai jalur logistic Batam – Singapura dan tujuan negara lain dengan tarif lebih kompetitif, termasuk menguasai proses handling di Pelabuhan Batu Ampar.
“Solusi ini bisa diintegrasikan dengan pembenahan Pelabuhan Batu Ampar agar lebih efisien dengan menyediakan sarana prasarana yang modern sehingga tidak ada lagi permainan mafia yang dapat mengurangi daya saing Batam sebagai kawasan investasi potensial pada masa depan,” ungkapnya.
Makruf juga menyatakan, akibat masalah ini, ada dua calon investor terpaksa menunda masuk ke Batam. Bahkan PT Pegatron secara terang-terangan menyatakan keberatannya karena ternyata ongkos pengiriman yang mahal menyebabkan produknya menjadi tidak kompetitif. “Kami berharap BP Batam bisa menyikapi masalah ini dengan serius,” ucapnya.
Kadin Provinsi telah menyiapkan beberapa skenario jika BP Batam serius mau mengembangkan badan usaha logistik ini. Beberapa mitra logistik lokal dan internasional sudah menyatakan siap untuk membantu Kadin Provinsi Kepri mengatasi masalah ini.
Makruf mengaku bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian RI selaku Dewan Kawasan Batam agar memfasilitasi BP Batam membentuk badan usaha logistik termasuk mempercepat proses pengembangan Batu Ampar sebagai Pelabuhan modern. (sumber Gatra/***)
